Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D, dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada turut memberi perhatian soal unggahan ini. Sebagai dosen yang concern mengkaji bidang Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan/EQUITAS (Equitable Transformation for Alleviating Poverty and Inequality), ia menyanggah informasi yang ada di unggahan tersebut. Menurutnya pihak World Bank tidak pernah mengeluarkan dokumen baik melalui Global Poverty Line, Poverty and Inequality Platform (PIP), maupun Macro Poverty Outlook yang menyebutkan Indonesia sebagai negara termiskin kedua di dunia. “Narasi tersebut tidak berasal dari World Bank melainkan dari kesalahan dalam memahami dan mengonversi konsep daya beli,” ujarnya di FEB UGM, Kamis (12/2).

Wisnu menjelaskan pihak World Bank mengukur kemiskinan internasional menggunakan garis kemiskinan berbasis PPP atau parisat daya beli, misalnya USD 2,15 PPP per kapita per hari, dan angka ini tidak boleh dikonversi menggunakan kurs pasar (current exchange rate). Meski begitu, banyak infografis di media sosial melakukan kesalahan seperti nilai USD PPP dikalikan dengan kurs pasar rupiah (±Rp16.000/USD). Padahal, konversi yang benar harus menggunakan PPP conversion factor Indonesia, yang besarnya sekitar Rp4.700–Rp5.300 per USD PPP. “Akibatnya, garis kemiskinan dibesarkan hampir tiga kali lipat. Jumlah penduduk miskin menjadi sangat terdistorsi hingga muncul klaim ekstrem seperti lebih dari 60 persen penduduk Indonesia miskin,” terangnya.

Lantas, apakah Indonesia sesungguhnya sudah cukup sejahtera? Iapun menjelaskan soal tingkat kemiskinan ekstrem versi World Bank relatif rendah di Indonesia, dan Indonesia memiliki kelompok masyarakat rentan yang sangat besar dimana secara ekonomi hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Berdasarkan berbagai data BPS (Susenas), garis kemiskinan nasional saat ini dinaikkan menjadi sekitar 1,5 kali, maka proporsi penduduk yang tergolong miskin dan rentan dapat melampaui 50 persen populasi. Artinya, lebih dari separuh penduduk Indonesia tidak miskin secara statistik, tetapi sangat mudah jatuh miskin akibat kenaikan harga pangan dan energi, guncangan kesehatan, kehilangan pekerjaan atau penurunan jam kerja yang menjadikan kelompok ini jatuh pada ke kemiskinan dalam waktu cepat. “Dalam dikursus ekonomika kesejahteraan, kelompok ini sering disebut sebagai near-poor atau economically vulnerable, dan jumlahnya jauh lebih besar dibanding angka kemiskinan resmi,” ucapnya.

Wisnu menuturkan ada banyak pendekatan untuk menentukan apakah suatu negara tersebut tergolong kaya atau miskin. Saat ini, katanya, garis kemiskinan nasional Indonesia masih berbasis pada pendekatan basic needs minimum, terutama pada kebutuhan kalori minimum dan kebutuhan non-pangan dasar seperti perumahan, sandang, pendidikan dasar. Kendati begitu, banyak peneliti berpendapat garis ini belum sepenuhnya mencerminkan standar hidup layak saat ini sebab belum memasukkan secara memadai kebutuhan yang ada. Misalnya, ongkos transportasi yang layak, biaya akses internet dan komunikasi, biaya perumahan yang aman dan tidak padat, dan juga perlindungan terhadap risiko seperti tabungan dan jaminan sosial.

Soal ranking-ranking, kata Wisnu, World Bank tidak menyusun peringkat negara termiskin secara resmi. Hanya saja, secara faktual Indonesia memang diklasifikasikan sebagai negara upper-middle income country, dan tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia jauh lebih rendah dibanding negara-negara berpendapatan rendah di Afrika Sub-Sahara. “Indonesia jelas bukan termasuk negara termiskin di dunia, apalagi peringkat kedua. Namun isu kerentanan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Terlebih, saat ini Indonesia mengalami krisis kelas menengah sehingga lebih sedikit orang yang naik ke kelas di atasnya dan lebih banyak yang turun ke kelas bawahnya,” imbuhnya.

Reportase: Kurnia Ekaptiningrum/ Humas FEB UGM

Penulis : Agung Nugroho

Foto : Tagar.id dan Dok. FEB UGM

Artikel RI Termiskin Kedua di Dunia? Cek Fakta Sebenarnya pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka dalam Diskusi Buku Mengelola Konflik, Memajukan Kebebasan Beragama, Rabu (10/1) ruang Auditorium Sekolah Pascasarjana (SPs) UGM. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM ini menghadirkan penulis buku sekaligus pengelola Program Studi Agama dan Lintas Budaya SPs UGM, Dr. Zainal Abidin, Dosen Hubungan Internasional Fisipol UGM, Dr. Dr. Diah Kusumaningrum, Anggota LBH Yogyakarta, Kharisma W. Kusuma dan Komisioner Komnas HAM, Uli P. Sihombing.

Zainal Abidin Bagir mengatakan advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam dua dasawarsa makin menguat setelah ada amandemen UUD 1945 pada tahun 2000. Namun, sepanjang dua puluh tahun, advokasi KBB dilakukan dengan munculnya kasus  penyerangan jemaat Ahmadiyah, kasus parung dan kasus Lia Eden pada tahun 2005. Lalu, tahun 2006 muncul kasus pendirian rumah ibadah jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor. Disusul insiden Monas tahun 2008 dan konflik Syiah di Sampang Madura tahun 2012 serta pelarangan HTI tahun 2017. Dari berbagai kasus konflik beragama tersebut, Zainal Abidin Bagir lebih menyoroti soal kasus GKI Yasmin yang proses penyelesaiannya menelan waktu hingga 15 tahun. “Gereja GKI Yasmin memakan waktu lama  hingga 15 tahun,” katanya.

Penyelesaian GKI Yasmin menurut Zainal bisa dituntaskan saat walikota Bogor, Bima Arya, tahun 2023 lalu melakukan proses relokasi pemindahan lokasi pembangunan gereja yang berjarak 1 kilometer dari lokasi awal. Menurutnya, relokasi bukanlah menjadi contoh yang baik dalam pengambilan keputusan penyelesaian konflik KBB.   “Model penyelesaiaan yang mengharuskan relokasi untuk menjadi sebuah pilihan jangan sampai terulang kembali. Resolusi konflik harus diselesaikan dalam rangka membangun relasi antar kelompok,” ujarnya.

Berlarutnya kasus ini menurut Zainal disebabkan karena tidak terbangunnya proses mediasi dan relasi antar kelompok. Sebaliknya antar kelompok saling menggugat secara legal formal ke pengadilan sehingga tidak pernah mencapai titik temu. “Jika sejak awal dilakukan upaya sungguh-sungguh mendekati semua pihak maka tidak akan tertunda hingga 15 tahun. Seharusnya  diselesaikan lebih awal dengan mediasi dan negosiasi, resolusi untuk memenuhi hak semua kelompok agar tidak memilih saling gugat dan sebagainya,” katanya.

Sementara Dr. Diah Kusumaningrum menuturkan selama manusia hidup bersama maka selama itu pula konflik akan selalu muncul. Namun begitu, konflik seharusnya bisa menjadi lebih produktif apabila bisa menjadi alat pendorong keadilan sosial. Sebaliknya konflik akan menjadi destruktif jika pendekatannya selalu menggunakan pendekatan kekuasaan dan kekerasan.

Menurutnya, pendekatan yang dipilih sebaiknya paling sedikit mudharatnya dan mengedepankan prinsip keadilan sosial yang berkaitan dengan interdependensi kelompok agama dan kepercayaan serta keterampilan masyarakat dalam menghargai perbedaan dan keragaman. “Keterampilan itu hanya dapat berkembang dengan latihan dan refleksi secara berulang,” katanya.

Kharisma W.Kusuma dari LBH Yogyakarta mengatakan proses relokasi pada kasus GKI Yasmin bisa dianggap untuk menormalisasi konflik, namun kebijakan tersebut menurutnya justru mempertahankan praktek intoleransi di tengah masyarakat. Di Yogyakarta, kata Kharisma, ia kerap menemukan kasus yang sama dimana kelompok minoritas mengalami tekanan dan intimidasi dari kelompok mayoritas. “Berbeda dengan saat pendirian gereja di Ngentak, Sleman, justru warga sekitar saling gotong royong membangun gereja dan masjid dimana pihak yang berkonflik dan perwakilan negara saling membangun hubungan,” pungkasnya.

Penulis           : Gusti Grehenson

Artikel Belajar Dari Kasus GKI Yasmin, Relokasi Bukan Solusi Untuk Memajukan Kebebasan Beragama pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Artikel Cek Fakta: Penemuan Antibodi Covid-19 Herbal pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Artikel Cek Fakta: Surel Permintaan Penawaran pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.