Melalui penelitian bertajuk Improving the Sustainability of Resource Recovery from Wet Biomass Waste: Experimentally-Validated GIS-Based Integrated Biorefineries for Cleaner Mobility, yang diumumkan secara resmi oleh e-ASIA JRP pada 13 Desember 2024 lalu, tim melakukan kajian yang berfokus pada pengelolaan biomassa basah termasuk fraksi organik sampah kota. Dengan latar belakang permasalahan sampah di Yogyakarta, topik penelitian ini menggabungkan pendekatan pemodelan geospasial, eksperimen laboratorium, serta perancangan sistem integrated biorefineries untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya dari sampah organik. 

Hanifrahmawan Sudibyo menjelaskan salah satu fokus utama riset ini adalah melakukan pemetaan geospasial untuk menentukan lokasi optimal depo pengumpulan sampah, rute pengangkutan, dan unit pengolahan. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan timbulan sampah, komposisi, ketersediaan lahan, konsumsi energi, emisi, serta jarak aman dari permukiman. “Temuan awal menunjukkan bahwa wilayah Piyungan telah ditetapkan sebagai lokasi pengolahan akhir untuk DIY, sehingga analisis dapat difokuskan pada optimalisasi rute dan titik pengumpulan. Tim riset juga mengembangkan rangkaian proses biokimia dan termokimia yang saling terhubung untuk memaksimalkan resource recovery,” jelasnya di kampus UGM, Senin (24/11).

Adapun teknologi yang dikaji mencakup thermophilic anaerobic digestion, fermentasi hidrolisat, catalytic hydrothermal liquefaction, pemulihan nutrien berbasis membran, serta wet oxidation. Sistem terpadu ini ditargetkan menghasilkan biogas kaya metana, bioalkohol, biocrude oil, hydrochar, pupuk cair anorganik, dan air bersih, dan sebagai bagian dari pelaksanaan riset, tim e-ASIA JRP mengadakan progress meeting pada 18–19 November 2025 di Hotel Phoenix Yogyakarta setelah kick-off meeting sebelumnya di laksanakan di Bangkok pada April 2025. 

Hanifrahmawan menuturkan di hari pertama progress meeting diisi dengan melakukan kunjungan ke TPS3R Bramamuda dan TPST Tamanmartani. Kunjungan ini untuk melihat praktik pemilahan dan pengolahan sampah di lapangan. Tim kemudian melanjutkan kunjungan ke BAPPEDA Kota Yogyakarta dan berdiskusi dengan Agus Tri Haryono, S.T., M.T selaku Kepala BAPPEDA membahas tantangan utama dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah kota. “Salah satu temuan penting adalah penetapan Piyungan sebagai lokasi pengolahan sampah akhir untuk wilayah DIY. Dengan demikian, analisis geospasial dapat difokuskan pada optimasi rute pengangkutan dan penentuan lokasi depo pengumpulan yang paling efisien”, terang Hanif.

Di hari kedua, kegiatan diisi penyampaikan perkembangan riset dari lima work package (WP) oleh masing-masing perwakilan tiap negara mitra.  WP1 yang dipimpin oleh Prof. Kazuaki Iwamura, Waseda University dengan topik Geospatial Modeling & Waste Allocation menyampaikan pengintegrasian citra satelit dan data statistik ke dalam platform GGOD (Grid of Grids Optimization Designer), dan langkah berikutnya mencakup analisis constraints yaitu untuk menentukan rute optimal, lokasi depo, dan titik biorefinery. Selanjutnya WP2, masih dari Waseda Universty dipimpin Dr. Liu Jiang mengangkat topik Pengembangan Sistem Pengumpulan & Pemilah Sampah Otomatis berhasil menunjukkan kemajuan dalam desain prototipe pengangkut dan pemilah sampah berbasis kecerdasan buatan. Hanya saja dalam pembahasannya teknologi masih perlu dikaji, dan disesuaikan karena saat ini hanya efektif untuk sampah plastik kering yang telah dipilah di tingkat rumah tangga.

Sementara itu, WP3 yang dipimpin oleh Prof. Wiratni Budhijanto, S.T., M.T., Ph.D dari UGM dan Dr. Jirasin Koonthongkaew menyampaikan hasil studi kinetika dan mekanisme produksi biogas dari berbagai komposisi substrat menggunakan desain simplex centroid. Bahwa model regresi yang dihasilkan dapat memprediksi parameter kinetika untuk menentukan waktu tinggal dan ukuran digester pada mode operasi kontinyu. Kemudian, WP4 soal Proses Termokimia & Pemisahan dengan Membran dengan anggota Dr. Hanifrahmawan Sudibyo (ketua), Dr. Lisendra Marbelia, dan Dr. Bhumin Than-Ardna mengkaji integrasi hydrothermal liquefaction dengan thermophilic anaerobic digestion untuk mengolah food waste digestate dimana eksperimen akan dirancang menggunakan campuran makromolekul organik guna memastikan konsistensi bahan baku. Bahwa membran termodifikasi senyawa amina aromatis juga sedang dalam pengembangan untuk dapat memisahkan senyawa organik dari nutrien untuk menghasilkan pupuk organik cair. Terakhir, WP5 Sosio-Tekno-Ekonomi & Life Cycle Assessment yang dipimpin oleh Dr. Andante Pandyaswargo membahas tahap awal berfokus pada survei sosial yang melibatkan berbagai sektor pemangku kepentingan sebagai dasar analisis dampak implementasi biorefinery terintegrasi berbasis geospasial.

Hanifrahmawan Sudibyo menambahkan kedepannya tim riset akan kembali berkumpul di Tokyo, Jepang pada tahun 2026 untuk mengikuti workshop lanjutan terkait operasional platform GGOD, serta demonstrasi teknologi pemilahan otomatis dan sistem pengolahan sampah yang telah diimplementasikan di Jepang. “Kami berharap dengan adanya kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Indonesia dan mendorong terwujudnya mobilitas yang lebih bersih dan berkelanjutan di kawasan Asia”, pungkas Hanif.

Penulis: Jelita Agustine

Editor : Agung Nugroho

Artikel Riset Multinasional e-ASIA JRP, Upaya UGM Bantu Pengelolaan Sampah di DIY pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Tidak sedikit kalangan menilai RUU KUHAP yang di sahkan oleh DPR cenderung masih menyisakan pertanyaan menyangkut beberapa istilah dalam UU tersebut. Seperti upaya paksa yang bersinggungan dengan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan, sementara mekanisme kontrol yang tersirat lemah dalam UU tersebut.  

Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., pakar Hukum Pidana UGM mengatakan dalam konteks penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan, istilah-istilah yang ada di UU tersebut tidak memiliki perbedaan yang substantif dengan KUHAP tahun 1981 sebelumnya. “Tidak memiliki perbedaan mendasar. Tapi itu kelemahannya, seharusnya dalam pembaharuan hukum pidana terdapat pembaharuan yang lebih mengedepankan HAM. Berbicara koalisi masyarakat sipil tentu berkaitan dengan hak asasi manusia. Seharusnya ada judicial seperti ini, setiap penangkapan, penahanan itu semestinya ada keputusan dari Pengadilan Negeri. Hal-hal semacam itu yang belum diakomodir oleh KUHAP baru, padahal sebenarnya sudah ada di dalam KUHAP sebelumnya,” ujarnya. 

Akbar pun menyinggung soal kewenangan penyadapan yang diatur pada KUHAP. Sesuai dengan putusan MK, maka penyadapan semestinya diatur secara lebih rinci, sebab tanpa undang-undang lebih lanjut penyadapan tidak boleh dilakukan. “Nampaknya KUHP baru ini tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa penyadapan dilarang sebelum ada undang-undang. Bagaimanapun melakukan perekaman diam-diam, penyadapan itu ada pengaturannya dan harus mengacu kepada undang-undang begitu,” terang Akbar.  

Sementara itu, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A memandang pengesahan atas undang-undang tersebut secara politik menimbulkan respon publik sangat beragam. Sebagian besar dari masyarakat bahkan menilai pengesahan RUU KUHAP oleh DPR membuka celah dan potensi penyalahgunaan. 

Dengan pengesahan ini, Bagus menilai masyarakat justru cenderung skeptis. Realitas dilapangan selama ini telah banyak yang tidak dipatuhi prosedurnya karena ada kewenangan-kewenangan baru yang ditambahkan. “Tendensi masyarakat sipil kepada isu-isu politik jelas ada, karena mereka juga melihat banyak sekali aktor yang berkepentingan terhadap golnya rancangan undang-undang ini, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, bahkan sampai komisi tiga DPR RI juga semua berkepentingan terhadap isu ini,” ungkapnya.

Alfath menilai dengan kasus disahkannya RUU KUHAP ini menjadikan semuanya abstrak dan sulit untuk bisa dipahami. Realitas politik yang terjadi, justru membuat masyarakat letih dan akhirnya mereka pun mengasingkan diri dari urusan politik. “Sudah banyak sekali pemberitaan dari realitas di lapangan yang membuat masyarakat pada akhirnya lebih memilih mengalienasikan diri dari sistem sosial politik kita,” jelasnya. 

Fenomena depolitisasi politik yang terstruktur, kata Bagus Alfath, memang membuat masyarakat semakin bebas namun menjadikannya justru menjauh dari pendidikan politik yang kritis. Dimasyarakat, katanya, telah terjadi penurunan kemampuan yang menjadikannya tidak peduli akan kasus pengesahan RUU KUHAP. 

Meski semakin sempit, Bagus Alfath mengingatkan jika masyarakat sipil tetap memiliki ruang untuk bersuara. Oleh karena itu, penting untuk kembali menguatkan soal pendidikan politik, kewarganegaraan, hukum, dan kesadaran, sebab menjadi warga negara haruslah paham hak dan kewajiban. “Saat ini sedikit regenerasi baru yang tertarik menjadi aktor penengah antara negara dan masyarakat.  Ini menjadi problem yang saya kira sangat besar. Kenyataan partisipasi publik yang luas itu akhir-akhir ini cenderung dangkal. Mereka fomo, kemudian banyak terjebak di media sosial,” terangnya. 

Penulis : Salwa

Editor : Agung Nugroho

Foto : Firsto

Artikel Pojok Bulaksumur Kritisi Pengesahan RUU KUHAP pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Memberi pesan kepada 64 mahasiswa peserta PIMNAS Ke-38, Rektor mengucapkan selamat berjuang untuk pencapaian hasil terbaik diajang kompetisi mahasiswa bergengsi di tingkat nasional 2025. Iapun memberikan apresiasi tinggi kepada semua mahasiswa peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Ke-38, yang telah melalui perjuangan panjang hingga dapat menjadi wakil dari Universitas Gadjah Mada dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Ke-38 di Universitas Hasanuddin, Makassar.

“Mahasiswa kontingen Pimnas ke-38, teman-teman semua telah terpilih, dan diberikan amanah serta tanggung jawab, jalankan kepercayaan yang telah dibebankan itu di pundak dengan penuh kedisiplinan, kegigihan, dan ketangguhan. Teruslah berjuang hingga titik terakhir, demi prestasi untuk mengharumkan nama almamater Universitas Gadjah Mada,” ujar Ova Emilia.

Memberi semangat kepada kontingen Pimnas UGM, Ova berharap para mahasiswa yang akan berlaga untuk mengeluarkan segenap daya dan upaya untuk terus berprestasi. Dalam pesannya untuk mahasiswa jangan pernah lelah dan jangan pernah menyerah. “Siapkanlah fisik dan mental terbaik untuk menghadapi kompetisi ini agar mendapatkan hasil yang optimal. Selain itu, jangan lupa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, kelancaran, serta lindungan dari berbagai macam bahaya, kendala, dan hambatan,” ucap Rektor berpesan.

Rektor menuturkan UGM telah meraih prestasi gemilang dengan 6 kali menjadi juara Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di tahun 2014, 2018, 2019, 2020, 2021 dan terakhir 2023. Menurutnya keberhasilan meraih predikat juara umum bukan sekedar sebuah prestasi bagi UGM, tetapi mencerminkan hasil kolaborasi antara dosen, mahasiswa dan team support yang luar biasa. “Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, sekali lagi kepada seluruh kontingen UGM tetap jaga kesehatan dan stamina, tetap semangat, berjuanglah pantang menyerah disertai dengan tekad untuk menjadi juara. Terima kasih untuk seluruh dosen pembina, dosen pendamping dan team support yang telah turut serta dalam mempersiapkan untuk mengikuti PIMNAS Ke-38 kali ini,” imbuhnya.

Direktur Kemahasiswaan UGM, Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si dalam laporannya menyampaikan di ajang Pimnas ke-38 di Universitas Hasanuddin yang akan berlangsung 23-28 November 2025, kontingen UGM mengirim sebanyak 64 delegasi mahasiswa, 12 dosen pendamping, 26 dosen pembina, dan team support dari ditmawa UGM. Berbagai kegiatan pun telah dilakukan sebagai persiapan diantaranya penyelenggaraan Workshop Poster, Public Speaking dan Teknik Presentasi, Workshop Media Sosial yang berkolaborasi dengan Humas UGM, dan Workshop Ethical Clearance berkolaborasi dengan FKKMK UGM. Selain itu dilaksanakan pula Pelatihan Hak dan Kekayaan Intelektual berkolaborasi dengan IPMO UGM, Sesi Konsultasi bersama Dosen Pembina, dan Simulasi Presentasi. “Kita laksanakan pula penilaian Kemajuan Pelaksanaan PKM (PKP2) pada 19-24 Oktober, dan pelaksanaan Bootcamp pada 15-16 November 2025,” ujar Hempri.

Hempri menyampaikan pula bahwa di tahun 2025 ini UGM dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi dengan Pembinaan Terbaik pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) pada Klaster I. UGM dinilai sebagai perguruan tinggi paling produktif pada Program Kreativitas Mahasiswa Skema Pendanaan Tahun 2025 pada Klaster I, dan juga sebagai perguruan tinggi paling produktif pada Program Kreativitas Mahasiswa Skema Insentif Tahun 2025 pada Klaster I. “Kita pun juga dinilai sebagai kelompok mahasiswa dengan luaran PKM terinformatif pada PKM tahun 2025, dan berhasil meraih sebagai kelompok mahasiswa PKM Gagasan Futuristik Tertulis Terbaik di tahun 2025,” imbuhnya.

Penulis : Agung Nugroho

Artikel Rektor Lepas Kontingen UGM Menuju Pimnas ke-38 di Universitas Hasanuddin pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Demikian disampaikan Syawaluddin, M.H, anggota Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat saat menjadi pembicara Diskusi Publik bertajuk Sengketa Informasi Publik, Kamis (13/11) di Fakultas Hukum UGM. Dia pun mengakui sering kali badan publik kalah di persidangan karena uji konsekuensi yang dibuat tidak lengkap atau terlalu sederhana. Sering kali pula terjadi kekeliruan umum, misalnya menganggap seluruh dokumen sebagai informasi yang dikecualikan, padahal yang dikecualikan hanya informasi tertentu di dalam dokumen, bukan dokumen secara keseluruhan.  

“Karenanya penting dilakukan analisis mendalam, termasuk mempertimbangkan dampak pembukaan informasi, mitigasi risiko, teknis pemberian informasi, hingga alternatif pemenuhan hak publik tanpa mengorbankan kerahasiaan negara,” ujarnya.

Dalam setiap sengketa informasi, kata Syawaluddin badan publik-lah yang wajib membuktikan bahwa penolakan informasi memiliki dasar kuat dan telah melalui uji konsekuensi yang sah. Jika bukti tidak memadai maka Komisi Informasi Publik dapat membatalkan keputusan pengecualian tersebut. “Mekanisme ini memastikan bahwa keterbukaan informasi tetap berjalan, sementara informasi yang benar-benar sensitif tetap terlindungi melalui proses yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Syawaluddin menuturkan salah satu peran Komisi Informasi Publik adalah menyelesaikan sengketa informasi publik. Disebutnya sengketa publik dapat terjadi jika pemohon merasa tidak puas atas jawaban diberikan badan publik, tidak ada jawaban atas keberatan, dan informasi ditolak karena dianggap “dikecualikan”. Adapun bentuk dari informasi yang dikecualikan adalah rahasia negara, rahasia pesaingan usaha, dan juga rahasia pribadi. “Meski begitu pada pasal 18, tetap ada pengecualian, misalnya jika pemilik data pribadi memberikan izin tertulis, dan jika informasi terkait jabatan publik, bukan urusan privat. Selanjutnya, melalui komisi ini setiap permohonan informasi yang diajukan masyarakat diproses secara sistematis, mulai dari registrasi perkara, pembentukan majelis komisioner, hingga pemanggilan para pihak untuk menjalani persidangan,” terangnya.

Penulis : Leony

Editor : Agung Nugroho

Artikel Uji Konsekuensi Kunci Menentukan Sebuah Informasi Dikecualikan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Meski demikian, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dwi Ardianta Kurniawan, mengingatkan bahwa kenaikan tarif tidak otomatis meningkatkan pendapatan mitra. Ia menilai bahwa perilaku konsumen cenderung responsif terhadap perubahan harga, terutama untuk perjalanan jarak pendek. Dwi menambahkan bahwa analisis permintaan sangat penting agar kebijakan ini tidak justru berbalik merugikan mitra ojol sendiri. “Pengalaman yang lalu, kenaikan tarif akan menurunkan permintaan antara 30%-50% untuk perjalanan jarak pendek, yang tentu justru akan menurunkan pendapatan semua pihak,” ungkapnya, Kamis (24/7). 

Lebih lanjut, Dwi mengungkapkan bahwa tantangan utama di lapangan adalah dinamika sistem pentarifan yang kompleks dan berdampak luas. Jumlah mitra ojol yang sangat besar, diperkirakan antara 4 hingga 7 juta orang di Indonesia, membuat kebijakan tarif menjadi isu sensitif. Ia menjelaskan bahwa pada awal kemunculan transportasi daring, banyak orang memilih berhenti dari pekerjaan tetap untuk menjadi mitra ojol karena potensi penghasilan yang tinggi. Namun kini, ketika pendapatan tidak lagi sebesar dulu, para mitra kerap merasa dirugikan, meski kenyataannya lebih berkaitan dengan perubahan standar dan ekspektasi pendapatan yang tidak lagi sama. Ia menilai perlunya penyesuaian ekspektasi antara mitra, aplikator, dan pengguna.

Di sisi lain, keberadaan aplikator sebagai entitas bisnis tetap mengedepankan profitabilitas. Hingga triwulan IV 2024, perusahaan Goto masih mencatatkan kerugian, sementara Grab mulai membukukan laba setelah merugi dalam dua triwulan sebelumnya. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator yang netral dan adil. Dwi menyebut bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan harus dijalankan dengan tegas agar tercipta keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan terhadap mitra. Keseimbangan ini menjadi kunci agar industri transportasi daring tetap berkelanjutan.

Untuk menghadapi kompleksitas tersebut, Dwi menawarkan solusi agar kebijakan tarif dapat menguntungkan semua pihak, terutama mitra dan konsumen. Ia menekankan pentingnya memiliki patokan pendapatan yang dianggap wajar bagi mitra ojol. “Semua pihak harus melihat dengan jernih untuk menilai seberapa besar sebenarnya tingkat kewajaran pendapatan yang berhak diterima oleh mitra. Besaran UMR dapat menjadi acuan kewajaran pendapatan yang diterima oleh mitra ojol sebagaimana acuan pada sektor lainnya,” jelasnya. 

Menutup keterangannya, Dwi menyampaikan harapan agar kebijakan tarif ojol ke depan didasarkan pada transparansi dan kejelasan mekanisme. Salah satu aspek penting yang perlu diperjelas adalah proporsi pembagian hasil antara aplikator dan mitra, yang selama ini sering menjadi sumber ketegangan. Ia menekankan bahwa keberlanjutan industri ojol sangat bergantung pada rasa saling memahami dan mekanisme tarif yang akuntabel. “Semua pihak harus menyadari bahwa tingkat tarif yang wajar sangat penting untuk menjaga agar industri tetap berjalan, karena apabila salah satu pihak memaksakan kehendak maka justru akan merugikan ekosistem secara keseluruhan,” pungkasnya. 

Penulis : Kezia Dwina Nathania

Ilustrasi : Detik.com
Editor : Triya Andriyani

Artikel Tarif Ojol Naik, Peneliti UGM Ingatkan Potensi Penurunan Pendapatan Mitra pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Saat ini, telah terbentuk 1.675 Satgas PPKS yang tersebar di 125 perguruan tinggi negeri, dan baru 57 persen dari 4.000 perguruan tinggi swasta memiliki Satgas PPKS. Meski demikian, sosialisasi bagi seluruh sivitas kampus terkait kategori dan klasifikasi KS penting untuk dilakukan mengingat masih banyaknya kendala dan permasalahan yang ditemukan oleh Satgas selama bertugas. Berangkat dari keprihatinan tersebut, UGM menjadi tuan rumah Konferensi Nasional bertajuk Sexual Violence in Universities: Investigation Root Cause Problems, Prevention, and Responses yang digelar selama dua hari pada Rabu dan Kamis (24-25/7) di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM.

Konferensi Nasional ini terwujud atas kolaborasi beberapa Satgas PPKS Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH), yaitu UGM, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Airlangga, Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI), Yayasan BaKTI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Terbagi menjadi sesi seminar dan panel, konferensi ini membahas 100 makalah dari 154 peserta, dengan peserta non panel sejumlah 58 orang.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Drs. Amich Alhumami, M.A, M.Ed., Ph.D. dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pembangunan manusia menjadi isu sentral dalam pembangunan Indonesia secara keseluruhan. “Produktivitas yang menjadi penghubung antara korban KS dan pembangunan, karena jika seseorang mendapatkan KS, ia akan mengalami trauma psikologis dan fisik yang berkepanjangan. Dampaknya ia akan kehilangan waktu untuk tumbuh menjadi manusia sempurna dan produktif. Apalagi jika KS ini terjadi di perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat untuk menimba ilmu,” ungkap Amich.

Amich mengapresiasi pelaksanaan konferensi nasional ini sebagai komitmen dari universitas untuk pencegahan dan memberikan perlindungan bagi korban. “Jika dukungan dari pimpinan perguruan tinggi tersedia, Satgas memiliki energi untuk bekerja jadi mereka semakin progresif dalam menjalankan peran dan fungsinya,” tutupnya.

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H. menyampaikan penguatan satgas PPKS di setiap perguruan tinggi akan dilakukan dengan merevisi Peraturan Menteri nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan KS di Lingkungan Perguruan Tinggi. “Satgas akan menjadi unit tetap yang masuk dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) perguruan tinggi, sehingga bisa menyusun program kerja dan penganggaran secara maksimal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, nantinya Satgas akan menangani dua tipe kekerasan lain, yaitu perundungan dan intoleransi, yang mana menjadi kekerasan selain KS, sebagai tiga dosa besar di lingkungan pendidikan. “Oleh karena itu kami sangat mengharapkan para pimpinan perguruan tinggi di mana pun dapat mengupayakan pemenuhan kebutuhan Satgas karena kemampuan Satgas dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada komitmen dan kebijakan perguruan tinggi. Kami siap memfasilitasi peningkatan kompetensi dan kapasitas semua tim Satgas untuk menciptakan kampus yang sehat, aman, dan nyaman, tanpa adanya kasus-kasus KS,” ujar Chatarina.

Sementara itu, Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG (K)., Ph.D, dalam pidatonya mengungkapkan berdasarkan kajian literatur, universitas adalah tempat kedua tertinggi terjadinya ketimpangan relasi kuasa setelah institusi militer. “Kampus sebagai institusi pendidikan perlu untuk mengembangkan sistem, guna mencegah tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual, baik pelecehan non fisik, pelecehan fisik, dan KS berbasis online” tutur Ova.

Ova menambahkan, tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus menyangkut pelanggaran perilaku profesional. Pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk KS, memerlukan upaya komprehensif lintas sektoral. Forum diskusi ilmiah sebagai media tukar gagasan dan pengalaman (lesson learnt) mengenai best practice, menjadi bagian dari proses bersama dalam membuka perspektif baru untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di masa depan.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Firsto

Artikel Komitmen Ciptakan Lingkungan Kampus Aman, Puluhan Satgas PPKS Perguruan Tinggi Berdiskusi di UGM pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Pelantikan insinyur baru berlangsung di Gedung Grha Sabha Pramana Bulaksumur, Selasa (16/7) dihadiri Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN Eng., Dekan Fakultas Teknik, Prof. Ir. Budi Guntoro,S.Pt., M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., Dekan Fakultas Peternakan dan Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D., Dekan Fakultas Kehutanan.

Hadir pula sejumlah pejabat diantaranya Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pertamina (Persero), Ir. M. Erry Sugiharto, S.T., M.H., IPU, Sekretaris Jenderal PII Pusat Ir. Bambang Goeritno, M.Sc., M.P.A., IPU., APEC Engineer, dan Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem (BPPE) Ditjen KSDAE Kementerian LHK, Dr. Ir. Ammy Nurwati, M.M.

Dekan Fakultas Peternakan UGM, Prof. Ir. Budi Guntoro, S.Pt., M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng mewakili sambutan para dekan menyatakan saat ini lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur atau PSPPI dari perguruan tinggi penyelenggara insinyur masih sangat jauh dari jumlah ideal yang menjadi ketentuan guna menghadapi kompetisi global. Terlebih dalam mobilisasi tenaga profesional menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang akan berakhir di tahun 2025.

Karena itu, katanya, bila tidak ada upaya keras dalam mengisi kekosongan profesi insinyur bisa diperkirakan ketika MEA berakhir di 2025 nanti maka jumlah insinyur di Indonesia tidak akan cukup memenuhi target. Sementara kebutuhan minimal tidak kurang dari 1 juta insinyur.

Dengan jumlah yang masih sedikit ini bisa dipastikan Republik Indonesia akan mengalami masalah besar dalam berkompetensi di tingkat global. Untuk menghadapi hal tersebut tidak ada jalan lain adalah meningkatkan kesadaran visi globalisasi pada kalangan profesional, praktisi, kalangan pendidikan dan asosiasi insinyur Indonesia untuk secara bersama menyadari akan pentingnya mematuhi UU No 11 tahun 2014.

“Dengan begitu maka jumlah insinyur Indonesia dapat bertambah, dan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga bisa bersaing di tingkat global,” katanya.

Sementara itu Erry Sugiharto salah satu lulusan yang mewakili penerima sertifikat insinyur profesional menyatakan salah satu aspek penting dari perjalanan profesi insinyur adalah pengakuan terhadap keahlian. Memiliki sertifikasi resmi sebagai insinyur menjadi saksi atas integritas dalam memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.

“Ini bukan sekedar formalitas melainkan jaminan bahwa kita siap menjalankan tanggung jawab besar yang datang dari profesi keinsinyuran ini,” katanya.

Dari berbagai data yang dihimpun, kata Erry, jika dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Korea Selatan maka jumlah ketersediaan Insinyur di Indonesia masih tergolong sedikit yaitu 2.670 dibanding 1 juta penduduk. Sedangkan di Vietnam ada sebanyak 9.000 dan Korea Selatan 25.000 dibanding 1 juta penduduk.

Fakta lainnya, melihat fenomena Pemerintah Indonesia yang begitu agresif dalam menyusun roadmap menuju Indonesia maju dengan berbagai proyek strategis di berbagai perimeter wilayah Indonesia tentu menjadikan peran Insinyur sangat dibutuhkan agar dapat mewadahi dan mendeliver hal tersebut.

Belum lagi di era revolusi industri society 5.0 yang menuntut pemanfaatan teknologi terkini seperti artificial intelligent, robotic, dan machine learning tentunya perlu dibarengi dengan skill set dan learning agility yang tinggi dari para Insinyur terhadap teknologi untuk bisa beradaptasi dengan cepat dan berinovasi tanpa batas.

“Di sinilah menjadi kesempatan kita membangun kredibilitas dan bersinergi secara inklusif dalam menopang kemajuan industri,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Ammy Nurwati. Ia menyampaikan menuju Indonesia Emas di tahun 2045, peran Insinyur semakin banyak dibutuhkan di berbagai bidang, diantaranya bidang konstruksi-teknik industri yang dituntut tidak hanya memahami sisi teknikal tetapi juga sisi manajemen dari suatu industri.

Begitu juga di bidang kehutanan maupun lingkup agro maka di era profesionalisme saat ini profesi keinsinyuran kehutanan diharapkan memberikan peran dalam mempertahankan bahkan meningkatkan produktivitas serta  kelestarian fungsi ekosistem hutan dengan mendasarkan pada kode etik insinyur, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai.

“Selain itu dituntut memiliki karakter unggul, beretika, berintegritas dan bertanggungjawab terhadap segala keputusan dan pekerjaan yang dilakukannya,” papar Ammy wakil para Insinyur yang dilantik.

Bambang Goeritno selaku Sekretaris Jenderal PII Pusat mengingatkan bahwa profesionalisme merupakan wujud tingkah laku, kepakaran dan kualitas seseorang yang profesional. Semua tindakan seorang profesional dipagari oleh etika profesi.

“Dengan demikian insinyur profesional adalah mereka yang secara utuh dan lengkap menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki pengalaman dan memegang teguh etika profesi,” imbuhnya.

Penulis: Agung Nugroho

Foto: Donnie

Artikel UGM melantik 699 Program Profesi Insinyur pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ir. Nazrul Effendy, S.T., M.T. Ph.D., IPM selaku penangggungjawab Lokasi Tes UM UGM CBT Lokasi Jakarta menyampaikan bahwa situasi pelaksanaan tes berjalan lancar sesuai SOP yang sudah ditetapkan. ”Tes berlangsung menggunakan tablet dan komputer desktop yang telah disiapkan di auditorium, lab komputer, dan ruang-ruang kelas yang digunakan untuk UM CBT UGM 2024,” terang Nazrul.

Panitia juga menyiapkan berbagai fasilitas diantaranya fasilitas kesehatan dengan dokter dan perawat untuk melayani peserta yang mengalami gangguan kesehatan saat mengikuti tes. Selain itu, panitia juga mempersiapkan fasilitas khusus bagi peserta penyandang disabilitas.

”Semua dipersiapkan untuk kelancaran tes, termasuk untuk peserta UM CBT berkebutuhan khusus, seperti low vision dan tuna rungu dilakukan pendampingan oleh UKM Peduli Difabel UGM,” ungkapnya.

Ir. Yahya Agung Kuntadi, M.M selaku Wakil Penanggungjawab Lokasi menambahkan sebelumnya pelaksanaan ujian, panitia sudah melakukan berbagai persiapan teknis sejak April 2024 diantaranya terkait kapasitas tempat karena terjadi peningkatan jumlah peserta UM UGM CBT dibanding tahun sebelumnya (2023). Dia menyampaikan setiap kali sesi tes diikuti 625 peserta.

Berbagai persiapan yang dilakukan antara lain penyiapan infrastruktur jaringan internet dengan penambahan 6 titik Access Point agar guna mencakup semua ruang UM UGM CBT. Termasuk pula, kesiapan untuk kebutuhan petugas yang lebih banyak seiring kenaikan jumlah peserta.

Sebagai langkah antisipasi mencegah kecurangan saat tes, kata Yahya diterapkan pemeriksaan secara berlapis sejak awal. Untuk pemeriksaan kepada peserta dilakukan dua kali.

”Pertama saat peserta memasuki gedung ujian, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kedua saat memasuki ruang ujian untuk memastikan tidak ada alat atau hal-hal lain yang dapat digunakan untuk mencurangi,” katanya.

Selain itu, petugas ruangan juga melakukan verifikasi kepada setiap peserta untuk memastikan identitas peserta. Mereka juga memastikan jika hanya dokumen pendukung tes dan alat tulis yang boleh ada di atas meja. Petugas pun senantiasa memonitor gerakan peserta saat mengerjakan soal UM.

Referano Satria Usman peserta asal SMA Albayan, Anyer yang memberikan kesannya mengikuti UM CBT. Menurutnya materi soal yang diujikan di UM UGM CBT masih sesuai dengan harapannya.

”Masih sesuai dengan yang saya pelajari, masih masuk lah materi-materinya,” ungkapnya dengan optimis.

Referano Satria mengaku memilih program studi Manajemen sebagai pilihan 1 dan Sastra Jepang untuk pilihan 2. Dengan pelaksanaan UM UGM CBT di Jakarta, menurutnya cukup meringankan peserta teruma menyangkut biaya dan waktu.

“Tidak semua orang mampu dan bisa datang ke luar kota. Ini cukup membantu saya untuk mengatur waktu mengikuti tes UM UGM CBT yang dekat dengan tempat tinggal saya,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Nurlan Fakultri Rupiana, peserta asal SMA 4 Cibinong. Iapun mengaku merasa terbantu dengan pelaksanaan UM UGM CBT di Jakarta karena lokasi tes dekat dengan tempat tinggalnya, di Cibinong.

Tak jauh beda pengakuan Isabel, salah satu peserta dari SMA Advent. Menurutnya, ia merasa terbantu dengan penyelenggaraan tes UM UGM CBT di Jakarta.

Isabel mengaku sudah jauh-jauh hari meelakukan persiapan UM UGM CBT dengan mengerjakan review soal di tempat les dan di rumah. Saat berlangsung tes, ia merasakan fasilitas ruang tes yang nyaman.

”Jaringan internetnya lancar, sepanjang mengerjakan soal, sangat aman, tidak ada kendala. Ruangan adem, jadi nyaman untuk mengerjakan soal. Petugas juga baik dan ramah,” akunya.

Sementara itu, Raka Putra Kusilo peserta dengan disabilitas dan bertempat tinggal di Bekasi mengaku merasa bahagia dan sangat senang karena dapat mengikuti UM UGM CBT dengan fasilitas difabel.

”Fasilitas yang diberikan panitia sangat membantu saya. Dengan fasilitas yang disiapkan saya yang low vission bisa mengerjakan soal-soal ujian mandiri,’ ungkap peserta lulusan SMA Negeri 6, Lampung Selatan yang berminat di Program Studi Geodesi ini.

427 Peserta Tes UM UGM CBT di Makassar

Makassar menjadi lokasi terakhir pelaksanaan UM UGM CBT 2024 di Luar Jawa. Sebanyak 472 peserta mengikuti tes yang berlangsung di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sulawesi Selatan. Ujian yang diselenggarakan selama dua hari, 11-12 Juni 2024  diikuti 325 peserta Saintek dan 146 peserta Soshum.

Untuk pelaksanaan ujian, UGM menjalin kerjasama dengan Kagama Pengurus Daerah Sumatera Selatan sebagai panitia lokal dan juga pengawaas tes UM UGM CBT.

Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Pengajaran, Dr. Sigit Priyanta, S.S., M.Kom., mengatakan penyelenggaraan tes UM UGM CBT di Makassar ini sebagai langkah UGM untuk memudahkan para calon mahasiswa mengikuti seleksi. Pelaksanaan tes di Makassar ini tentunya dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan waktu.

”Tentunya yang melakukan tidak hanya dari Makassar saja, tetapi juga berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, NTB bahkan Papua,” katanya.

Muhammad Adnan Ramadhani Nur, salah satu peserta asal SMA Negeri 1 Mattiro Bulu Pinrang, Sulawesi Selatan mengaku dengan mengikuti UM UGM CBT bisa berkenalan dan mendapat teman baru.

”Saya mendapat banyak relasi pertemanan di sini tak hanya dari sesama daerah saya,” ujarnya.

Muh Adnan mengaku berminat dan memilih Program Studi Fakultas Hukum UGM. Iapun mengaku merasa nyaman dengan ruangan pelaksanaan tes berlangsung. ”Ruangan tes sangat nyaman, memadai dan dingin. Penjagaan juga sangat ketat,” terangnya.

Azisyah Rahmayanti salah satu peserta kelompok saintek mengaku cukup senang mengikuti UM UGM CBT yang di daerah. Dengan tes didaerah, katanya, ia dan teman-temannya dari kawasan Indonesia Timur bisa mengikuti ujian tanpa hambatan jarak.

”Saya cukup senang karena UM CBT diadakan di beberapa daerah, terutama kami yang berada di daerah timur dapat terjangkau untuk mengikuti ujian. Pelaksanaan di  Makassar sangat membantu bagi kami yang ingin menjadi calon mahasiswa UGM,” ucap Azisyah peserta asal SMA Negeri 1 Kendari ini.

Kesan mirip disampaikan Sandri Nabilah Esafiano, peserta asal MAN 2 Kota Makassar. Ia sangat berminat masuk ke Program Studi Kedokteran UGM, dan ia terkesan dengan pelaksaan UM UGM CBT yang berbasis komputer ini.

”Semua perangkat tes sudah disediakan oleh UGM sehingga sangat membantu. Para pengawas dan petugas dalam mengatur peserta juga baik, saya beri beri nilai 9 dari 10,” ucapnya.

Sementara itu, Trie Wahyudi, siswa SMA Negeri 5 Gowa merasa lega setelah mengikuti UM UGM CBT di Makassar yang berjalan dengan lancar. Dia menilai tidak ada permasalahan di aplikasi dan semua perangkat yang digunakan berjalan dengan lancar, aman dan terkendali.

”Panitia sangat baik, saya beberapa kali minta kertas corat-coret dan dilayani dengan baik oleh panitia yang selalu siap sedia,” terang calon mahasiswa yang berminat masuk Program Ilmu Komputer ini.

Sumber: Amalia Nur Anggraini

Penulis: B. Diah Listianingsih

Editor: Agung Nugroho

Artikel UGM Selenggarakan Ujian UM CBT di Jakarta dan Makassar pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“Disinilah arti urgensi cloud untuk UMKM. Ada 20,5 juta UMKM telah go digital. Masih ada sisa 9,5 juta lagi UMKM yang ditargetkan bisa masuk dalam platform digital karena hingga tahun 2024, pemerintah menargetkan ada 30 juta UMKM go digital pada 2024 mendatang,” ujarnya di DPKM UGM, Selasa (2/7).

Menurut Anni Karimatul Fauziyyah, dengan berpindah ke cloud, UMKM dapat menciptakan manfaat yang konkret bagi perekonomian maupun masyarakat luas.

Berbicara urgensi pemerintah terhadap digitalisasi UMKM, ia menyatakan hasil kajian memperlihatkan bila digitalisasi UMKM berpengaruh positif terhadap perekonomian nasional. Sayangnya masih ditemui kendala dengan adanya keterbatasan skill dan kemampuan digital pelaku UMKM.

“Dengan target 30 juta UMKM digital pada 2024 kiranya perlu melakukan pelatihan guna peningkatan skill dan kemampuan literasi digital pelaku UMKM,” ungkapnya.

Dzikri Rahadian Fudholi, S.Kom., M.Comp. selaku pembicara kedua menyampaikan digitalisasi UMKM dalam hakikatnya untuk efisiensi operasional. Masalahnya seringkali ditemui proses bisnis yang lambat dan tidak efisien, dan sering kali disebabkan oleh tugas-tugas repetitif dan manual.

“Karena itu AI sebagai solusi sebagai otomatisasi proses bisnis dengan AI diharapkan dapat mempercepat alur kerja, mengurangi kesalahan manusia, dan menurunkan biaya operasional,” terangnya.

Demikian juga dalam hal melayani pelanggan. Masalah yang dihadapi diantaranya ditemui respons yang lambat dan tidak konsisten terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan sehingga dapat menurunkan kepuasan pelanggan.

“AI sebagai solusi dengan chatbot dan asisten virtual berbasis AI dapat memberikan dukungan pelanggan. Respons pun bisa cepat dan akurat, meningkatkan pengalaman pelanggan,” imbuhnya.

Apresiasi diberikan Direktur Pengabdian kepada Masyarakat,  Dr. dr. Rustamaji, M.Kes. kepada para generasi muda yang usaha dengan memanfaatkan keberadaan IT. Mereka dengan mudahnya mengirim barang dari satu tempat ke tempat lain.

Oleh karena itu, kenapa UGM kemudian menyelenggarakan UMKM Class Series #5 bertema Optimalisasi Teknologi Untuk Meningkatkan Efisiensi Bisnis karena belum semua pelaku UMKM bisa melakukan digitalisasi usahanya.

“Sebagai universitas kerakyatan, UGM harus bersama dengan para pelaku UMKM. Terlebih para pelaku UMKM ini sudah mempertaruhkan harta kekayaan dan waktunya untuk mengembangkan sebuah usahanya,” katanya.

Rustamadji mengakui pengalaman menjadi pengusaha tidak mudah. Dalam usahanya mengalami naik turun dan tidak pasti. Semua serba tidak pasti, misalnya ada UMKM yang memanfaatkan saat kejadian covid kemarin, namun ada juga yang sebaliknya.

“Ada juga yang tidak bisa bangsit saat covid. Karenanya bapak ibu yang hadir disini, saya anggap sebagai pengusaha yang sudah bangkit. Luar biasa dan bisa melewati situasi yang berat itu dan telah dipilih oleh Allah menekuni usaha sebagai jalan hidup,” katanya.

Penulis: Agung Nugroho

Artikel DPKM Selenggarakan UMKM Class Series #5 pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Topik diangkat karena judi online tengah menjadi perhatian banyak pihak saat ini. Munculnya banyak kasus terungkap hingga adanya peristiwa nyawa menghilang menjadikan Judi online menarik untuk dikupas.

Menghadirkan pembicara Dr. Bagus Riyono, M.A., Dosen Psikologi UGM berbagai situasi seputar judi online dibahas secara detail. Menurutnya fenomena merebaknya judi online harus diurai agar masyarakat terutama yang menengah ke bawah tak terjebak hingga membuat mereka mengalami kerugian dalam banyak hal.

Menurut Bagus Riyono fenomena judi di masyarakat bukan masalah baru karena sudah ada sejak lama ada. Hanya judi dan cara bermainnya mengalami perubahan hingga merasuk ke dunia digital.

Disebutnya judi sebagai permainan mengasyikkan dan membuat ketagihan banyak orang. Mereka yang melakukan berharap-harap cemas dan terkadang mengalami kecanduan.

“Dari Skinners Theory of Reinforcement, dikatakan ada penguat untuk melakukan yakni berupa insentif yang menimbulkan ekspektasi. Proses memanipulasi ekspektasi ini yang dimanfaatkan para bandar pada penjudi,” ungkapnya pada wartawan.

Orang bermain judi, kata Bagus, dipastikan memiliki ambisi untuk menang. Ambisi ini yang kemudian, menurutnya dimanipulasi oleh bandar judi dan yang sering terjadi harapan yang besar berbanding terbalik dengan kenyataan.

“Karakteristik judi mengasyikkan. Muncul harapan, ekspektasi sampai lupa yang kita pertaruhkan uang dari mana. Orang kalau deg-degan ada hormon dopamin yang membuat asyik. Kalau orang mudah dapat modal berjudi, kalahpun merasa asyik. Banyak yang berharap besar, ekspektasi besar, tapi tak terwujud. Akhirnya memunculkan kasus sampai bunuh diri yang terjadi beberapa waktu belakangan,” terangnya.

Bagus berpandangan ada teori Gambler Fallacy, yang membuat perhitungan tidak valid atau tak sesuai kenyataan. Hal tersebut justru diyakini oleh para gambler dan membuat mereka terus ketagihan bermain.

“Bagaimana akhirnya yang miskin, ingin berjudi untuk menang. Ada penelitian probabilitas judi, 1 banding 2 juta. Ini kan sangat sulit, ya kalau bandar tidak curang. Ini yang membuat penjudi terjebak, sekali lagi sampai berakhir buruk sampai bunuh diri,” ucapnya.

Bagus berpendapat penjudi harus mendapat perhatian dan pertolongan dari berbagai pihak. Bukan berupa bantuan sosial, namun menurut dia adalah perhatian dan pengalihan pada ketergantungan.

Pemerintah menurut Bagus perlu juga memberikan kemudahan layanan psikologis pada korban judi online, terutama masyarakat rentan. Dua karakter masyarakat rentan menurut Bagus yakni yang tidak pintar dan butuh uang.

“Puskesmas juga perlu upgrading skill untuk mengatasi orang yang kecanduan judi. Ketika Psikolog sudah siap bisa dibuka layanan itu. Di sisi lain pemerintah bisa masuk untuk mengalihkan perhatian warga miskin yang terjebak. Diberikan modal bukan bantuan sosial tapi dengan bimbingan yang terarah dari pemerintah,” pungkasnya.

Penulis: Agung Nugroho

Artikel Meminimalisir Agar Tidak Banyak yang Terjebak, Judi Online harus Diurai pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.