Hal itu mengemuka dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk “Nyawa yang Dijual? Seni, Kuasa, dan Wajah Baru Kebudayaan Jogja” yang berlangsung di selasar Gelanggang Inovasi Kreativitas (GIK) UGM, Sabtu (29/8. Diskusi tersebut menghadirkan Seniman Anang Saptoto; Anggota Dewan Kebudayaan Yogyakarta,  Ishari Sahida (Ari Wulu); Dosen Antropologi FIB UGM Dr. Muhammad Zamzam Fauzanafi, S.Ant., M.A., dan sastrawan UGM Prof. Faruk. Keempat pembicara membahas hubungan antara seni, industri kreatif, komodifikasi kebudayaan, serta posisi masyarakat dalam menentukan wajah kebudayaan Yogyakarta.

Anang Saptoto menilai kehadiran praktik kebudayaan dalam berbagai ruang tidak serta-merta dapat dipahami sebagai bentuk menjual kebudayaan. Menurutnya, dalam perspektif seni rupa, praktik kebudayaan dapat dihadirkan dalam ruang kampung, kota, nasional, hingga internasional dengan tujuan yang beragam. Karena itu, perlu dilihat terlebih dahulu konteks dan tujuan dari praktik tersebut sebelum menyimpulkan bahwa kebudayaan sedang dikomersialisasikan.

Anang menjelaskan, praktik seni dapat menjadi sarana untuk mengangkat persoalan atau isu yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Dengan demikian, ketika sebuah karya hadir dalam ruang publik, hal yang ditawarkan tidak selalu berupa kebudayaan sebagai komoditas, tetapi juga gagasan yang ingin disampaikan oleh seniman. “Jangan-jangan praktik-praktik kebudayaan itu memang dilakukan untuk mengamplifikasi sesuatu yang biasanya enggak didengar,” ujarnya.

Menurut Anang, praktik yang dilakukan oleh para seniman sangat beragam. Ia mengakui terdapat konteks ketika karya seni dan produk kreatif memang diperjualbelikan, seperti dalam bursa seni rupa maupun pameran produk kreatif. Namun, hal tersebut tidak dapat secara otomatis disamakan dengan menjual kebudayaan. “Tidak semua konteksnya itu menjual dalam konteks kebudayaan. Karena itu praktiknya aja. Yang dijual justru yang disajikan di sini isunya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ishari Sahida atau Ari Wulu menyoroti persoalan dari sudut pandang musisi yang berhadapan langsung dengan industri kreatif. Menurutnya, perlu ada pembedaan antara aktivitas berkarya sebagai bentuk ekspresi seni dengan aktivitas seni yang dilakukan sebagai pekerjaan dalam industri. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap sejauh mana seorang seniman harus melakukan kompromi ketika berhadapan dengan pasar maupun pihak yang menggunakan jasanya.

Ari menjelaskan, dalam berkarya untuk kepentingan ekspresi, seorang seniman memiliki ruang yang lebih bebas untuk mengolah gagasan dan pengalaman yang dimilikinya. Sementara itu, ketika masuk ke industri, terdapat pertimbangan ekonomi dan kebutuhan pasar. Kondisi yang berbeda juga muncul ketika seniman mendapatkan pesanan dari klien dan harus menghasilkan karya sesuai kebutuhan pihak tersebut. “Kamu memang sedang mencari uang, kemudian membuat sesuatu yang kamu tahu metodenya, produk ini menjadi laku. Nah, itu hal-hal yang berbeda. Yang kedua, kamu dapat order dari klien, membuat produk sesuai kebutuhannya si klien dengan kemampuan kita,” jelasnya.

Menurut Ari, perbedaan antara seni sebagai ekspresi dan seni sebagai pekerjaan tersebut masih belum dipahami secara tegas di Yogyakarta. Akibatnya, seniman terkadang berada dalam posisi yang dilematis ketika harus memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus mempertahankan identitas dan idealisme sebagai seniman. Ia menilai realitas ekonomi menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan pelaku seni.

Berbeda dengan kedua pembicara sebelumnya, Dr. Muhammad Zamzam Fauzanafi menyoroti persoalan komodifikasi dari cara masyarakat mendefinisikan kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan selama ini cenderung dipahami sebagai benda atau sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh. Cara pandang tersebut membuat kebudayaan lebih mudah ditempatkan sebagai komoditas yang dapat dipindahkan, diberi harga, dan diperjualbelikan.

Zamzam menawarkan cara pandang lain dengan melihat kebudayaan sebagai “kata kerja” atau laku manusia. Menurutnya, kebudayaan tidak hanya terletak pada produk yang dihasilkan, tetapi pada proses manusia dalam melakukan dan menciptakan praktik kebudayaan. “Harusnya kebudayaan itu dilihat sebagai kata kerja. Tadi ini disebutnya laku. Jadi kebudayaan itu bukan bendanya, tapi kerjanya,” tuturnya.

Lebih jauh, Zamzam menilai praktik kebudayaan seharusnya dikembangkan secara horizontal dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku. Seniman, menurutnya, tidak harus ditempatkan sebagai sosok yang paling tinggi atau paling jenius dalam praktik kebudayaan, tetapi dapat berperan sebagai fasilitator bagi warga. Dengan demikian, kerja kebudayaan dapat dilakukan bersama dan tidak hanya berpusat pada individu tertentu.

Ia mencontohkan keterlibatan seniman dalam bekerja bersama kelompok tani dan masyarakat sebagai salah satu bentuk praktik kebudayaan yang dapat dilakukan secara kolaboratif. Menurutnya, karya maupun kerja kebudayaan dapat dihasilkan oleh banyak orang dengan tetap memberikan ruang bagi keahlian seniman. “Seniman itu jangan dikompakkan sebagai sesuatu yang langka dan dia dirakit sebagai paling jenius dari semuanya, tetapi seniman adalah orang yang memfasilitasi warga,” katanya.

Sementara itu, Prof. Faruk melihat persoalan komodifikasi kebudayaan melalui konsep pertukaran. Menurutnya, pertukaran merupakan bagian dari kehidupan manusia dan telah berlangsung jauh sebelum berkembangnya industri modern. Karena itu, persoalan kebudayaan tidak dapat hanya dilihat dari apakah sesuatu diperjualbelikan atau tidak, melainkan dari bagaimana pertukaran tersebut berlangsung dan untuk kepentingan siapa.

Faruk menjelaskan, pertukaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga keberlangsungan karya masih merupakan sesuatu yang wajar. Persoalan muncul ketika pertukaran berubah menjadi praktik yang serakah atau “gragas”. Kondisi tersebut dapat berkembang menjadi monopoli, penguasaan akses, serta pengambilan ruang yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. “Bukan dijual atau tidak dijual, tapi serakah atau tidak,” tegasnya.

Menurut Faruk, logika pasar yang tidak terbatas dapat mendorong seseorang untuk terus memperbesar keuntungan hingga berupaya menguasai ruang ekonomi dan politik. Dalam kondisi tersebut, pertukaran tidak lagi sekadar menjadi sarana memenuhi kebutuhan, tetapi berkembang menjadi praktik industrial dan kapitalistik yang berpotensi menghilangkan kesempatan pihak lain.

Pandangan tersebut sekaligus memberikan perspektif terhadap slogan “Jogja Ora Didol”. Menurut Faruk, slogan tersebut tidak harus dimaknai sebagai penolakan terhadap seluruh bentuk pertukaran ekonomi dalam kebudayaan. “Yang lebih penting adalah memastikan agar pertukaran berlangsung secara wajar dan tidak berkembang menjadi keserakahan, monopoli, maupun penguasaan ruang oleh segelintir pihak,” tegasnya.

Perbedaan pandangan keempat pembicara menunjukkan bahwa persoalan kebudayaan Yogyakarta tidak dapat dilihat secara hitam putih sebagai sesuatu yang sekadar “dijual” atau “dirawat”. Seni dapat menjadi ekspresi sekaligus pekerjaan, kebudayaan dapat memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi medium untuk menyuarakan isu, sementara pertukaran dapat menopang keberlangsungan hidup sekaligus berpotensi menjadi sarana monopoli. Pada akhirnya, pembahasan mengenai “Nyawa yang Dijual?” mengajak publik untuk melihat kembali siapa yang memiliki ruang dan kewenangan dalam menentukan arah kebudayaan Yogyakarta, serta bagaimana memastikan perkembangan kebudayaan tetap memberi tempat bagi seniman dan warga sebagai pelaku utamanya.

Penulis : M. Aidil Syahputra

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Firsto

Artikel Menghidupkan Budaya, Merawat Warga pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Artikel Merawat Asa Penyintas SMA dan Penyakit Langka  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menurutnya, ketika dunia berada dalam kegelapan, sekecil apapun cahaya dapat mengubah cara seseorang melihat keadaan dan membuat solusi menjadi mungkin. “Dalam situasi kegelapan, setiap tindakan kebaikan, setiap hal yang telah lakukan untuk perbaikan dan membawa cahaya harapan, kepastian, membuat kita memahami bahwa kebangkitan itu mungkin,” katanya dalam UGM Annual Lecture Nobel Laureate Series dengan tema “Global Leadership for Humanity: Advancing Impactful Community Engagement”. Kegiatan ini dihadiri oleh peraih Nobel Laureate 2014, Jumat (21/8), di Balai Senat UGM.

Secara khusus ia menyebutkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu bentuk “cahaya” di tengah berbagai persoalan dunia. Dirinya terkesan dengan pengalaman ketika masyarakat tidak menyebut mahasiswa sebagai pihak yang datang untuk membantu, melainkan sebagai mitra. Menurutnya, mahasiswa tidak datang untuk menggurui masyarakat, tetapi belajar bersama dan bekerja sebagai mitra. Menurutnya, kemitraan merupakan kunci dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat. Mahasiswa tidak seharusnya datang sebagai akademisi atau pelajar yang merasa lebih tahu daripada masyarakat. “Sebaliknya, mahasiswa juga perlu belajar dari masyarakat, termasuk dari orang-orang yang mungkin tidak pernah bersekolah atau hanya memperoleh sedikit pendidikan,” katanya.

Ia kemudian menggarisbawahi tiga prinsip yang menurutnya penting dalam menciptakan perubahan, yakni disebutnya 3D dream, discover, and do. Kailash menyampaikan bahwa setiap orang harus berani bermimpi, menemukan kekuatan dan potensi dalam dirinya sekaligus memahami tantangan di sekitarnya, kemudian melakukan tindakan. Namun, ia menekankan bahwa manusia tidak boleh hanya bermimpi untuk dirinya sendiri. Menurutnya, mimpi juga harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi keluarga, universitas, bangsa, dan masyarakat dunia.

Kalish kemudian menceritakan pengalaman masa kecilnya ketika melihat seorang anak dari keluarga miskin yang tidak dapat bersekolah. Momen tersebut membuatnya menyadari bahwa pendidikan seharusnya dapat diakses oleh semua anak. Selain itu juga ia menceritakan pengalaman ketika sejumlah anak berhenti sekolah karena orang tua tidak mampu membeli buku dan membayar biaya sekolah. Bersama temannya, ia kemudian mengumpulkan buku dari masyarakat untuk diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan sehingga menjadikannya sebuah book bank. “Dari situ lahir gerakan global melawan pekerja anak dan gerakan global untuk pendidikan ialah Global March Against Child Labour dan Global Campaign for Education. Ini menjadi pembangun gerakan untuk pendidikan dan anak–anak,” pungkasnya.

Dari pengalaman tersebut, Kailash kemudian mengajak UGM untuk mengembangkan pengalaman KKN menjadi pembelajaran yang dapat dibagikan secara global. Menurutnya, berbagai pengalaman mahasiswa dan masyarakat tidak berhenti sebagai kegiatan pengabdian, tetapi perlu dikembangkan menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari dan diterapkan di tempat lain. Menurutnya, keberhasilan tidak hanya dilihat dari berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat, tetapi juga dari berapa banyak pemimpin baru yang lahir di masyarakat dan anak muda yang mampu menemukan solusi inovatif bagi komunitasnya.

Lebih lanjut, Kailash menekankan pentingnya konsep compassion atau rasa peduli dalam menjalankan pengabdian. Menurutnya, empati saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan sistemik seperti diskriminasi gender, diskriminasi, kemiskinan, ketimpangan geopolitik, dan ketidakadilan ekonomi. Ia menyampaikan bahwa welas asih bukan sekadar merasakan penderitaan orang lain, tetapi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang mengambil tindakan secara sadar untuk menyelesaikan persoalan. “Compassion merupakan kekuatan yang dapat mendorong perubahan berkelanjutan. Bukan perubahan yang hanya terjadi sekali, melainkan perubahan yang terus berkembang karena setiap orang merasa menjadi bagian dari persoalan dan penyelesaiannya,” ujarnya.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., mengatakan program Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) secara aktif melibatkan mahasiswa dan memperluas keterlibatan pengabdian kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. “KKN-PPM merupakan mekanisme yang menempatkan mahasiswa secara langsung untuk menangani berbagai persoalan nyata, termasuk akses pendidikan, kesehatan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terdapat tiga hal yang menjadi dasar kemanusiaan dalam pengabdian kepada masyarakat melalui KKN-PPM. Pertama, kehadiran, sebagaimana mengirimkan sumber daya ke tempat yang benar-benar membutuhkan. Kedua, responsivitas, kemampuan universitas untuk dengan cepat mengerahkan mahasiswa, dosen, dan sumber daya yang dimiliki. Ketiga, keberlanjutan, yaitu tetap terlibat dalam waktu yang cukup sehingga dapat berkontribusi terhadap proses pemulihan masyarakat

Selain itu, Ova menyebut terdapat pula bentuk KKN yang secara langsung merespons masyarakat yang menghadapi kondisi sulit, yakni KKN Peduli Bencana. Seperti halnya sejak gempa Yogyakarta, erupsi Gunung Semeru, hingga banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh lalu. “Kehadiran mahasiswa tidak hanya difokuskan untuk membantu masyarakat memulihkan dampak langsung bencana, tetapi juga mendukung pemulihan kehidupan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan hunian sementara serta penguatan ekonomi lokal melalui pelatihan UMKM,” ujarnya.

Sejalan dengan visi misi KKN-PPM, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Havas Oegroseno, S,H., LL.M., dalam sambutan yang disampaikan melalui rekaman video menyampaikan pengalamannya ketika menjadi mahasiswa dan mengikuti program KKN. Ia menceritakan bahwa saat itu dirinya ditempatkan di sebuah desa terpencil Jawa Tengah. Desa tersebut menghadapi persoalan air bersih dan banjir. “Sebagai mahasiswa saat itu kami diminta untuk kreatif dan mencoba menemukan solusi terhadap persoalan desa,” sebutnya.

Arif mengapresiasi UGM yang telah menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat selama lebih dari tujuh dekade. Menurutnya, KKN menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar mendengarkan sebelum berbicara, memahami persoalan sebelum menawarkan solusi, serta bekerja sama dengan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pengalaman tersebut merupakan pembelajaran yang tidak dapat sepenuhnya diperoleh di ruang kuliah. “Tidak ada ruang kuliah yang dapat mengajarkan selama satu bulan atau tiga bulan apa yang dapat diajarkan sebuah desa tentang kerendahan hati,” tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., Duta Besar Indonesia untuk Norwegia menyampaikan bahwa program KKN memiliki peran penting dalam menghubungkan perguruan tinggi dengan masyarakat. Terutama melalui keterlibatan mahasiswa yang mendengarkan kebutuhan masyarakat dan bersama-sama menyusun program untuk memperbaiki kondisi mereka. “KKN tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban akademik, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial mahasiswa dan universitas untuk menjaga bumi dan kemanusiaan,” ucapnya.

Dari sisi ekonomi, Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir, Founder Mayapada menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya perlu dilihat dari persentase pertumbuhan GDP, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Ia menilai universitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan keadilan sosial karena melalui pendidikan masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, serta status sosial yang lebih baik. “Ketika masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, dan status sosial yang lebih baik, maka kita dapat mulai berbicara tentang keadilan sosial,” katanya.

Ova Emilia menilai kehadiran Kailash Satyarthi tidak hanya menjadi kesempatan untuk menyambut seorang peraih nobel, tetapi juga mempertemukan dua pengalaman dan pendekatan dalam memajukan kemanusiaan. “Kehadiran dalam acara ini menjadi kesempatan untuk merefleksikan bagaimana pendidikan dan keterlibatan masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan perubahan yang bermakna dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Penulis : Hanifah

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie, Jesi

Artikel Kailash Satyarthi Ajak UGM Bawa KKN ke Kancah Global pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menurut Arie, berbagai persoalan Republik perlu ditempatkan sebagai persoalan bersama. Forum akademik, sambungnya, menjadi salah satu ruang untuk menghimpun kembali gagasan-gagasan yang tersebar di berbagai kelompok masyarakat dan mendiskusikannya sebagai bagian dari upaya membaca masa depan Indonesia. “Sehari-hari kita berdiskusi tentang persoalan-persoalan Republik yang tentu menjadi perhatian kita bersama. Perlu kita ingat, kampus adalah benteng moral terakhir dalam menjaga marwah demokrasi. Kampus harus berani mengatakan mana yang benar dan tidak,” kata Arie dalam diskusi Panel Republik yang bertajuk Krisis, Transisi, dan Masa Depan Republik yang diselenggarakan di Auditorium Lantai 4 FISIPOL UGM, Jumat (14/8).

Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Jaleswari Pramodhawardani, M.Hum., menilai kondisi demokrasi Indonesia melalui gagasan tentang pembusukan politik. Meminjam pemikiran Francis Fukuyama, Jaleswari menggambarkan bahwa Indonesia hari ini sedang dalam kondisi pelemahan institusi yang berlangsung secara perlahan, sementara prosedur demokrasi tetap berjalan secara normal.

Ia mencontohkan,  pemilu tetap diselenggarakan, pidato kenegaraan tetap dibacakan, dan berbagai prosedur demokrasi tetap berlangsung. Namun, bersamaan dengan itu, kemampuan Republik untuk melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri justru mengalami pelemahan. “Republik ini tidak kekurangan program, ia kehilangan kemampuan mengoreksi dirinya sendiri,” ujar Jaleswari.

Tak lupa, ia juga kemudian menyimpulkan bahwa persoalan Indonesia saat ini bukanlah krisis pada satu sektor. Baginya, krisis ekonomi, relasi sipil militer, media, lingkungan, dan generasi mendatang saling berkelindan, sementara prosedur demokrasi tetap terlihat berjalan normal. “Ini pembusukan yang berjalan sistematis di lima organ, yakni ekonomi, sipil-militer, kondisi media sekarang, lingkungan, dan generasi yang akan datang tentu bakal mewarisi ini semuanya,” jelasnya.

Sementara itu, Dosen Departemen Sosiologi FISIPOL UGM, Dr. Andreas Budi Widyanta, S.Sos., M.A., mengatakan persoalan yang terjadi hari ini, lanjutnya, berkaitan dengan akumulasi kekuasaan dan konsentrasi sumber daya di tangan segelintir elite politik dan bisnis. Dampaknya jelas terlihat melalui ketimpangan ekonomi, politik, dan ekologis yang semakin berat ditanggung masyarakat. Untuk merespons hal ini, Andreas menunjukkan bahwa penting untuk membangun kekuatan counter-hegemony agar masyarakat memiliki kapasitas untuk mempertahankan Republik sebagai ruang bersama. “Republik ini dibangun oleh usaha bersama banyak orang,” kata Andreas.

Guru Besar Politik dan Pemerintahan UGM, Prof. Dr. Amalinda Savirani, S.IP., M.A., menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai transisi dari sistem lama menuju sistem baru. Menurutnya,  Indonesia saat ini tengah menghadapi polikrisis, yakni berbagai krisis yang berlangsung secara bersamaan. Situasi tersebut juga direspons melalui kebijakan-kebijakan populis yang dapat membuat masyarakat terbelah. “Contohnya MBG. Kalau saya kritik MBG, tetangga saya akan marah karena dia bekerja di MBG. Belum lagi kalo KDMP. Situasi inilah yang membuat kita sendiri terpecah,” papar Amalinda.

Di kondisi tersebut, Amalinda berpendapat bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting. Ia melanjutkan, masyarakat sipil merupakan ruang untuk melakukan kontestasi, negosiasi, dan perjuangan dalam menghadapi berbagai persoalan. Namun, masyarakat sipil juga bukan entitas tunggal karena di dalamnya terdapat berbagai kepentingan dan kelompok yang saling berkompetisi. “Kita itu punya peran kunci. Karena itu, penting bagi kita untuk membangun koneksi antar kelompok,” tutupnya.

Penulis : Agito Sitepu

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Magnific

Artikel Menjaga Marwah Demokrasi di Benteng Moral Terakhir pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Artikel Menabung Air Saat Hujan, Menyambung Hidup Saat Kemarau Panjang  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka dalam Workshop Nasional UMKM yang bertajuk “Potensi Produk Unggulan UMKM Mendukung Kekuatan Ekonomi Masyarakat melalui Koperasi”, Rabu (12/8), di auditorium Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UGM dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis FTP UGM ke-63.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Pengabdian kepada Masyarakat UGM, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., menekankan pentingnya penguatan peran koperasi dalam mendukung perkembangan UMKM dan kesejahteraan masyarakat.“Koperasi perlu dipandang sebagai salah satu kekuatan ekonomi Indonesia dalam memperkuat UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FTP UGM, Prof. Dr. Yudi Pranoto, S.T.P., M.P., yang mewakili FTP UGM sebagai tempat pelaksanaan kegiatan, menilai sinergi antara UMKM, koperasi, dan pemerintah perlu terus diperkuat agar UMKM mampu berkembang dan meningkatkan daya saing.“UMKM memiliki potensi untuk berkembang menjadi usaha berskala besar dengan kontribusi ekonomi yang semakin signifikan. Karena itu, diperlukan upaya untuk leveling up UMKM melalui penguatan kapasitas, jejaring, dan ekosistem usaha,” jelas Yudi.

Ekonom UGM, Amirullah Setya Hardi, Ph.D. dari FEB UGM menyoroti perlunya transformasi koperasi agar tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu mengintegrasikan berbagai kebutuhan pelaku UMKM. “Koperasi perlu bertransformasi dari sekadar lembaga administratif menjadi business hub yang mampu mengintegrasikan fungsi produksi, pemasaran, pembiayaan, pendampingan, serta inovasi bagi UMKM,” ungkap Amirullah.

Sementara pengembangan produk unggulan UMKM perlu didasarkan pada analisis kebutuhan pasar, pemanfaatan potensi sumber daya, dan uji pasar.

Selanjutnya, Dosen Fakultas Peternakan UGM, Dr. Muhsin Al Anas, membahas inovasi produk peternakan melalui penerapan sistem cage-free layer. Sistem tersebut tidak hanya memperhatikan kesejahteraan hewan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk. Penguatan standar operasional, sertifikasi, keamanan pangan, serta strategi pemasaran melalui pendekatan Business to Business (B2B) dan Business to Consumer (B2C) menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha.

Tak hanya itu, Herdiana Dewi Utari dari CV. Dewi Makmur membagikan perspektif mengenai transformasi jamu sebagai produk modern berbasis budaya. Menurutnya, inovasi dapat dilakukan tanpa menghilangkan nilai kearifan lokal, contohnya pengembangan nilai jamu. Pengembangan produk tersebut, imbuh Herdiana, perlu didukung strategi pemasaran melalui media sosial, influencer, marketplace, dan penguatan branding untuk memperluas pasar hingga membuka peluang ekspor.

“Jamu memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai produk modern tanpa kehilangan nilai kearifan lokal. Inovasi formulasi, kemasan, serta pemanfaatan Design Thinking menjadi strategi penting dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen,” jelas Herdiana.

Sementara itu, Juni Noor Hastuti dari Matahari Craft membagikan pengalaman mengolah limbah alam, khususnya klobot jagung, menjadi produk bernilai ekonomi. “Inovasi produk dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan ibu rumah tangga dalam proses produksi,” ungkap Juni Noor Hastuti.

Ia juga turut menambahkan jika keberhasilan UMKM juga ditentukan oleh konsistensi kualitas, legalitas usaha, pemasaran digital, pemahaman pasar, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan tren konsumen.

Pengalaman pengembangan UMKM kreatif yang disampaikan Lenny oleh Tursia Vristhina dari Evanz Store menekankan pentingnya produk inovatif dan berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan melalui layanan custom. Diversifikasi produk, pemanfaatan marketplace dan media sosial, serta pengendalian kualitas menjadi strategi untuk mempertahankan daya saing. Baginya, selain aspek bisnis, UMKM juga memiliki potensi untuk memberikan dampak sosial melalui pelibatan berbagai kelompok masyarakat.“UMKM juga dapat memberikan dampak sosial melalui pemberdayaan ibu rumah tangga, penyandang disabilitas, pelajar, dan masyarakat sekitar sebagai bagian dari pengembangan bisnis yang inklusif,” jelasnya.

Pada sesi terakhir, Dr. Ir. Devi Yuni Susanti, S.TP., M.Sc., IPU., ASEAN Eng. dari FTP UGM membahas pentingnya standarisasi proses produksi melalui pemilihan alat dan mesin serta penerapan Good Manufacturing Practices (GMP). Peningkatan kapasitas produksi perlu disertai standar higienitas, penggunaan material food grade, dokumentasi operasional, kalibrasi, dan validasi mesin. Penerapan standar tersebut diperlukan untuk menghasilkan produk yang konsisten, aman, dan memenuhi standar mutu sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional maupun internasional.

Reportase : Widodo, Ayyub Rizqullah, dan Sekar Ayu Anindiarani/DPkM UGM

Penulis      : Zabrina Kumara

Editor        : Gusti Grehenson

Foto          : Dok. DPkM

Artikel Koperasi Jangan Cuma Urus Administrasi, Saatnya Jadi Motor Penggerak UMKM  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka dalam kursus singkat yang bertajuk “ASEAN dan Laut Tiongkok Selatan: Ruang yang Diperebutkan, Diplomasi, dan Tatanan Kawasan” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada (PSSAT UGM), bekerja sama dengan Departemen Hubungan Internasional dan ASEAN Studies Center, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM; Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik UGM; serta Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) belum lama ini.

Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno,memperkenalkan konsep Responsible Freedom of Navigation sebagai kerangka normatif baru dalam memahami dinamika Laut Cina Selatan. Menurutnya, ada enam prinsip yang perlu diutamakan dalam kebebasan navigasi di laut china selatan, yaitu pelestarian kebebasan navigasi, pengakuan terhadap kepentingan keamanan negara pantai, konservasi lingkungan laut, langkah-langkah defensif sesuai hukum internasional, penyelesaian sengketa secara damai, serta kerja sama dan pembagian tanggung jawab antarnegara.

Akademisi UGM sekaligus ketua program kursus singkat ini, I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D., mendorong peserta untuk melihat Laut Cina Selatan dalam konteks regional dan global yang lebih luas. Andi menekankan bahwa sengketa di kawasan tersebut terus menjadi isu sentral dalam diskursus domestik, regional, dan internasional.

Prof. Dr. Xue Song dari Institute of International Studies, Fudan University, Tiongkok, memaparkan bahwa kompleksitas sengketa di Laut Cina Selatan tidak selalu menghalangi negara-negara untuk membangun kerja sama. Berangkat dari pandangan tersebut, beliau memperkenalkan konsep joint development sebagai pendekatan pragmatis yang memungkinkan pengelolaan bersama sumber daya di wilayah yang masih dipersengketakan tanpa harus menunggu penyelesaian klaim kedaulatan. “Hal ini bukanlah penyelesaian akhir terkait status kedaulatan, melainkan kesepakatan sementara yang pragmatis untuk mengelola sumber daya sekaligus menjaga perdamaian,”ujarnya.

Selaras dengan hal ini, peneliti PSSAT UGM, Dr. phil. Vissia Ita Yulianto, mengatakan kursus singkat soal Diplomasi Asean dalam diplomasi kawasan kawasan Laut China Selatan ini bagian dari upaya mengembangkan kajian Asia Tenggara serta mendorong dialog kritis mengenai dinamika sosial, politik, dan budaya yang membentuk kawasan ini.

Melalui rangkaian pembelajaran dan diskusi tersebut, katanya, program ini menunjukkan komitmen PSSAT UGM dalam mendorong dialog yang berbasis pengetahuan, memperkuat jaringan akademik internasional, serta membekali peserta dengan wawasan yang lebih mendalam mengenai salah satu isu regional paling mendesak di Asia Tenggara.

Penulis : Leony

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Reuters dan Dok. PSSAT

Artikel Sengketa Laut Cina Selatan, Arena Menguji Efektivitas Norma Hukum Internasional pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.H., mengatakan kekayaan intelektual sebenarnya banyak bersinggungan dengan lintas sektor, seperti karya digital yang memiliki hak cipta bersinggungan dengan regulasi e-commerce, paten bioteknologi berkaitan dengan regulasi pangan dan kesehatan, serta menjadi aset utama dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Ia menegaskan, pemerintah kini berupaya untuk memperkuat kebijakan pembiayaan yang memungkinkan aset kekayaan intelektual, seperti merek dagang, paten, dan hak cipta digunakan sebagai jaminan fidusia (collateral) bagi pelaku ekonomi kreatif. “Dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai validator hukum atas aset kekayaan intelektual yang terdaftar,” jelasnya.

Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Yudi Dharma, menyoroti bahwa porsi kepemilikan dari kekayaan intelektual di Indonesia sangat tidak proporsional, di mana 96% didominasi oleh hak cipta, sementara hak paten sederhana yang berdampak tinggi hanya mencakup 4%. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pusat kekayaan intelektual yang mapan hanya sekitar 18% di seluruh universitas di Indonesia.

Yudi menambahkan jika di Indonesia juga masih lemah dalam perolehan kekayaan intelektual, yang mana di Indonesia masih berada di peringkat 75. “Indonesia berada di peringkat ke-55 dari 139 ekonomi pada Global Innovation Index 2023, hal ini menunjukkan penurunan satu peringkat dibanding tahun sebelumnya di posisi 54,” jelasnya.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Muhammad Hawin menerangkan di era modern ini, pembelian barang digital, seperti e-book seringkali dimaknai sebagai transfer pemberian lisensi akses, bukan berupa transfer kepemilikan. Sebagai contoh, pengadilan di Uni Eropa memutuskan bahwa e-book tidak dapat dijual kembali karena dianggap sebagai komunikasi publik, sementara software diperbolehkan untuk dijual kembali selama lisensinya bersifat permanen.

Berangkat dari hal tersebut, Hawin menyarankan agar pemerintah Indonesia mengatur prinsip habisnya hak pada Pasal 11.1 UU Hak Cipta yang mengadopsi pendekatan netral. “Jika secara substansi transaksi digital memberikan hak penggunaan tanpa batas waktu dengan pembayaran satu kali di muka, maka hal tersebut harus dianggap sebagai penjualan bukan sekadar lisensi,” jelasnya.

Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama UGM, Dr. Danang Sri Harmoko menyebutkan bahwa kekayaan intelektual bukan lagi sekedar permasalahan dalam bidang hukum, melainkan fondasi strategis untuk inovasi, kompetisi yang sehat, penciptaan nilai ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya, ia menegaskan peran penting universitas dalam pendidikan, penelitian, advokasi, dan pemanfaatan kekayaan ilmiah secara bertanggung jawab. “Pentingnya literasi kekayaan intelektual di lingkungan universitas agar seluruh peneliti, dosen, mahasiswa, dan pelaku usaha memahami bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukan untuk membatasi akses pengetahuan, melainkan menciptakan ekosistem yang adil,” tegasnya.

Penulis : Fatihah Salwa Rasyid

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Aset Kekayaan Intelektual Bisa Dijadikan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Artikel Wamenhut Ajak Rimbawan Muda UGM Terjun Pulihkan Hutan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Artikel Anies Baswedan Ajak Maba UGM Fokus Tajamkan Gagasan, Bukan Cuma Kejar Gelar pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.