Menanggapi isu tersebut, Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si., menilai bahwa kasus tersebut mencerminkan lemahnya desain kelembagaan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, penumpukan kewenangan tanpa diimbangi mekanisme pengawasan yang kuat dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. “Kita berbicara tentang lembaga yang diberi kewenangan untuk memberantas korupsi, tapi justru berada pada episentrum korupsi. Ketika terjadi penumpukan kewenangan pada satu institusi tanpa kontrol yang memadai dari lembaga lain, terutama dari publik, maka kewenangan itu bisa sangat mudah disalahgunakan,” ujarnya saat, Selasa (21/7).

Lebih lanjut, Gabriel Lele menjelaskan bahwa lembaga seperti Jampidsus memiliki kewenangan besar dalam menangani perkara korupsi berskala besar (grand corruption). Karena itu, kewenangan tersebut harus diimbangi dengan mekanisme kontrol yang efektif, baik melalui pengawasan antar lembaga maupun partisipasi masyarakat. “Prinsip saling kontrol itu sangat penting. Kontrol tersebut tidak hanya dilakukan antar lembaga pemerintah, tapi juga harus dipastikan bahwa publik memiliki ruang untuk melakukan pengawasan,” terangnya.

Saat ditanya mengenai pelimpahan penanganan perkara kepada Kejaksaan, Gabriel berpandangan langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan psikologis maupun kelembagaan karena perkara tersebut berkaitan dengan pejabat tinggi di institusi yang sama. “Kalau saya melihatnya, itu boleh dibilang hanya strategi untuk cooling down. Tetapi itu sekaligus menjadi bola panas bagi kejaksaan. Bagaimana mereka bisa menuntaskan kasus yang melibatkan pejabat tingginya sendiri?” tanyanya.

Menurut Gabriel, kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap proses penanganan perkara. Oleh karena itu, ia menilai pelimpahan kasus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan langkah yang lebih tepat untuk menjamin independensi penyidikan. “Solusi yang paling ideal adalah melimpahkan kasus itu ke KPK. Kalau kejaksaan yang menangani, ada constraint psikologis, ada constraint kelembagaan, dan publik saya kira tidak begitu percaya kalau kasus ini bisa diusut tuntas oleh kejaksaan,” ungkapnya.

Menjelang akhir wawancara, Gabriel mengungkapkan bahwa korupsi berskala besar hampir selalu melibatkan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan politik maupun ekonomi. Menurutnya, praktik tersebut dilakukan secara sistematis dan melibatkan jejaring kekuasaan yang luas sehingga sulit diungkap apabila hanya berfokus pada pelaku yang berada di permukaan. “Korupsi-korupsi yang sifatnya besar selalu melibatkan para elite dengan kekuasaan yang sangat besar. Salah satu sifatnya adalah sangat sophisticated (rumit), bahkan terlembaga. Sulit melacak apa yang sebenarnya terjadi kecuali ketika antar elite itu pecah kongsi,” tuturnya.

Gabriel berharap bahwa penanganan perkara tersebut mampu mengungkap aktor-aktor yang berada di balik jaringan korupsi sehingga tidak berhenti pada individu yang tampil di permukaan. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menyentuh akar persoalan, bukan sekadar menghukum pelaku. “Siapa yang bisa membongkar semua itu? Kalau penyidiknya hanya berasal dari internal kejaksaan, mereka saja sudah menghadapi kesulitan untuk memproses atasannya sendiri. Apalagi kalau harus mengusut pihak-pihak yang lebih besar lagi di balik kasus ini,” katanya.

Karena itu, ia menilai Presiden sebagai kepala negara perlu mengambil sikap untuk memastikan penyidikan berlangsung secara independen dan transparan. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan, saran Gabriel,  ialah melimpahkan penanganan perkara kepada KPK sehingga proses hukum lebih mampu menjawab harapan publik terhadap penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan. “Paling tidak, dari sisi independensi, harapan publik akan lebih mungkin terpenuhi dibandingkan apabila kasus ini tetap ditangani oleh kejaksaan,” tutup Gabriel.

Penulis : Agito Sitepu

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Magnific

Artikel Kasus Dugaan Korupsi Eks Jampidsus, Guru Besar UGM Soroti Lemahnya Pengawasan Antarlembaga dan Kontrol Publik pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Melalui gerakan penanaman kedelai bertajuk “Bangkit Kedelai Yogyakarta” sebagai upaya menjawab permasalahan kebutuhan kedelai nasional. Gerakan ini didukung oleh peran teknologi Saekedelai dan ditargetkan dapat meningkatkan produktivitas nasional di atas 2,5 ton/ha sampai dengan 4 ton/ha dari rata-rata produksi kedelai nasional di wilayah Daerah Yogyakarta yang berada di angka paling tinggi 1,8 ton/ha. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak pada Minggu, 24 Mei 2026 di dusun Gamparan, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman dengan dihadiri oleh sejumlah pihak berwenang terkait, seperti PUI (Direktorat Pengembangan Usaha UGM, FTP UGM, KADIN DIY, dan stakeholder lain, misalnya industri, pemerintah, dan dinas pertanian.

Ketua pelaksana program Saekedelai dari FTP UGM, Dr. Atris Suyantohadi menjelaskan produksi kedelai dalam negeri belum mencukupi kenaikan kebutuhan pangan masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa program Saekedelai bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor kedelai melalui penguatan produksi dalam negeri berbasis teknologi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Menurutnya, konsumsi makanan maupun minuman berbahan kedelai di Indonesia cenderung tinggi, sayangnya, sebagian besar kebutuhan kedelai masih bergantung pada impor. “Produksi kedelai dalam negeri belum mencukupi terhadap kenaikan kebutuhan bahan baku kedelai, terutama untuk para pengrajin tahu dan tempe di Indonesia. Ini karena banyak faktor yang saya lihat memang produktivitas petani masih terbilang sangat rendah,” jelasnya, Sabtu (30/5).

Dalam pelaksanaannya, Saekedelai mengedepankan teknologi berbasis smart melalui pemantauan iklim dan cuaca, sistem barcode untuk penelusuran hasil panen, serta pemanfaatan Sistem Resi Gudang guna meningkatkan produksi dan kedaulatan pangan kedelai. Atris menjelaskan bahwa Saekedelai dikembangkan sebagai platform teknologi pertanian terintegrasi, mulai dari proses budidaya hingga distribusi ke industri. Menurutnya, penerapan teknologi dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas ketahanan pangan kedelai nasional. “Dengan teknologi ini, dari hulu ke hilirisasi kedelai mulai kami kembangkan secara terstruktur, berkesinambungan, dan hampir menyeluruh menerapkan teknologi. Mulai dari persiapan penanaman, monitoring dengan monitoring field system, sampai traceability melalui sistem barcode dari petani hingga ke industri,” jelas Atris.

Lebih lanjut, Atris menyampaikan optimismenya terhadap keberhasilan program yang telah diimplementasikan pada tahun 2026. Melalui program tersebut, kerja sama dengan kemitraan yang lebih dari 2.500 petani serta perluasan lahan pertanian kedelai hingga lebih dari 300 hektare. Implementasi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga keberlanjutan suplai kedelai bagi industri pangan, serta menghasilkan benih unggul dengan kualitas yang lebih baik. “Program ini melibatkan sekitar 2.500 petani. Harapannya, tahu dan tempe yang kita konsumsi kedepan tidak lagi bergantung pada kedelai impor, tapi juga berasal dari produksi dalam negeri,” ujarnya.

Atris menjelaskan bahwa kebutuhan kedelai mulai diminati oleh pasar internasional. Menurutnya, diperlukan peningkatan peran teknologi dan sinergi antar-stakeholder supaya para petani dapat memperoleh kepastian pasar, peningkatan hasil panen, serta kesejahteraan yang lebih baik. “Beberapa pembeli dari luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura, juga telah menemui kami. Apabila produksi kedelai yang memenuhi standar mutu dan produktivitas dapat ditingkatkan secara signifikan,” tutupnya.

Penulis : Diyana Khairunnisa

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Tim Saekedelai

Artikel Gandeng Ribuan Petani, UGM Dorong Gerakan Tanam Kedelai di DIY pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Wakil Dekan Fakultas Pertanian UGM Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerja Sama, Prof. Subejo dalam menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menjembatani riset dasar dan aplikasi nyata nanoteknologi. “Nanoteknologi memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk perikanan maupun pertanian. Harapannya, pelatihan ini mampu melahirkan ide-ide inovatif yang dapat diimplementasikan di masyarakat,” ujarnya pada Rabu (6/08).

Prof. Alim Isnansetyo, Dosen Departemen Perikanan UGM, memberikan paparan mengenai konsep dasar nanoteknologi, sejarah perkembangannya, serta peluang aplikasinya di bidang akuatik. Menurutnya, nanoteknologi bukan sekadar konsep teoritis, tetapi harus sampai pada aplikasinya. “Dengan teknologi ini, kita bisa menghasilkan produk yang lebih presisi, ringan, dan memiliki kinerja lebih baik,” tutur Aleh.

Sesi kedua disampaikan oleh Dr. Siti Ari Budhiyanti, Dosen perikanan lainnya membahas teknik sintesis nanopartikel melalui pendekatan top-down dan bottom-up. Ia menekankan pentingnya memahami perubahan struktur dan sifat material pada skala nano. “Dalam nanoteknologi, yang terpenting bukan hanya mengecilkan ukuran, tetapi juga menghasilkan perubahan sifat material yang memberi nilai tambah,” paparnya.

Selain sesi paparan, pelatihan ini juga dilengkapi dengan praktikum pembuatan nanopartikel dan pengenalan teknik karakterisasi material. Peserta mendapatkan kesempatan untuk menguji langsung metode sintesis sederhana dan berdiskusi mengenai penerapan hasil riset nanoteknologi di bidang industri maupun pemberdayaan masyarakat.

Dari kegiatan ini, Fakultas Pertanian UGM berharap pemanfaatan nanoteknologi dapat dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas, serta mendorong terciptanya inovasi ramah lingkungan di sektor perikanan dan pertanian.

Penulis : Kezia Dwina Nathania
Editor : Gusti Grehenson

Artikel Fakultas Pertanian UGM Dorong Pengembangan Nanoteknologi Akuatik  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Artikel Gelar Pelatihan Kuliner Tradisional, Mahasiswa KKN UGM Belajar Kearifan Lokal Desa Namu Konawe Selatan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.