Dalam pelatihan, mahasiswa mengenalkan budidaya ayam petelur menggunakan sistem kandang baterai yang dinilai memudahkan pemeliharaan pada skala rumah tangga. Materi mencakup pemilihan bibit, desain kandang, pemberian pakan dan air minum, pengendalian kesehatan ternak, hingga teknik pemanenan telur. Peserta juga mendapatkan pengenalan mengenai budidaya maggot BSF mulai dari penetasan telur hingga menjadi lalat BSF. Penanggung jawab program, Nafi’atush Sholikhah, mahasiswa Fakultas Peternakan UGM angkatan 2023, menjelaskan bahwa praktik langsung menjadi bagian penting dalam pelatihan agar peserta memperoleh gambaran penerapan sistem secara nyata. “Kami menghadirkan percontohan budidaya ayam petelur skala rumah tangga dengan sistem baterai beserta budidaya maggot BSF yang lengkap dengan kandang maggot agar ibu-ibu PKK dapat melihat langsung bagaimana sistem integrasi ini diterapkan serta dapat memperoleh gambaran jelas terkait budidaya di pekarangan rumah masing-masing,” ujar Nafi’.

Integrasi ayam petelur dan maggot BSF menjadi bagian penting dari konsep pemanfaatan kembali limbah di tingkat rumah tangga. Sampah organik dari sisa makanan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan maggot BSF, sedangkan maggot yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pakan tambahan bagi ayam petelur. Dari budidaya ayam, telur yang dihasilkan dapat dikonsumsi keluarga maupun dijual sehingga memberikan nilai tambah bagi rumah tangga. Rangkaian tersebut membentuk siklus pemanfaatan sumber daya yang dapat membantu menekan biaya produksi sekaligus mengurangi limbah organik rumah tangga.

Antusiasme peserta terlihat selama pelatihan melalui berbagai pertanyaan dan diskusi mengenai pemeliharaan ayam maupun budidaya maggot. Ketua PKK sekaligus Ibu Kepala Desa Sumber Sari, Wantini, menyambut baik kegiatan yang diberikan mahasiswa KKN-PPM UGM. Menurutnya, pengetahuan dan praktik yang diperoleh dapat menjadi bekal bagi ibu-ibu PKK untuk mencoba budidaya ayam petelur di lingkungan rumah masing-masing. “Kami sangat senang ada KKN mahasiswa UGM yang dapat memberikan pelatihan budidaya ayam petelur sehingga harapannya ibu-ibu dapat mempraktikkannya di rumah,” tuturnya.

Pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan, khususnya sumber protein hewani dari telur. Pemanfaatan pekarangan untuk budidaya ayam petelur juga membuka peluang bagi keluarga untuk mengembangkan kegiatan produktif dari lingkungan rumah. Di sisi lain, pemanfaatan sampah organik untuk budidaya maggot dapat membantu mengurangi limbah sekaligus menyediakan pakan tambahan bagi ayam. Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai pengelolaan usaha peternakan skala rumah tangga yang menghubungkan aspek pangan, lingkungan, dan ekonomi.

Melalui program tersebut, mahasiswa KKN-PPM UGM berharap keterampilan yang diperoleh peserta dapat diterapkan setelah pelatihan selesai. Budidaya ayam petelur dan maggot BSF diharapkan dapat dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kondisi pekarangan dan kemampuan masing-masing keluarga. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga maupun dikembangkan sebagai peluang usaha yang memberikan nilai ekonomi. Dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di sekitar rumah, program ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus mendorong kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Reportase : Nafi’atush Sholikhah/Tim KKN

Penulis      : Triya Andriyani

Artikel KKN UGM Inisiasi Budidaya Ayam Petelur Pakan Maggot pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Dr. Eddy Kiswanto, S.Si., M.Si., menuturkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena menjadi salah satu sektor yang relatif mampu bertahan ketika terjadi guncangan ekonomi. Kemunculan usaha-usaha baru, termasuk setelah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), kerap menjadi strategi masyarakat untuk mempertahankan penghidupan rumah tangga. “Ketika terjadi masalah perekonomian, akan memunculkan usaha-usaha baru. Menjadi jalan keluar untuk tetap bisa menghidupi rumah tangganya. Pilihannya adalah di sektor informal, dalam hal ini UMKM,” jelas Eddy dalam podcast Popcorn Population Corner PSKK UGM bertajuk Tantangan UMKM: dari Survival Net menuju Wealth Creator, Kamis (27/8).

Ia menjelaskan bahwa UMKM tidak dapat dipandang sebagai kelompok usaha yang seragam. Berdasarkan karakteristiknya, terdapat tiga lapisan UMKM, yakni UMKM sebagai pilihan karena melihat peluang, UMKM sebagai strategi bertahan karena keterbatasan memperoleh pekerjaan formal, serta UMKM sebagai mesin pencipta kekayaan.

Menurutnya, UMKM yang telah masuk dalam kategori wealth creator atau mesin pencipta kekayaan tidak hanya berorientasi pada besarnya omzet. Usaha tersebut mampu menghasilkan laba, mengakumulasi aset, meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Sebaliknya, UMKM yang masih berada pada tahap survival cenderung menggunakan pendapatan usaha untuk memenuhi kebutuhan operasional dan rumah tangga sehingga surplus yang tersedia untuk investasi masih terbatas. “Kalau survival itu mengejar omzet, sementara wealth creator itu mengejar profit dan nilai. Dari sisi pemilik, survival masih bekerja dalam usaha, sedangkan wealth creator membangun sistem usaha,” jelasnya.

Perubahan tersebut, kata Eddy, juga ditandai dengan kemampuan pelaku usaha untuk menginvestasikan kembali laba, memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, serta membangun sistem yang memungkinkan bisnis tetap berjalan tanpa ketergantungan penuh kepada pemilik. Tenaga kerja tidak lagi dipandang semata sebagai biaya, tetapi sebagai human capital yang berperan dalam meningkatkan kapasitas usaha. Karena itu, ia menilai keberhasilan kebijakan UMKM tidak cukup diukur dari jumlah pelaku usaha yang memperoleh pembiayaan, pelatihan, sertifikasi, maupun akses promosi. “Ukuran yang lebih penting adalah dampak intervensi tersebut terhadap pertumbuhan usaha,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai program untuk mendukung UMKM, mulai dari pembiayaan, pengembangan kapasitas, akses pasar, penyederhanaan regulasi hingga digitalisasi. Akan tetapi, ia menyebut bahwa berbagai program tersebut perlu terintegrasi dan diikuti pemantauan jangka panjang untuk memastikan UMKM benar-benar mengalami peningkatan omzet, laba, produktivitas, aset, tenaga kerja, maupun kenaikan kelas usaha. “Ketika UMKM mendapatkan kredit, pelatihan, sertifikat, masuk marketplace, atau mengikuti pameran, biasanya sudah dikategorikan berhasil. Tetapi itu baru output. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana outcome nya?,” ujarnya.

Ia pun mendorong agar pemerintah dapat membangun jalur pertumbuhan bagi UMKM yang dimulai dari formalisasi usaha, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, peningkatan produktivitas, perluasan pasar, kemitraan, hingga ekspansi dan kenaikan kelas. Kebijakan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tahap perkembangan UMKM, bukan menggunakan pendekatan one size fits all. “Pertanyaannya jangan lagi berapa banyak UMKM yang dibantu, tetapi berapa banyak UMKM yang telah dibantu dan benar-benar tumbuh,” tuturnya.

Lalu pada para pelaku usaha, ia mendorong perubahan orientasi dari sekadar mempertahankan usaha menjadi membangun usaha yang tumbuh dan menciptakan nilai. Menurutnya, pelaku UMKM perlu mengenali pasar sebelum meningkatkan produksi, mengelola keuangan secara profesional, memanfaatkan teknologi, menginvestasikan kembali sebagian keuntungan, serta membangun sistem usaha yang tidak bergantung sepenuhnya pada pemilik. Sementara itu, pemerintah perlu memastikan dukungan pembiayaan berjalan bersama penciptaan pasar. “Pemerintah tidak hanya memberikan modal, tetapi juga harus memastikan adanya pasar. Ada istilah market first, finance follow. Artinya, ciptakan pasar terlebih dahulu, uang akan mengikuti,” ucapnya.

Eddy menegaskan, perlunya perubahan paradigma dalam memandang UMKM. Ia memandang bahwa UMKM tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek pemberdayaan, tetapi sebagai subjek pembangunan sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi. “Kita tidak ingin UMKM di Indonesia hanya menjadi orang yang bekerja untuk usahanya sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri. Kita menginginkan UMKM tumbuh menjadi bisnis yang mampu menciptakan pekerjaan, membangun aset, menciptakan nilai, dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang bergerak di bidang UMKM,” pungkas Eddy.

Penulis : Cyntia Noviana

Editor : Gusti Grehenson

Foto : iStock

Artikel Sokong Laju Ekonomi, Peneliti UGM Petakan 3 Kategori UMKM Paling Potensial pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Kondisi tersebut mendorong sekelompok mahasiswa UGM yang tergabung dalam Tim PPK Ormawa  Keluarga Mahasiswa Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (Kapstra) mengembangkan diversifikasi produk berbasis jagung dengan pendekatan ekonomi sirkular dan zero waste. Beberapa produk yang dikembangkan dalam bentuk keripik jagung, sereal jagung, teh serabut jagung, dan briket bonggol jagung.“Terdapat potensi pertanian melimpah, yaitu jagung. Jagung biasanya dijual secara mentah dengan harga yang fluktuatif,” ujar Koordinator Kiara Nadya, Kamis (27/8).

Kiara menuturkan tim Kapstra menginisiasi program Synergy Corn Innovation for Rural Empowerment (Syncorn) dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, hingga perluasan akses pasar. Pengembangan usaha tersebut dilakukan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang melibatkan sejumlah kelompok masyarakat di Kalurahan Bumirejo. Kelompok yang terlibat di antaranya Kelompok Tani (KT), Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Disabilitas Kalurahan (KDK), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Karang Taruna.

Selain itu, tim mengajak mahasiswa dari sejumlah program studi di UGM untuk terlibat sebagai relawan. Diantaranya UKM Peduli Difabel juga menjadi mitra pendampingan bagi KDK yang tergabung dalam KUB Syncorn. Kolaborasi tersebut dilakukan seiring meningkatnya kapasitas produksi masyarakat. “Kehadiran relawan dan mitra diharapkan dapat membantu proses produksi berjalan lebih efektif sekaligus mendukung pendampingan kelompok,” ujarnya.

Selain penguatan dari sisi eksternal, tim juga melakukan monitoring dan evaluasi bersama melalui kegiatan coaching bersama Belmawa. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk melaporkan perkembangan program sekaligus memperoleh masukan bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan.

Serangkaian agenda juga dilakukan sebagai pelengkap, seperti konsultasi bersama PLUT KUMKM Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Kulonprogo terkait legalitas produk, serta diskusi kolaboratif bersama Rumah Zakat Yogyakarta sebagai mitra. Agenda lainnya juga berbentuk upaya pengenalan program dan pemasaran produk untuk memperluas exposure melalui penjualan daring menggunakan live shopping Tiktok dan luring dalam pop-up store Perayaan Jumat Sore yang bertempat di GIK UGM.

Salah satu tantangan yang dihadapi tim dalam pengembagnan Syncorn ini, Kiara mengungkapkan bahwa penyusunan legalitas menjadi salah satu kendala. Tahapan pengurusan yang cukup kompleks serta server yang kerap mengalami gangguan sempat menghambat proses tersebut. Namun, setelah berkolaborasi dengan Rumah Zakat, LP3H UINSUKA, dan LPPT UGM, pengurusan legalitas dapat berjalan lebih lancar. “Setelah konsultasi dan bermitra dengan Rumah Zakat, LP3H UINSUKA, dan LPPT UGM, pengurusan legalitas jadi lebih mudah karena ada pendampingan,” ungkapnya.

Menuju Kemandirian KUB

Setelah dua bulan pelaksanaan, Syncorn menunjukkan perkembangan pada kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha. Aktivitas produksi berlangsung lebih konsisten dengan kapasitas yang meningkat, sementara penerapan quality control mulai diperkuat. “Proses administrasi dan legalitas sejumlah produk juga telah memasuki tahap akhir. Perkembangan tersebut menjadi salah satu modal bagi KUB untuk melanjutkan kegiatan usaha setelah program berakhir,” katanya.

Setelah memasuki exit strategy, Tim PPK Ormawa KAPSTRA berharap KUB Syncorn dapat terus berkembang tanpa bergantung pada pendampingan tim. Keberlanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Bumirejo. “Setelah exit strategy, kami berharap KUB dapat terus berjalan secara mandiri dan berkembang lebih baik untuk mengasilkan perubahan yang lebih berkelanjutan bagi peningkatan pendapatan, kemandirian, dan kesejahteraan di Kalurahan Bumirejo,” kata Kiara.

Sukarni selaku Lurah Bumirejo sekaligus Ketua KUB Syncorn berharap produk olahan jagung yang dikembangkan melalui program tersebut dapat menjadi identitas bagi wilayahnya. Menurutnya, produk seperti keripik jagung, sereal jagung, teh serabut jagung, dan briket bonggol jagung dapat memperkenalkan potensi jagung lokal kepada masyarakat yang lebih luas.“Semoga produk dapat menjadi ikon Kalurahan Bumirejo,” ujar Sukarni.

Rangkaian kegiatan pada Juli menjadi bagian dari proses membangun kemandirian masyarakat melalui penguatan kapasitas, kelembagaan, produksi, legalitas, dan pemasaran. Dengan kolaborasi yang terus diperluas, Syncorn diharapkan dapat berkembang menjadi ekosistem usaha masyarakat yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan di Kalurahan Bumirejo.

Penulis : Zabrina Kumara

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Dok. Kapstra

Artikel Lepas dari Ketergantungan Bantuan, Warga Bumirejo Diajak Olah Jagung dari Keripik Hingga Briket pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Guru Besar FTP UGM, Prof. Lilik Soetiarso mengatakan pemilihan Umbulrejo sebagai lokasi program pengembangan agroekologi karst mempertimbangkan karakteristik wilayah Ponjong yang memiliki potensi sekaligus tantangan dalam pengembangan pertanian. Selain didominasi lahan persawahan dengan sistem irigasi, wilayah tersebut juga memiliki kawasan perbukitan kapur yang menjadi karakteristik khas kawasan karst.

“Di Ponjong, kami melihat sebagian besar wilayahnya berupa sawah dengan sistem irigasi. Namun, terdapat pula kawasan perbukitan kapur yang menjadi karakteristik khas wilayah ini. Keunikan tersebut menjadi salah satu hal yang kami pertimbangkan karena sekaligus menghadirkan tantangan dan potensi tersendiri. Kami kemudian memutuskan untuk melakukan diversifikasi komoditas,” jelasnya.

Menurut Lilik, melalui kerja sama ini diharapkan mampu mengangkat potensi sumber daya yang ada di Umbulrejo dari pengelolaan lahan untuk pertanian terpadu hingga potensi kawasan karst hingga menghasilkan produk yang dapat dikonsumsi. “Melalui penelitian teknologi pertanian tepat guna dan pengabdian kepada masyarakat. Program tersebut sekaligus ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dekan FTP UGM, Prof. Eni Harmayani, menuturkan kerja sama dengan YESSA ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat. Kolaborasi tersebut juga menjadi ruang untuk mengembangkan model pengabdian yang tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi mendorong pemberdayaan dan inovasi yang berkelanjutan. “Kemitraan ini sangat relevan dengan misi kami untuk menghubungkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dengan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat dan sektor pertanian,” kata Eni.

Executive Secretary YESSA, Kamikubo Keita, mengatakan  Kolaborasi FTP UGM dan YESSA bukan merupakan kerja sama pertama. Kedua pihak telah membangun kemitraan selama sembilan tahun melalui berbagai program di sejumlah desa, di antaranya di Desa Sambak, Magelang, Desa Selopamioro dan Sriharjo, Bantul. Keberlanjutan kerja sama tersebut menjadi dasar bagi kedua pihak untuk memasuki tahap kolaborasi berikutnya selama lima tahun.

Sebagai bagian dari pelaksanaan program, pihaknya menyerahkan hibah untuk mendukung pelaksanaan program di tahun pertama, untuk membangun fondasi proyek, terutama dalam memahami kondisi awal di lapangan yang akan menentukan kualitas dan akurasi penelitian selanjutnya. “Kami akan terus mendampingi tim sebagai mitra agar proyek ini menghasilkan penelitian berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal,” ujar Kamikubo.

Dalam kesempatan itu, Kamikubo Keita menyampaikan apresiasi terhadap capaian program yang telah dilakukan bersama FTP UGM. Menurutnya, pembaruan MoU menjadi langkah untuk membawa kemitraan tersebut ke tahap berikutnya dengan fokus pengembangan ekonomi sirkular berkelanjutan dan sistem agro-sosio-ekologis terpadu di Umbulrejo.

Dr. Arifin Dwi Saputro, selaku Ketua Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem FTP UGM, menegaskan bahwa keberlanjutan kerja sama tersebut menjadi kesempatan untuk memperpanjang perjalanan kemitraan yang telah dibangun selama hampir satu dekade. Ia berharap penelitian dan pengabdian ini tidak berhenti pada laporan atau kajian akademik semata, tetapi menghasilkan inovasi teknologi tepat guna, model pengelolaan sumber daya, dan praktik pertanian yang benar-benar dapat diterapkan serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Melalui konsep ekonomi sirkular dan sistem agroekologi, kami berharap potensi pertanian, peternakan, dan lingkungan dapat dikelola secara terpadu sehingga limbah dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi,” ungkapnya.

Lurah Umbulrejo, Wakimin, mengaku pemerintah Kalurahan siap mendukung pelaksanaan program sekaligus menjadi penghubung antara tim akademisi dan masyarakat. “Kami juga siap menjadi penghubung antara tim akademisi dan masyarakat, dengan menempatkan masyarakat bukan sebagai objek penelitian, melainkan sebagai subjek dan mitra utama,” lanjutnya.

Hal senada juga disampaikan oleh KPH Yudonegoro selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY. Ia mengharapkan kerja sama ini mampu mendorong lahirnya para petani milenial di masa mendatang. “Di Yogyakarta terdapat petani milenial yang potensial untuk dikolaborasikan dalam program ini. Namun, mereka tidak cukup hanya memiliki tenaga, tetapi juga membutuhkan pendampingan dan mentoring agar memiliki arah yang jelas,” katanya.

Yudonegoro menuturkan, Pemerintah DIY melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY menyatakan siap mendukung program-program yang diusulkan tim pengabdian UGM untuk Kalurahan Umbulrejo. Dukungan pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperluas dampak program sehingga praktik baik yang dikembangkan di Umbulrejo berpotensi menjadi pembelajaran bagi kalurahan lain di DIY.

Bagi UGM, keberlanjutan kolaborasi ini menjadi bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kehadiran UGM di Umbulrejo juga menjadi bentuk kontribusi perguruan tinggi bagi pembangunan wilayah DIY. Melalui kolaborasi tersebut, FTP UGM dan YESSA berharap pengembangan Umbulrejo tidak hanya menghasilkan inovasi di bidang pertanian, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat, menciptakan praktik pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta menghadirkan model pemberdayaan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pembangunan pertanian di DIY.

Penulis/Foto : M. Aidil Syahputra

Editor : Gusti Grehenson

Artikel UGM dan YESSA Jepang Dorong Pengembangan Agroekologi Kawasan Karst Gunungkidul pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menurutnya, ketika dunia berada dalam kegelapan, sekecil apapun cahaya dapat mengubah cara seseorang melihat keadaan dan membuat solusi menjadi mungkin. “Dalam situasi kegelapan, setiap tindakan kebaikan, setiap hal yang telah lakukan untuk perbaikan dan membawa cahaya harapan, kepastian, membuat kita memahami bahwa kebangkitan itu mungkin,” katanya dalam UGM Annual Lecture Nobel Laureate Series dengan tema “Global Leadership for Humanity: Advancing Impactful Community Engagement”. Kegiatan ini dihadiri oleh peraih Nobel Laureate 2014, Jumat (21/8), di Balai Senat UGM.

Secara khusus ia menyebutkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu bentuk “cahaya” di tengah berbagai persoalan dunia. Dirinya terkesan dengan pengalaman ketika masyarakat tidak menyebut mahasiswa sebagai pihak yang datang untuk membantu, melainkan sebagai mitra. Menurutnya, mahasiswa tidak datang untuk menggurui masyarakat, tetapi belajar bersama dan bekerja sebagai mitra. Menurutnya, kemitraan merupakan kunci dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat. Mahasiswa tidak seharusnya datang sebagai akademisi atau pelajar yang merasa lebih tahu daripada masyarakat. “Sebaliknya, mahasiswa juga perlu belajar dari masyarakat, termasuk dari orang-orang yang mungkin tidak pernah bersekolah atau hanya memperoleh sedikit pendidikan,” katanya.

Ia kemudian menggarisbawahi tiga prinsip yang menurutnya penting dalam menciptakan perubahan, yakni disebutnya 3D dream, discover, and do. Kailash menyampaikan bahwa setiap orang harus berani bermimpi, menemukan kekuatan dan potensi dalam dirinya sekaligus memahami tantangan di sekitarnya, kemudian melakukan tindakan. Namun, ia menekankan bahwa manusia tidak boleh hanya bermimpi untuk dirinya sendiri. Menurutnya, mimpi juga harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi keluarga, universitas, bangsa, dan masyarakat dunia.

Kalish kemudian menceritakan pengalaman masa kecilnya ketika melihat seorang anak dari keluarga miskin yang tidak dapat bersekolah. Momen tersebut membuatnya menyadari bahwa pendidikan seharusnya dapat diakses oleh semua anak. Selain itu juga ia menceritakan pengalaman ketika sejumlah anak berhenti sekolah karena orang tua tidak mampu membeli buku dan membayar biaya sekolah. Bersama temannya, ia kemudian mengumpulkan buku dari masyarakat untuk diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan sehingga menjadikannya sebuah book bank. “Dari situ lahir gerakan global melawan pekerja anak dan gerakan global untuk pendidikan ialah Global March Against Child Labour dan Global Campaign for Education. Ini menjadi pembangun gerakan untuk pendidikan dan anak–anak,” pungkasnya.

Dari pengalaman tersebut, Kailash kemudian mengajak UGM untuk mengembangkan pengalaman KKN menjadi pembelajaran yang dapat dibagikan secara global. Menurutnya, berbagai pengalaman mahasiswa dan masyarakat tidak berhenti sebagai kegiatan pengabdian, tetapi perlu dikembangkan menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari dan diterapkan di tempat lain. Menurutnya, keberhasilan tidak hanya dilihat dari berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat, tetapi juga dari berapa banyak pemimpin baru yang lahir di masyarakat dan anak muda yang mampu menemukan solusi inovatif bagi komunitasnya.

Lebih lanjut, Kailash menekankan pentingnya konsep compassion atau rasa peduli dalam menjalankan pengabdian. Menurutnya, empati saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan sistemik seperti diskriminasi gender, diskriminasi, kemiskinan, ketimpangan geopolitik, dan ketidakadilan ekonomi. Ia menyampaikan bahwa welas asih bukan sekadar merasakan penderitaan orang lain, tetapi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang mengambil tindakan secara sadar untuk menyelesaikan persoalan. “Compassion merupakan kekuatan yang dapat mendorong perubahan berkelanjutan. Bukan perubahan yang hanya terjadi sekali, melainkan perubahan yang terus berkembang karena setiap orang merasa menjadi bagian dari persoalan dan penyelesaiannya,” ujarnya.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., mengatakan program Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) secara aktif melibatkan mahasiswa dan memperluas keterlibatan pengabdian kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. “KKN-PPM merupakan mekanisme yang menempatkan mahasiswa secara langsung untuk menangani berbagai persoalan nyata, termasuk akses pendidikan, kesehatan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terdapat tiga hal yang menjadi dasar kemanusiaan dalam pengabdian kepada masyarakat melalui KKN-PPM. Pertama, kehadiran, sebagaimana mengirimkan sumber daya ke tempat yang benar-benar membutuhkan. Kedua, responsivitas, kemampuan universitas untuk dengan cepat mengerahkan mahasiswa, dosen, dan sumber daya yang dimiliki. Ketiga, keberlanjutan, yaitu tetap terlibat dalam waktu yang cukup sehingga dapat berkontribusi terhadap proses pemulihan masyarakat

Selain itu, Ova menyebut terdapat pula bentuk KKN yang secara langsung merespons masyarakat yang menghadapi kondisi sulit, yakni KKN Peduli Bencana. Seperti halnya sejak gempa Yogyakarta, erupsi Gunung Semeru, hingga banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh lalu. “Kehadiran mahasiswa tidak hanya difokuskan untuk membantu masyarakat memulihkan dampak langsung bencana, tetapi juga mendukung pemulihan kehidupan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan hunian sementara serta penguatan ekonomi lokal melalui pelatihan UMKM,” ujarnya.

Sejalan dengan visi misi KKN-PPM, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Havas Oegroseno, S,H., LL.M., dalam sambutan yang disampaikan melalui rekaman video menyampaikan pengalamannya ketika menjadi mahasiswa dan mengikuti program KKN. Ia menceritakan bahwa saat itu dirinya ditempatkan di sebuah desa terpencil Jawa Tengah. Desa tersebut menghadapi persoalan air bersih dan banjir. “Sebagai mahasiswa saat itu kami diminta untuk kreatif dan mencoba menemukan solusi terhadap persoalan desa,” sebutnya.

Arif mengapresiasi UGM yang telah menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat selama lebih dari tujuh dekade. Menurutnya, KKN menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar mendengarkan sebelum berbicara, memahami persoalan sebelum menawarkan solusi, serta bekerja sama dengan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pengalaman tersebut merupakan pembelajaran yang tidak dapat sepenuhnya diperoleh di ruang kuliah. “Tidak ada ruang kuliah yang dapat mengajarkan selama satu bulan atau tiga bulan apa yang dapat diajarkan sebuah desa tentang kerendahan hati,” tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., Duta Besar Indonesia untuk Norwegia menyampaikan bahwa program KKN memiliki peran penting dalam menghubungkan perguruan tinggi dengan masyarakat. Terutama melalui keterlibatan mahasiswa yang mendengarkan kebutuhan masyarakat dan bersama-sama menyusun program untuk memperbaiki kondisi mereka. “KKN tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban akademik, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial mahasiswa dan universitas untuk menjaga bumi dan kemanusiaan,” ucapnya.

Dari sisi ekonomi, Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir, Founder Mayapada menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya perlu dilihat dari persentase pertumbuhan GDP, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Ia menilai universitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan keadilan sosial karena melalui pendidikan masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, serta status sosial yang lebih baik. “Ketika masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, dan status sosial yang lebih baik, maka kita dapat mulai berbicara tentang keadilan sosial,” katanya.

Ova Emilia menilai kehadiran Kailash Satyarthi tidak hanya menjadi kesempatan untuk menyambut seorang peraih nobel, tetapi juga mempertemukan dua pengalaman dan pendekatan dalam memajukan kemanusiaan. “Kehadiran dalam acara ini menjadi kesempatan untuk merefleksikan bagaimana pendidikan dan keterlibatan masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan perubahan yang bermakna dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Penulis : Hanifah

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie, Jesi

Artikel Kailash Satyarthi Ajak UGM Bawa KKN ke Kancah Global pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menurut Wisnu, masyarakat umumnya menilai kondisi ekonominya berdasarkan pendapatan yang diterima setiap bulan, besarnya pengeluaran, serta kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, penilaian kesejahteraan dalam DTSEN menggunakan sejumlah indikator yang menggambarkan kondisi rumah tangga, seperti aset, kondisi dan kepemilikan rumah, kendaraan bermotor, serta karakteristik rumah tangga lainnya. Perbedaan pendekatan tersebut dapat membuat hasil penilaian masyarakat dan posisi desil tidak selalu bertemu. “Seseorang bisa masuk desil 9 atau 10, tetapi bisa jadi hidup memang pas-pasan dan dua-duanya tetap benar,” ujarnya, Kamis (20/8).

Posisi Kesejahteraan

Wisnu menjelaskan, desil perlu dipahami sebagai posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan ukuran kekayaan secara absolut. Apabila desil yang ditampilkan merupakan peringkat secara nasional, ambang untuk masuk kelompok 10 persen teratas tidak selalu setinggi yang dibayangkan masyarakat. Kondisi distribusi kesejahteraan Indonesia membuat seseorang dapat berada di desil 9 atau 10 meskipun kehidupan sehari-harinya masih memiliki keterbatasan. Karena status desil dapat berimplikasi pada akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah, Wisnu menilai wajar apabila masyarakat mempertanyakan hasil pendataan. Ia menyebut masyarakat perlu memiliki ruang untuk mengetahui sekaligus memeriksa dasar penetapan posisi desilnya.

Meski demikian, perbedaan antara kondisi yang dirasakan masyarakat dan hasil kategorisasi desil tidak otomatis menunjukkan kesalahan data secara keseluruhan. Wisnu menjelaskan, pendekatan Proxy Means Test (PMT) yang digunakan untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan berdasarkan sejumlah indikator, pada dasarnya merupakan metode prediksi sehingga tetap memiliki kemungkinan kesalahan. Selain itu, kualitas data dapat dipengaruhi oleh informasi rumah tangga yang belum diperbarui, seperti perubahan jumlah anggota keluarga. Kondisi tersebut dapat membuat perhitungan kesejahteraan per kapita tidak lagi menggambarkan keadaan rumah tangga terkini.

Menurutnya, terdapat dua hal yang menurut Wisnu penting dilakukan pemerintah. Pertama, meningkatkan transparansi dengan menjelaskan variabel yang membentuk desil serta alasan indikator tertentu digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan. Kedua, menyediakan mekanisme sanggah yang jelas agar masyarakat dapat menyampaikan aduan, melakukan pembaruan data, dan memperoleh kepastian atas hasil pendataan. “Masyarakat bisa melakukan respons, aduan, sehingga masyarakat bisa percaya dan kemudian puas dengan hasil yang didapatkan, bukan sekadar hanya di atas kertas lalu kemudian menerima saja penentuan dari pemerintah tersebut,” katanya.

Kualitas data menjadi semakin penting ketika desil digunakan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Jika pemerintah telah yakin bahwa metodologi dan pendataan yang digunakan mampu merefleksikan daya beli serta tingkat kesejahteraan masyarakat secara mutakhir, desil dapat digunakan dengan catatan dasar dan cara penggunaannya dikomunikasikan secara terbuka. Sebaliknya, apabila masih terdapat persoalan pada kualitas, pembaruan, maupun integrasi data, pemerintah perlu memperbaikinya terlebih dahulu sebelum menjadikan data tunggal sebagai dasar eksekusi kebijakan yang membatasi hak masyarakat. “Semakin besar konsekuensi dari sebuah garis batas yang diterapkan oleh pemerintah, semakin tinggi standar akurasi yang harus dipenuhi sebelum garis itu digunakan,” tegasnya.

Risiko tersebut menjadi penting diperhatikan ketika desil digunakan untuk menentukan penerima atau nonpenerima subsidi. Wisnu menyebut setidaknya terdapat dua risiko, yaitu exclusion error ketika rumah tangga yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru dikeluarkan dari kelompok penerima, serta cliff effect ketika dua rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang hampir sama mendapatkan perlakuan kebijakan yang berbeda karena berada di sisi batas desil yang berbeda. “Dua rumah tangga yang kondisi ekonominya hampir sama persis bisa mendapatkan perlakuan kebijakan yang sangat berbeda karena yang satu di ujung desil 8, yang satunya lagi di awal mula desil 9,” jelasnya.

Desil dan Risiko Salah Sasaran Kebijakan

Untuk mengurangi risiko tersebut, Wisnu menilai pembagian kesejahteraan dapat dipertimbangkan dengan tingkat granularitas yang lebih halus. Desil tidak perlu ditinggalkan, tetapi pemerintah dapat melihat posisi rumah tangga secara lebih rinci dan mempertimbangkan zona transisi di sekitar batas kelompok. Pada saat yang sama, mekanisme sanggah dan pembaruan data perlu dibuat cepat sehingga masyarakat yang merasa mengalami kesalahan klasifikasi memiliki jalan keluar tanpa harus menunggu pendataan berikutnya. “Mungkin membuat granularitas yang lebih halus, lebih jelas, misalkan pembagiannya dalam bentuk persentil,” katanya.

Wisnu juga mengingatkan agar desil 9 dan 10 tidak diperlakukan sebagai kelompok ekonomi yang homogen. Rentang kondisi ekonomi di dalam dua desil teratas dapat sangat lebar. Rumah tangga dengan pendapatan Rp10 juta per bulan, misalnya, dapat berada dalam kelompok yang sama dengan rumah tangga berpenghasilan Rp100 juta, meskipun ketahanan ekonomi keduanya berbeda jauh. Perbedaan tersebut semakin terlihat ketika mempertimbangkan jumlah anggota rumah tangga dan berbagai beban pengeluaran struktural, seperti cicilan rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan jumlah tanggungan. “Menyamaratakan seluruh anggota desil 9 dan 10 itu sebagai kelompok yang sama adalah asumsi yang sangat keliru dan cukup fatal,” tegasnya.

Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pentingnya melihat sisi kewajiban rumah tangga. Data kesejahteraan dapat menggambarkan kepemilikan aset, tetapi kondisi ekonomi keluarga juga dipengaruhi oleh beban pengeluaran yang harus ditanggung. Pencabutan subsidi secara mendadak pada kelompok yang berada dalam kondisi rentan berisiko mendorong sebagian rumah tangga turun kelas ketika menghadapi guncangan ekonomi. “Desil membaca sisi aset, tetapi tidak membaca sisi kewajiban,” kata Wisnu.

Karena itu, Wisnu menilai data desil sebaiknya berfungsi sebagai alat penyaring awal, bukan menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan hak masyarakat. Pemerintah dapat mengombinasikannya dengan data lain, seperti data perpajakan, kepemilikan dan spesifikasi kendaraan, konsumsi listrik, serta jumlah tanggungan riil dalam rumah tangga. Data kendaraan, misalnya, perlu mempertimbangkan karakteristik kendaraan karena kepemilikan kendaraan yang sama belum tentu menunjukkan kondisi ekonomi yang sama. “Data desil sebaiknya tidak berjalan sendirian. Jadi dia alat penyaring awal, screening tools, bukan semacam vonis tunggal bahwa ini adalah hitam dan putih,” jelas Wisnu.

Selain itu, data konsumsi listrik dinilai dapat menjadi salah satu sumber informasi yang membantu menggambarkan pola konsumsi rumah tangga. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi rumah tangga yang tidak selalu tercermin hanya dari data administrasi keluarga, karena dalam praktiknya satu rumah dapat dihuni oleh orang tua, saudara, atau anggota keluarga lain yang turut menjadi bagian dari beban ekonomi rumah tangga. Dengan memadukan berbagai indikator tersebut, penargetan kebijakan diharapkan dapat lebih mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata.

Dalam konteks subsidi BBM, Wisnu mengatakan pemerintah juga memiliki pilihan kebijakan yang lebih bertahap dibandingkan sekadar membuat batas hitam-putih berdasarkan desil. Pembatasan volume BBM berdasarkan kebutuhan kendaraan atau rumah tangga dapat menjadi salah satu alternatif, disertai periode transisi dan mekanisme pembaruan data. “Harusnya kebijakan itu bukan langsung seperti menyalakan lampu, on-off, lalu kemudian selesai,” ujarnya.

Wisnu berpandangan, pendekatan tersebut penting agar kebijakan subsidi dapat tetap tepat sasaran sekaligus responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat. Data sosial dan ekonomi pada dasarnya bersifat dinamis sehingga kebijakan yang menggunakannya juga perlu memiliki ruang untuk pembaruan dan koreksi. “Kebijakan subsidi itu lebih presisi, responsif terhadap perubahan kondisi warga dan tidak sekadar mengorbankan kelas menengah yang saat ini memang sudah cukup rentan hanya demi mengedepankan efisiensi administrasi,” pungkasnya.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Dok FEB UGM dan Antara

Artikel Pendataan Kesejahteraan, Pemerintah Perlu Buka Variabel Desil dan Sediakan Kanal Sanggah pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Guru Besar Fisipol UGM sekaligus pengamat ketenagakerjaan, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A., menilai bahwa meningkatnya jumlah pengangguran dari kalangan lulusan perguruan tinggi tidak hanya disebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan. Persoalan ketidaksesuaian atau mismatch antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja turut menjadi penyebab sulitnya sarjana memasuki pasar kerja. Menurutnya, dunia pendidikan selama ini cenderung memberikan bekal teori, sementara dunia kerja membutuhkan tenaga yang memiliki keterampilan praktis. “Dunia pendidikan banyak memberikan teori, sedangkan dunia kerja mencari orang yang sudah terampil. Pada umumnya sarjana itu datang bawa ijazah ke perusahaan, bukan bawa keterampilan,” jelasnya ketika diwawancarai, Selasa (18/8).

Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan ketika dunia industri berkembang dengan pemanfaatan teknologi, termasuk munculnya Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, serta robotika. Ia menilai, perkembangan tersebut membuat kebutuhan industri terhadap tenaga kerja tidak lagi hanya didasarkan pada latar belakang pendidikan, tetapi juga pada kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Sementara itu, keterampilan tersebut dinilai belum sepenuhnya diperoleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. “Ijazah yang dimiliki belum cukup menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerima lulusan apabila tidak disertai keterampilan. Jadi kalau sarjana hanya bawa ijazah mencari kerja itu kelihatannya sekarang sulit,” tuturnya.

Selain persoalan kompetensi lulusan, ia menuturkan bahwa struktur ekonomi Indonesia juga belum cukup mampu dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, terkhusus pada sektor industri. Industri padat karya yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku impor dan melemahnya daya beli masyarakat. “Kondisi ini mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK),” tuturnya.

Ia menilai program magang pemerintah merupakan langkah yang cukup baik untuk membantu lulusan memperoleh pengalaman dan keterampilan kerja. Namun, daya tampung program tersebut dinilai masih terlalu kecil dibandingkan jumlah pengangguran terdidik. Karena itu, ia mendorong pemerintah memperluas pusat pelatihan kerja modern yang berorientasi pada kebutuhan industri. Seharusnya perlu pendirian pusat pelatihan yang dapat menjadi jalan lebih cepat untuk meningkatkan keterampilan lulusan khususnya pada sarjana yang belum terserap pasar kerja,” katanya.

Ia pun juga mengkritik rencana pemerintah mendirikan Universitas Republik Indonesia (URI) apabila tujuan utamanya adalah mengatasi persoalan pengangguran terdidik. Menurutnya, mendirikan perguruan tinggi baru membutuhkan waktu panjang sebelum dapat menghasilkan lulusan dengan kualitas yang dibutuhkan industri. “Bangsa ini sedang menghadapi pengangguran terdidik, itu tidak dapat diatasi dengan mendirikan perguruan tinggi,” tegasnya.

Sebagai solusi, ia menyarankan agar pemerintah dan perguruan tinggi perlu memperkuat pusat pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini menurutnya dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi pengangguran terdidik.  Program tersebut, menurut dia, perlu menyasar lulusan perguruan tinggi yang belum terserap dunia kerja agar memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan industri. “Kalau itu dapat terealisasi dengan baik, kemungkinan besar dalam dua atau lima tahun dapat menciptakan mungkin satu sampai dua juta penyerap pengangguran terdidik,” pungkas Tadjuddin.

Penulis : Cyntia Noviana

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Magnific

Artikel Satu Juta Lulusan Perguruan Tinggi Menganggur, Pakar UGM Soroti Kesenjangan Kompetensi dan Kebutuhan Dunia Kerja  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Ir. Atus Syahbudin, S.Hut., M.Agr., Ph.D., IPU, atau kerap disapa sebagai Atus, terlibat secara langsung dalam pengembangan program kampung iklim di padukuhan Sangurejo. Pasalnya, padukuhan ini sebelumnya dikenal sebagai kawasan kumuh namun kemudian memulai perjalanan panjangnya sebagai salah satu kampung ProKlim melalui berbagai upaya pembenahan lingkungan.

Menurut Atus, pembenahan dilakukan melalui berbagai aspek, mulai dari pengelolaan lingkungan, konservasi air, pengembangan desa wisata, dan pengelolaan sampah hingga kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. “Berbagai pembenahan melalui pengelolaan lingkungan, konservasi air, pengembangan desa wisata, pengelolaan sampah, serta kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilakukan oleh Sangurejo,” katanya, Sekasa (18/8).

Maka dari itu, pendampingan ProKlim Sangurejo difokuskan oleh Atus pada penguatan kolaborasi akademik, penelitian, pemberdayaan masyarakat, pembekalan mahasiswa KKN, serta praktikum kurator keanekaragaman hayati di kampung iklim. Bagi Atus, perjalanan Sangurejo menuju ProKlim Lestari merupakan sebuah bukti jika pengelolaan lingkungan yang dibarengi oleh keterlibatan masyarakat dapat berkembang bila didukung oleh beberapa sektor. Partisipasi pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan, menempatkan kekuatan Sangurejo tak hanya pada program lingkungannya tetapi juga melalui kemahiran dalam berjejaring.  “Ini bukan pekerjaan satu orang. Banyak potensi dan banyak pihak yang selama ini sudah bergerak. Energi dan semangat tersebut perlu disatukan agar gerakan lingkungan di Sangurejo semakin kuat dan berkelanjutan,” ujar Atus.

Salah satu pengembangan yang dilakukan UGM untuk Sangurejo adalah pembekalan mahasiswa KKN oleh Atus selaku Dosen Pembimbing Lapangan. Status Sangurejo sebagai ProKlim menjadikan mahasiswa tidak hanya berfokus pada kegiatan pengabdiannya, tetapi belajar untuk mengidentifikasi potensi lokal, mendokumentasikan praktik pengelolaan lingkungan, mengembangkan edukasi masyarakat, serta mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pendekatan tersebut mempertemukan pengetahuan akademik dengan pengalaman masyarakat. Potensi keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah, konservasi tanah dan air, penghijauan, pengembangan ekonomi berbasis lingkungan, serta penguatan kelembagaan masyarakat menjadi bagian dari proses pembelajaran dan pemberdayaan.

Menurut Atus, keterlibatan mahasiswa dalam ProKlim juga menjadi ruang bagi perguruan tinggi untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dikembangkan di kampus dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.“Program KKN menjadi jembatan antara pengetahuan akademik dan praktik di masyarakat. Mahasiswa dapat belajar dari masyarakat, sementara masyarakat memperoleh dukungan pengetahuan, dokumentasi, dan inovasi yang dapat memperkuat program lingkungan yang sudah berjalan,” jelasnya.

Lebih lanjut, kiprah Sangurejo sebagai ProKlim  kemudian diperkuat dengan pengembangan jejaring mitra binaan. Berdasarkan Surat Keputusan DLH Kabupaten Sleman, Sangurejo memiliki 12 lokasi mitra binaan, yakni Padukuhan Kuwang, Gondangan, Banjeng, Nganggring, Parakan Kulon, Kranggan II, Sedogan, Dayakan, Koroulon Lor, Kloposawit, Krasaan, Sindon, dan Plosorejo. Jejaring tersebut turut menjadi bukti praktik adaptasi perubahan iklim di Sangurejo diperluas ke wilayah lainnya yang juga melibatkan berbagai unsur.

Atus menilai jejaring merupakan  modal sosial penting untuk menjaga keberlanjutan ProKlim. “Perguruan tinggi memiliki peran dalam memperkuat basis pengetahuan dan inovasi, sedangkan masyarakat menjadi aktor utama yang menjalankan praktik lingkungan secara berkelanjutan,” tambah Atus.

Tak hanya itu, salah satu inovasi yang dikembangkan di perjalanan menuju ProKlim adalah pemanfaatan limbah kulit salak sebagai bahan ecoprint. Produk yang dikembangkan masyarakat melalui ECSA (Ecoprint & Craft Sangurejo) tersebut telah mengikuti berbagai pameran dan menjadi koleksi Hortus Botanicus Leiden, Belanda.

Pengelolaan sampah juga menjadi bagian penting dari gerakan masyarakat. Berbagai kegiatan dilakukan melalui edukasi, pengurangan dan pemanfaatan sampah, serta penguatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan dari tingkat rumah tangga.

Tak hanya pendekatan teknis, pengembangan ProKlim Sangurejo juga mengintegrasikan pendekatan sosial dan keagamaan. Nilai-nilai ekoteologi atau dakwah ekologi digunakan untuk mendorong kesadaran menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia. Pendekatan tersebut menempatkan prinsip amanah, keseimbangan (mizan), dan larangan melakukan kerusakan (fasad) sebagai landasan moral dalam pengelolaan lingkungan. “Implementasinya dilakukan melalui edukasi, penanaman pohon, pengelolaan sampah, konservasi air, dan berbagai aksi lingkungan berbasis masyarakat,” ujarnya.

Pembina ProKlim Sangurejo, Agus Kurniawan, mengatakan proses menuju ProKlim Lestari merupakan bagian dari perjalanan panjang masyarakat dalam mengembangkan berbagai kegiatan lingkungan. Persiapan verifikasi dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat dan berbagai mitra.

Menurutnya, penguatan keanekaragaman hayati lokal, pengelolaan lingkungan, dokumentasi kegiatan, hingga penataan kawasan menjadi bagian dari persiapan Sangurejo.

Sementara itu, Ketua ProKlim Sangurejo, M. Chairul Huda, mengatakan capaian ProKlim Utama pada 2024 merupakan hasil kerja bersama masyarakat dan pemerintah, seperti yang diketahui jika Sangurejo sebelumnya juga memperoleh penghargaan sebagai Padukuhan Tangguh Iklim tingkat Provinsi DIY.

Atus menegaskan, capaian ProKlim Lestari bukan semata-mata tujuan akhir berupa penghargaan. Lebih dari itu, proses tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat model pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yang dapat dipelajari, dikembangkan, dan direplikasi di wilayah lain. “Yang terpenting bukan hanya predikatnya, tetapi bagaimana pengetahuan, praktik baik, dan jejaring yang sudah dibangun dapat terus tumbuh. Di sinilah perguruan tinggi, mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat dapat bekerja bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan,” pungkas Atus.

Penulis: Zabrina Kumara

Editor: Gusti Grehenson

Foto: Dok. Atus

Artikel Kiprah Dosen UGM, Mengubah Wajah Kampung Kumuh Menjadi Bersih dan Lestari pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dosen FEB UGM, Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D., menjadi salah satu penggagas, Founder, Konseptor dan Tenaga Ahli G2R Tetrapreneur mengatakan SNI G2R Tetrapreneur adalah model kewirausahaan yang mengajak pelaku usaha untuk tidak berjalan sendiri, tetapi membangun usaha melalui gotong royong dan kolaborasi dalam satu ekosistem. “SNI G2R Tetrapreneur merupakan sebuah inovasi kebijakan nasional yang menerjemahkan abstraksi yang bersifat intangible, yaitu gotong royong, menjadi pedoman mutu yang tangible dalam proses berwirausaha,” katanya, Senin (17/8).

Rika juga menegaskan hadirnya SNI ini memberikan semangat dan kepastian untuk membangun kelembagaan serta ekosistem usaha secara bersama sehingga pelaku usaha tidak lagi bergerak sendiri-sendiri. Pendekatan ini sekaligus menjadi salah satu ikhtiar untuk mewujudkan praktik Ekonomi Pancasila yang berkeTuhanan, berkemanusiaan, bersatu, berkebijakan, dan berkeadilan.

Lebih jauh ia menambahkan, G2R Tetrapreneur dikembangkan melalui empat pilar yang mencakup rantai, pasar, kualitas, dan merek wirausaha. Keempatnya dirancang untuk menghubungkan potensi lokal dengan rantai usaha, akses pasar, peningkatan kualitas, hingga penguatan identitas produk agar mampu bersaing lebih luas. “Masing-masing Tetra memiliki peran yang saling melengkapi. Rantai Wirausaha berfokus pada bagaimana kita mengidentifikasi potensi lokal dan membangun rantai usaha di sekitarnya agar potensi tersebut dapat menciptakan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan,” katanya.

Selanjutnya, Pasar Wirausaha mendorong terciptanya ruang kerja sama antarpelaku usaha agar mereka dapat saling melengkapi, bukan hanya saling berebut konsumen. Setelah itu, Kualitas Wirausaha diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha agar mampu memenuhi standar dan bersaing di pasar. Sementara itu, Merek Wirausaha berupaya membangun identitas produk yang kuat sehingga produk lokal tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga memiliki peluang untuk menembus pasar global.” Ujar Rika

Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Dr. Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagar, turut mengapresiasi ditetapkannya SNI tersebut. Mneurutnya, SNI G2R Tetrapreneur memberikan arah yang lebih jelas mengenai bagaimana potensi lokal dapat dikelola secara bersama, ditingkatkan mutunya, diberi nilai tambah, serta dihubungkan dengan akses pasar yang lebih luas” tuturnya.

Hal tersebut sejalan dengan agenda transformasi transmigrasi oleh Kementerian Transmigrasi RI. “Menempatkan pembangunan kawasan tidak semata-mata sebagai proses penempatan penduduk, tetapi sebagai upaya membangun ekosistem ekonomi, sosial, dan kewilayahan yang produktif dan berkelanjutan.” tambah Iftitah. “Jangan biarkan standar ini berhenti sebagai dokumen. Jadikan ia sebagai gerakan bersama untuk mendorong usaha rakyat naik kelas, membawa produk lokal menembus pasar global, membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing,” pungkasnya.

Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi; sekaligus Ketua Komite Teknis 03 – 13 Manajemen Ekonomi Kolaboratif , Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., M.T.  menegaskan bahwa pekerjaan utama setelah SNI ditetapkan adalah memastikan standar tersebut dapat diterapkan secara terukur dan berkelanjutan hingga menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Kemudian, Dr. Heru Suseno, Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional juga turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih  kepada Kementerian Transmigrasi, Universitas Gadjah Mada, Badan Standardisasi Nasional, Komite Teknis 03–13 Manajemen Ekonomi Kolaboratif, para konseptor, serta seluruh pihak dan masyarakat yang telah memberikan pemikiran, tenaga, dukungan, dan gotong royong selama proses penyusunan hingga ditetapkannya SNI ini. “Semoga SNI 9445:2026 tidak berhenti sebagai dokumen standardisasi, tetapi menjadi gerakan bersama, memperkuat ekonomi yang berkeadilan, dan mengantarkan produk unggulan Indonesia menjadi ikon yang mampu berjaya di pasar global.” harapnya.

Senada dengan Pak Heru, Rika berharap SNI G2R Tetrapreneur tidak berhenti sebagai standar, tetapi dapat diimplementasikan dan direplikasi di berbagai daerah melalui kolaborasi lintas pihak. Menurutnya, pengembangan tersebut menjadi langkah untuk menghadirkan model kewirausahaan berbasis gotong royong yang berakar pada nilai-nilai Indonesia, mampu memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus menjadi praktik yang dapat menginspirasi dunia.

“Salah satu visionernya SNI G2R Tetrapreneur adalah menjadi bagian seri Manajemen Mutu ISO 9000 sehingga kemudahan dan ‘kewajaran’ kemuliaan berwirausahanya Ekonomi Pancasila masyarakat Indonesia pula mendapatkan penerimaan askes pasar global serta menginspirasi warga dunia secara lebih bersesuaian.” pungkasnya.

Penulis : Aidil Syahputra

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Dok. Tim

Artikel BSN Resmikan SNI G2R Tetrapreneur, Dorong Wirausaha Berbasis Gotong Royong pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka dalam Workshop Nasional UMKM yang bertajuk “Potensi Produk Unggulan UMKM Mendukung Kekuatan Ekonomi Masyarakat melalui Koperasi”, Rabu (12/8), di auditorium Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UGM dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis FTP UGM ke-63.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Pengabdian kepada Masyarakat UGM, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., menekankan pentingnya penguatan peran koperasi dalam mendukung perkembangan UMKM dan kesejahteraan masyarakat.“Koperasi perlu dipandang sebagai salah satu kekuatan ekonomi Indonesia dalam memperkuat UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FTP UGM, Prof. Dr. Yudi Pranoto, S.T.P., M.P., yang mewakili FTP UGM sebagai tempat pelaksanaan kegiatan, menilai sinergi antara UMKM, koperasi, dan pemerintah perlu terus diperkuat agar UMKM mampu berkembang dan meningkatkan daya saing.“UMKM memiliki potensi untuk berkembang menjadi usaha berskala besar dengan kontribusi ekonomi yang semakin signifikan. Karena itu, diperlukan upaya untuk leveling up UMKM melalui penguatan kapasitas, jejaring, dan ekosistem usaha,” jelas Yudi.

Ekonom UGM, Amirullah Setya Hardi, Ph.D. dari FEB UGM menyoroti perlunya transformasi koperasi agar tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu mengintegrasikan berbagai kebutuhan pelaku UMKM. “Koperasi perlu bertransformasi dari sekadar lembaga administratif menjadi business hub yang mampu mengintegrasikan fungsi produksi, pemasaran, pembiayaan, pendampingan, serta inovasi bagi UMKM,” ungkap Amirullah.

Sementara pengembangan produk unggulan UMKM perlu didasarkan pada analisis kebutuhan pasar, pemanfaatan potensi sumber daya, dan uji pasar.

Selanjutnya, Dosen Fakultas Peternakan UGM, Dr. Muhsin Al Anas, membahas inovasi produk peternakan melalui penerapan sistem cage-free layer. Sistem tersebut tidak hanya memperhatikan kesejahteraan hewan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk. Penguatan standar operasional, sertifikasi, keamanan pangan, serta strategi pemasaran melalui pendekatan Business to Business (B2B) dan Business to Consumer (B2C) menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha.

Tak hanya itu, Herdiana Dewi Utari dari CV. Dewi Makmur membagikan perspektif mengenai transformasi jamu sebagai produk modern berbasis budaya. Menurutnya, inovasi dapat dilakukan tanpa menghilangkan nilai kearifan lokal, contohnya pengembangan nilai jamu. Pengembangan produk tersebut, imbuh Herdiana, perlu didukung strategi pemasaran melalui media sosial, influencer, marketplace, dan penguatan branding untuk memperluas pasar hingga membuka peluang ekspor.

“Jamu memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai produk modern tanpa kehilangan nilai kearifan lokal. Inovasi formulasi, kemasan, serta pemanfaatan Design Thinking menjadi strategi penting dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen,” jelas Herdiana.

Sementara itu, Juni Noor Hastuti dari Matahari Craft membagikan pengalaman mengolah limbah alam, khususnya klobot jagung, menjadi produk bernilai ekonomi. “Inovasi produk dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan ibu rumah tangga dalam proses produksi,” ungkap Juni Noor Hastuti.

Ia juga turut menambahkan jika keberhasilan UMKM juga ditentukan oleh konsistensi kualitas, legalitas usaha, pemasaran digital, pemahaman pasar, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan tren konsumen.

Pengalaman pengembangan UMKM kreatif yang disampaikan Lenny oleh Tursia Vristhina dari Evanz Store menekankan pentingnya produk inovatif dan berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan melalui layanan custom. Diversifikasi produk, pemanfaatan marketplace dan media sosial, serta pengendalian kualitas menjadi strategi untuk mempertahankan daya saing. Baginya, selain aspek bisnis, UMKM juga memiliki potensi untuk memberikan dampak sosial melalui pelibatan berbagai kelompok masyarakat.“UMKM juga dapat memberikan dampak sosial melalui pemberdayaan ibu rumah tangga, penyandang disabilitas, pelajar, dan masyarakat sekitar sebagai bagian dari pengembangan bisnis yang inklusif,” jelasnya.

Pada sesi terakhir, Dr. Ir. Devi Yuni Susanti, S.TP., M.Sc., IPU., ASEAN Eng. dari FTP UGM membahas pentingnya standarisasi proses produksi melalui pemilihan alat dan mesin serta penerapan Good Manufacturing Practices (GMP). Peningkatan kapasitas produksi perlu disertai standar higienitas, penggunaan material food grade, dokumentasi operasional, kalibrasi, dan validasi mesin. Penerapan standar tersebut diperlukan untuk menghasilkan produk yang konsisten, aman, dan memenuhi standar mutu sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional maupun internasional.

Reportase : Widodo, Ayyub Rizqullah, dan Sekar Ayu Anindiarani/DPkM UGM

Penulis      : Zabrina Kumara

Editor        : Gusti Grehenson

Foto          : Dok. DPkM

Artikel Koperasi Jangan Cuma Urus Administrasi, Saatnya Jadi Motor Penggerak UMKM  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.