Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., mengatakan perhatian terhadap pertanian dan generasi muda menjadi salah satu gagasan yang dibahas dalam audiensi tersebut. UGM telah menyiapkan konsep bersama sejumlah pihak di lingkungan universitas untuk merespons gagasan tersebut. Konsep itu kemudian dilaporkan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai bagian dari pembahasan pengembangan program. “Beliau punya keinginan untuk pertanian, untuk generasi muda, itu beliau konsepnya di situ,” ujar Ova.

Ova menjelaskan, pengembangan program tersebut juga menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai unsur. Selain pemerintah daerah dan universitas, UGM melibatkan alumni, komunitas masyarakat, serta korporasi dalam mendukung pelaksanaan program di lapangan. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat ekosistem program sekaligus membuka peluang pengembangan yang lebih luas. “Jadi ini saya kira salah satu bukti kerjasama yang real ya, di lapangan antara pemerintah daerah dengan universitas, bahkan dengan alumni, kemudian juga dengan komunitas masyarakat dan korporat,” kata Ova.

Dekan Fakultas Filsafat UGM, Prof. Dr. Rr. Siti Murtiningsih, S.S., M.Hum., mengatakan program tersebut berangkat dari keinginan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengubah cara pandang generasi muda terhadap pertanian. UGM bersama Pemda DIY kemudian merancang program yang tidak hanya mendorong minat anak muda, tetapi juga memperkuat proses regenerasi di sektor pertanian. Desain tersebut diarahkan untuk menghidupkan kembali semangat generasi muda agar melihat pertanian sebagai bidang yang layak dikembangkan. “Sultan HB X ini menghendaki untuk bagaimana merubah mindset para pemuda-pemuda di Yogyakarta untuk mencintai kembali ke pertanian,” tutur Siti.

Dekan Fakultas Pertanian UGM, Prof. Ir. Jaka Widada, M.P., Ph.D., mengatakan dukungan bagi petani muda juga disiapkan melalui aspek pendanaan dan kepastian pasar. Pendanaan dapat bersumber dari pemerintah daerah maupun dana keistimewaan, sedangkan jejaring alumni melalui Kagama diharapkan dapat berperan sebagai offtaker bagi hasil pertanian. Skema tersebut diharapkan memberi kepastian kepada petani muda untuk terus mengembangkan kegiatan pertaniannya. “Dan mudah-mudahan ini nanti terus bergilir dan juga menular ke yang lain, sehingga regenerasi petani juga bisa berhasil,” kata Jaka.

Pengembangan petani muda juga diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berangkat dari desa. Dengan berkembangnya aktivitas ekonomi di tingkat desa, generasi muda diharapkan memiliki peluang untuk bekerja dan mengembangkan usaha tanpa harus berpindah ke kota. Pendekatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mempertahankan generasi muda agar tetap memiliki keterikatan ekonomi dengan wilayah perdesaan. “Harapan Sultan adalah ekonomi desa itu berkembang dari desa, bukan di kota,” tegas Jaka.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan program, UGM akan mengambil peran supervisi terhadap kegiatan yang dijalankan Pemda DIY. Peran tersebut diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memiliki mekanisme pengawasan dalam pelaksanaannya. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat melengkapi pelaksanaan program pemerintah daerah yang sebelumnya belum memiliki pendampingan supervisi dari universitas. “Jadi ini tugas universitas akan menjadi supervisi, bisa memastikan bahwa programnya berjalan, programnya sesuai rencana,” ucap Jaka.

Kini, program Tandur Muda DIY telah melalui tahap pilot dan selanjutnya akan dikembangkan ke skala yang lebih luas. Pengembangan tersebut juga mencakup penyiapan struktur organisasi agar kerja sama antara pemerintah daerah dan UGM memiliki kerangka yang lebih formal. Struktur tersebut diperlukan, antara lain, agar dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program ini nantinya dirancang dengan pendekatan pertanian holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek dalam pengembangan kegiatan pertanian. Jaka menjelaskan pendekatan tersebut memungkinkan berbagai potensi persoalan diperhitungkan sejak awal sehingga risiko kegagalan dapat diantisipasi dalam pelaksanaan program. Keberlanjutan program menjadi salah satu perhatian agar manfaatnya tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. “Nah inilah yang menjadi hal baru, bagaimana Tandur Muda DIY ini bisa berkelanjutan dan mengangkat kesejahteraan di tingkat desa,” katanya.

Pengembangan kapasitas generasi muda juga menjadi bagian dari program Tandur Muda DIY. Pemuda akan mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi sebagai bagian dari penguatan kemampuan dalam bidang pertanian. Dukungan tersebut juga dapat diperluas melalui berbagai kegiatan promosi dan pengembangan jejaring pertanian yang melibatkan pemuda Yogyakarta.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Firsto

Artikel UGM dan Pemda DIY Dorong Regenerasi Petani melalui Tandur Muda pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Wakil Rektor UGM Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama, Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc., mengatakan pertemuan kedua institusi menjadi momentum strategis untuk memperluas dan memperkuat kerja sama yang telah berjalan. Danang berujar kerja sama kedua universitas dalam lima tahun terakhir telah menghasilkan berbagai capaian, baik dalam pendidikan maupun penelitian. Kolaborasi tersebut mencakup mobilitas profesor, mobilitas mahasiswa, serta lebih dari 150 publikasi bersama. Selain itu, saat ini terdapat 17 perjanjian kerja sama aktif antara kedua institusi yang menjadi bagian dari fondasi pengembangan kemitraan. “Kami benar-benar mengapresiasi kehadiran dari University of Melbourne, karena ini menunjukkan bahwa kita memiliki semangat yang sama untuk membangun kerja sama yang semakin kuat di masa depan,” tutur Danang.

Lebih lanjut Danang menyebut pengembangan kerja sama berikutnya perlu diarahkan pada keterlibatan mahasiswa yang lebih luas, peningkatan kolaborasi penelitian, serta penyusunan agenda bersama yang dapat dikembangkan oleh kedua institusi. Ia berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan topik, kegiatan, dan sumber daya bersama yang dapat ditindaklanjuti. Penguatan tersebut juga diharapkan dapat memperluas manfaat kemitraan bagi kedua negara dan wilayah yang terhubung melalui kerja sama UGM dan University of Melbourne.

Dari perspektif University of Melbourne, pengembangan TNE tersebut menjadi bagian dari hubungan yang telah terbangun dalam jangka panjang. Pro-Vice Chancellor Global University of Melbourne, Professor Frank Vetere, menyampaikan bahwa kedua universitas telah bekerja sama selama lebih dari 30 tahun dengan kolaborasi yang mencakup hampir seluruh disiplin ilmu. Hubungan tersebut juga berkembang melalui publikasi bersama, forum akademik, mobilitas mahasiswa, serta berbagai bentuk kolaborasi pendidikan dan penelitian. “Dalam lingkungan yang semakin tidak pasti dan dibentuk oleh kompleksitas geopolitik, peran universitas tidak pernah menjadi lebih penting,” ucapnya.

Vetere menilai peluncuran tiga program double degree, meliputi Master of Agro-industrial Technology UGM dan Master of Agricultural Sciences University of Melbourne, Master of Communication Science UGM dan Master of Global Media Communications University of Melbourne, serta Master of Health Policy and Management UGM dan Master of Public Health University of Melbourne menjadi bagian dari perkembangan bentuk baru pendidikan transnasional dalam hubungan UGM dan University of Melbourne. Ia menekankan pentingnya co-design atau perancangan bersama dalam membangun program sehingga kedua institusi dapat merespons kebutuhan lokal sekaligus menciptakan peluang baru bagi mahasiswa. Menurutnya, kemitraan yang kuat akan menjadi dasar bagi pengembangan program pendidikan yang berkelanjutan dan berdampak. “Melalui kemitraan yang benar-benar dibangun bersama, kita dapat merespons persoalan lokal dengan lebih baik sekaligus menciptakan peluang baru bagi mahasiswa,” ujarnya.

Associate Dean Global Engagement Faculty of Science University of Melbourne, Professor Willa Huston, menjelaskan bahwa TNE tidak semata-mata dipandang sebagai penyelenggaraan pendidikan di dua negara. Bagi University of Melbourne, pengembangan TNE perlu menempatkan mahasiswa sebagai bagian penting dari pengalaman belajar, sekaligus membangun hubungan akademik yang kuat dan kemitraan yang dapat berkembang menjadi kolaborasi lebih luas. Pendekatan tersebut kemudian menjadi dasar dalam pengembangan program bersama mitra.

Huston mengatakan kemitraan pendidikan transnasional juga membuka peluang untuk mempertemukan pendidikan dengan penelitian dan keterlibatan industri. Menurutnya, hubungan yang dibangun melalui program pendidikan dapat berkembang menjadi penelitian yang dirancang bersama dan diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata, baik bagi komunitas lokal maupun mitra industri. Dengan demikian, mahasiswa pascasarjana dapat menjadi bagian dari ekosistem yang menghubungkan pendidikan, penelitian, dan kebutuhan masyarakat. “Bagi kami, pertukaran dua arah menjadi salah satu titik temu antara pendidikan transnasional, penelitian, dan industri,” tutur Huston.

Perspektif serupa terlihat dalam pengalaman kerja sama FISIPOL UGM dan Faculty of Arts University of Melbourne. Prof. Dr. Poppy Sulistyaning Winanti, S.I.P., M.P.P., M.Sc., menjelaskan bahwa kemitraan tersebut juga mencakup pertukaran akademisi, visiting scholars, joint courses, forum akademik, serta berbagai kegiatan pengembangan kapasitas dan pengetahuan. Selama sekitar satu dekade, berbagai kegiatan bersama telah mempertemukan akademisi, mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat untuk membahas isu strategis, mulai dari pandemi, lingkungan, demokrasi, dan keragaman hingga ketegangan geopolitik, pengetahuan masyarakat adat, dan kecerdasan artifisial. Pengalaman tersebut menjadi fondasi bagi kedua institusi untuk membuka babak kolaborasi berikutnya, termasuk melalui pengembangan inisiatif baru di bidang ilmu komunikasi.

Pengalaman kemitraan multidimensi tersebut juga terlihat dalam bidang kesehatan yang telah menghubungkan UGM dan University of Melbourne. Associate Dean International Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences University of Melbourne, Professor Margie Danchin, menyoroti kolaborasi penelitian kesehatan anak yang antara lain menghasilkan pengembangan vaksin rotavirus dan transfer teknologi untuk produksi vaksin di Indonesia. Kolaborasi tersebut menjadi contoh bagaimana kerja sama akademik dapat berkembang dari penelitian bersama menjadi penguatan kapasitas dan menghasilkan manfaat yang lebih luas. “Ini merupakan kisah luar biasa tentang bagaimana sebuah vaksin dikembangkan oleh institusi akademik, bukan oleh perusahaan farmasi,” tuturnya.

Setelah panel diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi informasi bagi calon mahasiswa yang membahas pengenalan program, kurikulum, proses penerimaan, serta jalur mobilitas mahasiswa. Sesi tersebut menjadi ruang bagi calon mahasiswa untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai peluang mengikuti tiga program double degree yang baru diluncurkan. Ke depan, pengembangan TNE juga diharapkan tidak berhenti pada tiga program yang diluncurkan. Kedua universitas melihat peluang untuk memperluas mobilitas mahasiswa non-gelar, joint lectures, kolaborasi penelitian, hingga pengembangan program doktoral sebagai bagian dari kelanjutan kemitraan. Penguatan pendidikan transnasional dengan demikian menjadi salah satu pijakan untuk membawa hubungan UGM dan University of Melbourne menuju bentuk kolaborasi yang semakin luas dan berdampak.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Donnie

Artikel UGM dan University of Melbourne Resmi Buka Tiga Program Double Degree pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Salah satu gagasan yang diusung mahasiswa KKN adalah pengembangan kawasan agroedukasi dengan memadukan potensi pertanian, lingkungan, dan keterampilan masyarakat. Mahasiswa Filsafat UGM, Michael Cosmas Hamonangan Silalahi, menggagas konsep tersebut dengan melihat Desa Dawung telah memiliki sumber daya alam dan kemampuan masyarakat yang dapat menjadi fondasi pengembangan wisata. Kawasan agroedukasi diarahkan menjadi ruang belajar langsung bagi pengunjung, terutama generasi muda, mengenai produksi pangan berkelanjutan dan keterampilan kerajinan lokal. “Kami melihat Desa Dawung sebenarnya sudah memiliki banyak modal untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Karena itu, kami ingin mengemas potensi yang sudah ada menjadi pengalaman wisata yang juga memberi ruang belajar bagi pengunjung,” ujar Michael, Selasa (18/8).

Konsep tersebut kemudian didukung dengan upaya memperkenalkan potensi Desa Dawung melalui media digital. Mahasiswa KKN memproduksi delapan konten video visual yang dipublikasikan melalui akun Instagram Pemerintah Desa Dawung untuk memperkenalkan lanskap, potensi, dan aktivitas masyarakat kepada khalayak yang lebih luas. Perangkat desa menyambut positif inisiatif tersebut dan berharap konsep kawasan agroedukasi dapat mulai diterapkan ketika dukungan pendanaan tersedia. Publikasi digital diharapkan menjadi salah satu modal awal bagi desa untuk mengenalkan potensinya secara lebih luas.

Selain publikasi digital, mahasiswa KKN menyusun Peta Potensi Desa untuk mengidentifikasi berbagai kekayaan Desa Dawung secara spasial. Peta tersebut dirancang agar dapat membantu pemerintah desa melihat persebaran potensi wilayah sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengelolaan pariwisata. Proses pemetaan dilakukan oleh mahasiswa Teknik Sipil UGM, Yudhistira Zhafran Hamid, melalui survei lapangan untuk mengumpulkan titik-titik potensi desa. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan lembar kerja digital dan divisualisasikan dengan QGIS hingga menghasilkan peta tata letak yang siap dicetak.

Bagi Yudhistira, proses pemetaan menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung potensi yang tersebar di Desa Dawung sekaligus menerjemahkannya ke dalam informasi yang dapat dimanfaatkan pemerintah desa. Pemetaan dilakukan dengan turun ke lapangan untuk mengumpulkan data sebelum diolah dan divisualisasikan dalam bentuk peta. Hasilnya kemudian diserahkan secara resmi kepada perangkat Desa Dawung pada 5 Agustus 2026. “Kami ingin peta ini bisa menjadi gambaran yang lebih jelas mengenai potensi yang dimiliki Desa Dawung. Harapannya, data yang sudah dikumpulkan dapat membantu desa menentukan potensi mana yang bisa dikembangkan dan menjadi dasar untuk merencanakan pengembangan wisata ke depan,” ujarnya.

Pengembangan Desa Dawung sebagai desa wisata diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal yang telah dimiliki masyarakat. Konsep agroedukasi memberikan alternatif pengembangan wisata dengan memadukan aktivitas pertanian dan pengalaman belajar mengenai produksi pangan berkelanjutan serta keterampilan masyarakat. Peta Potensi Desa juga menjadi instrumen pendukung agar pengembangan tersebut memiliki dasar informasi mengenai kondisi dan persebaran potensi wilayah. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan wisata diharapkan dapat berjalan secara bertahap sambil tetap mempertahankan karakter alam, aktivitas pertanian, dan keterampilan lokal Desa Dawung.

Reportase: Jovita M.

Penulis: Triya Andriyani

Artikel KKN UGM Petakan Potensi Desa Dawung sebagai Tujuan Wisata Agroedukasi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Action Plan PIONIR Gadjah Mada di Padukuhan Blimbingsari dan Kalurahan Terban, Selasa (11/8). Dalam kesempatan itu, ia menyerahkan bibit pohon pepaya dan jambu di kedua lokasi. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan semangat Green Campus melalui aksi nyata yang dapat dirawat bersama masyarakat. “Kita mengajak mahasiswa baru mengenali lingkungan sosial di sekitar tempat mereka indekos selama menempuh pendidikan di UGM,” kata Arie.

Arie mengatakan mahasiswa baru yang tinggal di sekitar kawasan kampus perlu memahami tata cara hidup bertetangga serta menghormati masyarakat yang menjadi tuan rumah. Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran yang melengkapi pengetahuan yang diperoleh mahasiswa di ruang kelas. Interaksi dengan warga juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar mengenai adab, toleransi, dan kehidupan sosial secara langsung. “Mahasiswa harus belajar bagaimana cara srawung dengan warga Yogyakarta, bagaimana bersikap rendah hati, toleransi, dan menghormati tuan rumah,” tutur Arie.

Arie mengingatkan mahasiswa perlu memahami bahwa menjadi pendatang di Yogyakarta berarti hadir sebagai bagian dari lingkungan yang memiliki karakter dan budaya tersendiri. Karena itu, mahasiswa didorong mengenali masyarakat secara lebih dekat, termasuk membangun komunikasi dengan ketua RT maupun warga di sekitar tempat tinggal mereka. Hubungan yang baik dengan lingkungan akan membantu mahasiswa beradaptasi sekaligus menumbuhkan rasa saling menghargai. Ia menyebut pengalaman tersebut sebagai bagian dari pembelajaran yang tidak diperoleh melalui perkuliahan di kelas. “Ilmu itu juga ada di masyarakat. Kalau kita bisa belajar pada masyarakat secara langsung, Anda nanti akan bisa menjadi sarjana yang punya karakter,” katanya.

Dukuh Blimbingsari Robert Purnomo menyampaikan apresiasi karena mahasiswa mendapat kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui kegiatan Action Plan. Menurutnya, kehadiran mahasiswa membuka ruang kolaborasi antara warga dan UGM yang sebelumnya juga telah terjalin melalui sejumlah kegiatan bersama UGM. Ia berharap kegiatan semacam ini dapat terus berkembang menjadi bentuk kerja sama yang memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kami sangat bersyukur bisa membersamai mahasiswa dalam kegiatan ini dan berharap ke depan dapat bersinergi dalam kegiatan yang lebih baik,” harapnya.

Sementara itu, pelaksanaan Action Plan di Kalurahan Terban disambut Lurah Terban Indria Cahya, S.K.M., M.P.A. bersama perwakilan warga. Indria mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa baru untuk mengenal karakter masyarakat di wilayah yang berbatasan langsung dengan lingkungan UGM. Interaksi tersebut diharapkan membantu mahasiswa memahami kehidupan sosial sekaligus menjaga hubungan baik dengan masyarakat selama tinggal dan belajar di Yogyakarta. Ia juga mengajak mahasiswa berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama melalui pengelolaan dan pemilahan sampah dari tempat tinggal masing-masing.

Indria menambahkan mahasiswa yang tinggal di kos maupun rumah warga memiliki peran dalam menjaga kebersihan lingkungan Kota Yogyakarta. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah kota mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Mahasiswa diharapkan dapat menerapkan kebiasaan tersebut selama tinggal di lingkungan Terban dan kawasan lain di Yogyakarta. Kebiasaan menjaga lingkungan menjadi bagian dari kontribusi mahasiswa sebagai pendatang sekaligus bagian dari masyarakat kota. “Diharapkan ke depannya adik-adik dapat melanjutkan kebersihan yang ada di Kota Yogyakarta dengan memilah sampah dari wilayah masing-masing,” tuturnya.

Setelah penyerahan bibit di Kalurahan Terban, Wakil Rektor UGM turut mengikuti kegiatan senam bersama warga Terban. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari suasana srawung yang dibangun melalui pelaksanaan Action Plan PIONIR. Kehadiran Arie Sujito dalam kegiatan bersama warga juga menunjukkan bahwa semangat kolaborasi dalam Action Plan dibangun melalui suasana yang dekat dan cair.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Donnie

Artikel UGM Asah Kepedulian Mahasiswa Menyelami Realitas Sosial dan Lingkungan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Wamen ESDM mengatakan pertemuan dengan UGM merupakan bagian dari kerja sama yang telah berjalan antara Kementerian ESDM dan UGM. Ia mencontohkan pembangunan sistem informasi di sektor mineral dan batubara yang sebelumnya dikerjakan bersama UGM dan kini telah digunakan dalam mendukung proses perizinan, RKAB, serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. “Kami sudah melakukan kerja sama dengan teman-teman di UGM. Salah satunya pembangunan sistem informasi, dan alhamdulillah sistemnya sudah berjalan,” kata Yuliot.

Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UGM Prof. Tumiran mengatakan perguruan tinggi perlu melihat tantangan pembangunan dalam jangka panjang agar pendidikan dan riset yang dikembangkan dapat menjawab kebutuhan masa depan. Menurutnya, UGM memiliki kekuatan multidisiplin yang dapat dipertemukan untuk merumuskan arah pembangunan sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan industri. “Teman-teman guru besar juga harus forward looking, melihat ke mana tantangan yang akan dihadapi. Tantangan ini harus menjadi peluang bagi anak-anak kita,” kata Tumiran.

Tumiran menilai keterhubungan antara perguruan tinggi dan pemerintah perlu diperkuat agar sumber daya manusia yang dihasilkan dapat mengisi kebutuhan pembangunan nasional. Tantangan sektor energi, menurutnya, perlu dibaca dalam kerangka yang lebih luas karena berkaitan dengan perkembangan industri dan perekonomian sekaligus kebutuhan akan sumber daya manusia yang mampu mengisinya. Karena itu, UGM perlu mampu merumuskan gagasan pembangunan yang dapat menjadi arah bagi pendidikan dan pengembangan kompetensi generasi muda.

Salah satu kapasitas tersebut berada di Pusat Studi Energi (PSE) UGM yang mengembangkan kajian lintas disiplin dengan melibatkan peneliti dari berbagai fakultas. Kepala PSE UGM Prof. Ir. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU, menjelaskan kajian yang dilakukan mencakup aspek teknis, ekonomi, hukum, sosial, dan politik. Dalam bidang nuklir, PSE sebelumnya mendapat amanah untuk mengkaji pemilihan teknologi PLTN dan skema pengadaan dengan melibatkan keahlian teknis dan legal. “Kalau kajian yang membutuhkan lintas disiplin, teknis, ekonomi, legal, sosial, politik, biasanya di kami karena kami memang melibatkan peneliti dari berbagai fakultas,” ujar Sarjiya.

Kapasitas tersebut diperkuat oleh Program Studi Teknik Nuklir UGM yang memiliki keahlian dalam berbagai aspek pemanfaatan teknologi nuklir secara damai. Ir. Dr-ing Kusnanto, salah satu peneliti Teknik Nuklir, menjelaskan kompetensi yang dikembangkan mencakup keselamatan dan keamanan, fasilitas pembangkit, pilihan teknologi, hingga teknoekonomi. Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian, termasuk pemenuhan kompetensi dan sertifikasi yang mengacu pada standar internasional. Selain aspek teknologi, menurutnya, kesiapan masyarakat perlu dibangun sejak awal melalui komunikasi dan sosialisasi. “Yang tidak kalah penting adalah aspek sosialisasi. Sebelum proyek itu masuk, kami mohon diberikan kesempatan untuk sosialisasi,” katanya.

Pada aspek tapak, Teknik Geologi UGM memiliki pengalaman melakukan kajian lokasi pembangkit dan siap mendukung kajian PLTN melalui kolaborasi dengan bidang geofisika. Pengembangan kajian tersebut dapat dilakukan melalui pengukuran hingga kedalaman 200 meter untuk memperoleh data kondisi bawah permukaan secara lebih komprehensif. Kolaborasi juga dapat diperluas dengan mempertimbangkan aspek sosial dalam menilai kelayakan suatu tapak.

Prof. Ferian Anggara, peneliti di Teknik Geologi berujar kapasitas UGM dalam bidang energi juga mencakup pengembangan sumber daya dan teknologi di luar nuklir. Teknik Geologi UGM terlibat dalam pengembangan critical minerals dan eksplorasi panas bumi, termasuk pemetaan sumber daya serta pengembangan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah. “Bahkan kamu juga telah mengembangkan teknologi pemanfaatan senyawa humat yang diaplikasikan pada sektor pertambangan dan perkebunan, serta teknologi ekstraksi rare earth elements (REE) yang telah dikembangkan hingga menghasilkan elemental oksidan” ujarnya.

Ragam pengalaman tersebut menunjukkan kapasitas UGM dalam menghubungkan keilmuan, riset, dan kebutuhan pembangunan di sektor energi dan sumber daya. Kekuatan tersebut mencakup pengembangan teknologi, kajian tapak, pemanfaatan sumber daya, hingga penerapan dan hilirisasi hasil riset. Dengan kekuatan multidisiplin yang dimiliki, UGM memiliki ruang untuk terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung agenda energi nasional sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan di masa depan.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Donnie

Artikel Pengembangan Energi Nasional Hadapi Tantangan Besar, Pakar UGM Diajak Buat Terobosan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D. mengatakan pengembangan desa membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat menjadi ruang bagi lahirnya berbagai inovasi yang menjawab kebutuhan desa. “Generasi muda selalu memiliki ide-ide kreatif dan kekinian. Kami berharap apa yang dikembangkan di sini memberi manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Desa Balerante,” ujarnya.

Ova menuturkan keterlibatan mahasiswa melalui KKN menjadi bagian penting dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat sekaligus mendukung pengembangan kawasan wisata berbasis potensi lokal. Ia berharap berbagai program yang telah dirintis dapat terus dikembangkan oleh masyarakat bersama para mitra. “Semoga Gerbang Ekowisata Kali Talang membawa keberkahan dan menjadi awal bagi pengembangan kawasan ini di masa mendatang,” katanya.

Ketua Yayasan Astra Honda Motor, Ahmad Muhibbuddin, menyampaikan pembangunan Gerbang Ekowisata Kali Talang merupakan bentuk komitmen yayasan dalam mendukung pengembangan potensi wisata sekaligus pemberdayaan masyarakat di lereng Merapi. Program tersebut lahir dari hasil diskusi bersama masyarakat, UGM, dan berbagai mitra yang melihat besarnya potensi kawasan tersebut untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. “Hari ini menjadi awal dari niat baik kita untuk mendukung potensi ekowisata di daerah ini,” tuturnya.

Ia menjelaskan kolaborasi bersama UGM akan terus dilanjutkan melalui program Desa Sejahtera Astra dan KKN Tematik Satu Hati agar masyarakat memperoleh pendampingan secara berkelanjutan. Keberhasilan pengembangan wisata, menurutnya, akan tercapai apabila seluruh pihak berjalan bersama. “Kami berkomitmen mendampingi masyarakat agar Desa Balerante menjadi desa yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pada sesi monitoring dan evaluasi, Dosen Pembimbing Lapangan KKN-PPM UGM Drs. Iqmal Tahir, M.Si. memaparkan mahasiswa melaksanakan 155 program kerja selama 50 hari dengan fokus pada penguatan keselamatan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, tata kelola desa, serta pengembangan kawasan wisata. Berbagai program tersebut disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat di tiga desa lokasi KKN. “Mahasiswa benar-benar mendedikasikan waktu dan pemikirannya untuk mengabdi di lokasi ini sehingga setiap program yang dijalankan menjadi program unggulan,” katanya.

Selain itu, mahasiswa juga turut mengembangkan beragam inovasi, mulai dari pemasangan reflektor jalan, lampu tenaga surya, digitalisasi promosi wisata dan UMKM, sistem reservasi camping ground, pelatihan hospitality dan bahasa asing, hingga konservasi anggrek endemik Vanda tricolor. Mahasiswa juga mendorong masyarakat menghadirkan produk yang dapat dibawa pulang wisatawan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi lokal. “Harapannya pengunjung tidak sekadar datang menikmati pemandangan, tetapi ada produk masyarakat yang bisa menjadi buah tangan,” ujar Iqmal.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Ekowisata Kali Talang, Jainu, mengungkapkan pendampingan mahasiswa memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kawasan wisata. Tren kunjungan wisatawan terus meningkat dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, meski penguatan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kebutuhan utama. “Kami ingin wisatawan asing yang datang ke sini bisa menikmati lebih banyak layanan dan produk masyarakat sehingga manfaat ekonominya semakin besar,” katanya.

Menurut Jainu, kemampuan bahasa asing, peningkatan kualitas layanan wisata, hingga pengembangan fasilitas menjadi kebutuhan yang terus diupayakan agar destinasi wisata semakin berkembang. Ia berharap kolaborasi bersama UGM dan para mitra dapat terus berlanjut. “Kami masih membutuhkan pendampingan agar pengelolaan wisata ini semakin baik,” harapnya.

Melalui program KKN, mahasiswa juga mendampingi masyarakat mengembangkan berbagai produk bernilai tambah berbasis potensi lokal. Susu segar diolah menjadi yoghurt, kopi Balerante dikembangkan menjadi sabun kopi, limbah organik dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair (POC), sementara serasah bambu diolah menjadi humus bambu. Mahasiswa turut menyusun peta tracking kawasan wisata, mengembangkan media promosi digital, desain kemasan produk UMKM, hingga materi edukasi bagi wisatawan. Berbagai pelatihan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis potensi desa sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Donnie

Artikel Mahasiswa KKN UGM Dampingi Pengembangan Ekowisata Kalitalang dan Produk Unggulan Desa di Lereng Merapi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Sabrang menyebutkan, ancaman terhadap bangsa terus berkembang, mulai dari aspek politik, ekonomi, teknologi, hingga kecerdasan artifisial yang memengaruhi cara masyarakat berpikir dan mengambil keputusan. Kondisi tersebut menuntut perguruan tinggi menyiapkan lulusan yang mampu membaca perubahan secara cepat melalui sistem pendidikan yang adaptif. Ia berpandangan kurikulum harus terus berkembang mengikuti percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. “Kalau cara pendidikannya tidak berubah, saya jamin ketinggalan. Satu-satunya hukum untuk survival adalah adaptasi,” tegasnya.

Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat, Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, memaparkan bahwa konsep pertahanan telah berkembang menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Perubahan geopolitik, perang informasi, hingga ancaman nonmiliter menuntut hadirnya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam membangun ketahanan nasional. Karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman tersebut. “Pertahanan modern bukan hanya kekuatan militer, tetapi kemampuan mengintegrasikan seluruh instrumen nasional untuk bisa diorkestrasi menjadi satu harmoni yang indah agar kita bisa mempertahankan Indonesia dan survive di abad kedua kemerdekaan,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kemampuan beradaptasi menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan bangsa di tengah perubahan yang berlangsung sangat cepat. Menurutnya, Indonesia perlu meninggalkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi antarlembaga melalui pendekatan whole of government dan whole of society. Upaya tersebut akan memperkuat daya tahan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan strategis di masa depan. “Hapus ego sektoral, mulai kita berpikir Bhinneka Tunggal Ika itu diwujudkan dan diimplementasikan. Berbeda tetapi tetap satu,” ujarnya.

Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, menambahkan bahwa kerukunan merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan nasional. Nilai-nilai persatuan menjadi modal utama untuk menjaga keutuhan bangsa sekaligus memastikan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Ia berharap transformasi kurikulum Ilmu Ketahanan Nasional mampu memperkuat ekosistem pengetahuan yang melahirkan pemimpin dan ilmuwan dengan perspektif strategis bagi Indonesia. “Dengan kerukunan kita akan bisa menjaga persatuan kita. Dengan kerukunan yang kokoh barulah kita bisa membangun bangsa,” pungkasnya.

Seminar yang diselenggarakan Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional SPS UGM ini menghadirkan akademisi, pemerintah, TNI, dan tokoh masyarakat untuk merumuskan arah pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap tantangan masa depan. Dekan Sekolah Pascasarjana UGM, Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D., mengatakan transformasi kurikulum menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas bangsa melalui pendidikan tinggi. “Kurikulum tidak boleh dipahami sebagai susunan materi. Kurikulum harus menjadi arsitektur pembentukan ilmu, riset, kepemimpinan, sistem peringatan dini, dan jejaring kebijakan,” ujarnya.

Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM, Prof. Dr. Priyono Suryanto, menyampaikan bahwa transformasi kurikulum dilakukan untuk menjaga relevansi keilmuan sekaligus memperkuat mandat strategis program studi. Proses penyusunannya dilakukan melalui kajian terhadap berbagai teori, perkembangan lingkungan strategis, dan kurikulum di sejumlah perguruan tinggi dunia. Hasil kajian tersebut menjadi dasar penyusunan arah baru pendidikan Ilmu Ketahanan Nasional yang lebih responsif terhadap tantangan global. “Momentum strategis ini kita gunakan dalam rangka transformasi kurikulum,” ungkapnya.

Ia menjelaskan kurikulum baru dirancang untuk menghasilkan lulusan yang mampu menjadi pemikir strategis sekaligus pengembang pengetahuan di bidang ketahanan nasional. Program magister akan diperkuat melalui laboratorium intelijen dan strategi untuk membangun kemampuan antisipasi krisis, sedangkan program doktor difokuskan pada pengembangan paradigma dan konstruksi ilmu pengetahuan baru. Penguatan ekosistem tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi preventif bagi berbagai persoalan strategis bangsa. “Di laboratorium intelijen itulah ekosistem dibangun sehingga navigator crisis bisa dihadirkan,” jelasnya.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Dwi Purwanto/Humas SPs

Artikel Bangun Fondasi Ketahanan Nasional, UGM Dorong Pendidikan Adaptif dengan Perubahan Situasi Global pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dekan Fakultas Geografi UGM, Prof. Muhammad Kamal, S.Si., M.GIS., Ph.D., mengatakan Dies Natalis bukan sekadar peringatan bertambahnya usia fakultas, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan kontribusi sivitas akademika. Tantangan menjaga kelestarian bumi, katanya, perlu dijawab melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kolaborasi dalam pengembangan ilmu geografi. Seluruh sivitas akademika diharapkan terus menghadirkan manfaat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. “Fakultas Geografi hendaknya terus berinovasi, memanfaatkan teknologi yang ada dan memperkuat kolaborasi agar ilmu yang kita kembangkan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk Indonesia bahkan dunia,” ujarnya.

Selama rangkaian Dies Natalis, Fakultas Geografi akan menyelenggarakan berbagai kegiatan, mulai dari Three Minutes Thesis Competition, Geo Awards, pengabdian kepada masyarakat, ziarah, sarasehan, bakti sosial, silaturahmi anggota senior, gerak jalan gembira, hingga rapat terbuka senat. Beragam agenda tersebut dirancang untuk mempererat hubungan antarwarga fakultas sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi. Momentum dies juga diharapkan menjadi ruang lahirnya berbagai gagasan dan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat. “Saya berharap kegiatan Dies Natalis ini bukan hanya menjadi satu kegiatan rutin dan perayaan tetapi menjadi momentum bagi kita semuanya untuk saling berkomunikasi, saling berkolaborasi dan memperkuat semangat kita untuk berkontribusi menghadirkan solusi bagi berbagai macam masalah bangsa ini,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Fakultas Geografi juga memperkenalkan maskot baru bernama Buana sebagai identitas resmi fakultas. Nama Buana berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti bumi atau jagat sekaligus menjadi akronim lima nilai yang diusung Fakultas Geografi, yakni Berintegritas, Unggul, Amanah, Nalar Spasial, dan Adaptif. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi karakter yang melekat pada sivitas universitas dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi. Kehadiran maskot ini sekaligus menjadi simbol semangat baru Fakultas Geografi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan.

Kamal menjelaskan nilai Buana mencerminkan karakter yang ingin dibangun Fakultas Geografi, mulai dari menjaga integritas, mengembangkan keunggulan akademik, mengemban amanah menjaga kelestarian bumi, hingga menguatkan kemampuan berpikir spasial dan beradaptasi terhadap perubahan. Penalaran spasial disebut sebagai ciri khas ilmu geografi yang menjadi fondasi dalam menghasilkan solusi atas berbagai persoalan lingkungan dan kewilayahan. Melalui maskot tersebut, fakultas juga ingin menghadirkan identitas yang lebih dekat dengan sivitas akademika sekaligus memotivasi mereka untuk terus berkarya dan mengabdi. “Buana adalah berintegritas, unggul, amanah, nalar spasial, dan adaptif,” jelasnya.

Ketua Panitia Dies Natalis ke-63 Fakultas Geografi UGM, Dr. Retnadi Heru Jatmiko, M.Sc., mengatakan tema Geo Inno Techno dipilih untuk menegaskan pentingnya sinergi ilmu geografi, teknologi, dan inovasi dalam menjawab tantangan keberlanjutan bumi. Selama rangkaian dies, fakultas akan menghadirkan berbagai kegiatan akademik hingga puncak rapat terbuka senat pada 1 September mendatang. Melalui seluruh agenda tersebut, Fakultas Geografi ingin menunjukkan kontribusi nyata sivitas akademika dalam menghasilkan inovasi berbasis sains geografi. “Tag-nya adalah Geo Techno Inno. Nanti kita akan berusaha menunjukkan seperti apa techno yang kita tampilkan, inovasi yang kita tampilkan, dan sains geografi yang berkelanjutan,” tuturnya.

Usai pembukaan dan peluncuran maskot, kegiatan dilanjutkan dengan pelepasan burung yang dilakukan oleh pimpinan fakultas bersama perwakilan sivitas akademika. Pelepasan burung menjadi simbol semangat baru Fakultas Geografi UGM untuk terus tumbuh, berkolaborasi, dan menghadirkan inovasi dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan. Simbol tersebut juga menandai dimulainya seluruh rangkaian Dies Natalis ke-63 yang akan berlangsung hingga puncak perayaan pada September mendatang.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Donnie

Artikel Luncurkan Maskot Baru, Fakultas Geografi UGM Buka Rangkaian Dies Natalis ke-63 pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ia melihat persoalan pekerja informal tidak dapat dilepaskan dari konstruksi global mengenai definisi kerja formal dan informal. Nana, biasa ia diapnggil, menjelaskan bahwa konsep pekerja informal awalnya berkembang dari perspektif negara-negara Eropa yang kemudian digunakan sebagai standar universal. Akibatnya, berbagai bentuk pekerjaan yang umum ditemukan di negara berkembang sering kali dikategorikan sebagai informal. Menurut Suci, diskusi global saat ini mulai bergeser dari sekadar membedakan formal dan informal menuju pemenuhan kerja layak atau decent work.

Dalam riset mengenai pekerja platform di kawasan ASEAN, Nana menemukan Indonesia sebenarnya telah memiliki cukup banyak regulasi terkait perlindungan pekerja digital. Namun, implementasi regulasi tersebut dinilai masih lemah dibandingkan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Ia menilai banyak aturan belum diikuti institusi yang mampu memastikan perlindungan berjalan efektif di lapangan. Kondisi itu menyebabkan pekerja platform seperti pengemudi ojek online masih menghadapi kerentanan tinggi meski regulasi terus bertambah. “Di Indonesia regulasinya sebenarnya sudah cukup banyak, tetapi problemnya institusi yang mengimplementasikan regulasi itu belum kuat. Akibatnya pekerja tetap berada dalam posisi rentan meskipun aturan terus bertambah,” katanya.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Qisha Quarina, Ph.D., menjelaskan bahwa definisi pekerja informal saat ini semakin kompleks. Menurutnya, pekerja informal tidak selalu identik dengan sektor usaha informal karena pekerja di sektor formal pun bisa berada dalam kondisi kerja informal. Ia mencontohkan masih banyak pekerja yang tidak memiliki kontrak kerja maupun perlindungan sosial meskipun bekerja di perusahaan formal. Qisha menyebut sekitar 30 persen pekerja formal masih belum memiliki kontrak kerja secara lisan maupun tertulis.

Ia menambahkan bahwa definisi informalitas tidak cukup dilihat dari status pekerjaan semata. Dalam perspektif internasional, pekerja informal juga dilihat dari ada atau tidaknya perlindungan kerja, jaminan sosial, hingga kepastian hubungan kerja. Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan masih besarnya kelompok pekerja rentan di Indonesia yang belum sepenuhnya terlindungi. Qisha juga menilai sistem perlindungan sosial perlu lebih adaptif terhadap pola kerja baru yang penghasilannya tidak tetap. “Ke depannya mungkin yang menjadi pegawai tetap akan semakin sedikit, sementara pekerjaan seperti freelancer, content creator, atau pekerja platform akan semakin banyak. Karena itu sistem perlindungan sosial juga harus ikut berubah dan lebih adaptif terhadap pola kerja yang sekarang,” katanya.

Dari perspektif perlindungan sosial, Kris Panjaitan dari ILO menegaskan bahwa perlindungan sosial merupakan hak dasar setiap manusia. Ia menjelaskan perlindungan sosial berbeda dengan asuransi swasta karena berbasis solidaritas dan pembiayaan kolektif. Menurutnya, perlindungan sosial dirancang agar seseorang tetap dapat bertahan saat menghadapi risiko seperti sakit, kehilangan pekerjaan, hingga kondisi darurat. Sistem tersebut juga seharusnya berlaku bagi seluruh pekerja tanpa membedakan status formal maupun informal. “Perlindungan sosial itu pada dasarnya adalah hak asasi manusia. Jadi siapa pun pekerjaannya, baik formal maupun informal, seharusnya tetap memiliki akses terhadap perlindungan ketika menghadapi risiko dalam hidupnya,” tegas Kris.

Kris juga menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada konsep perlindungan sosial, melainkan implementasinya di lapangan. Pola pendapatan pekerja informal yang tidak tetap membuat skema iuran bulanan kerap sulit dijalankan secara konsisten. Karena itu, ia mendorong sistem perlindungan sosial yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi pekerja informal. Kris menegaskan negara perlu menyesuaikan mekanisme perlindungan sosial dengan pola kerja masyarakat yang terus berubah. “Pekerja informal itu pendapatannya sering kali tidak tetap. Ada yang musiman, ada yang baru mendapatkan penghasilan setelah beberapa bulan bekerja. Karena itu yang perlu dipikirkan adalah bagaimana sistem perlindungan sosial bisa lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi mereka,” ujarnya.

Di sisi lain, advokat ketenagakerjaan Nabiyla Risfa Izzati, Ph.D menilai akar persoalan perlindungan pekerja informal berada pada definisi hubungan kerja dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia. Ia menjelaskan Undang-Undang Ketenagakerjaan saat ini masih berangkat dari konsep hubungan kerja konvensional antara pekerja dan pengusaha. Akibatnya, banyak pekerja freelance, pekerja platform, hingga pekerja informal lain sulit masuk dalam skema perlindungan ketenagakerjaan. Ia berujar kondisi tersebut membuat jutaan pekerja tidak memperoleh hak dasar seperti upah layak, jaminan sosial, hingga perlindungan kerja. “Definisi hubungan kerja dalam undang-undang kita saat ini sudah tidak lagi adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Padahal sekarang bentuk pekerjaan sudah jauh lebih fleksibel dibandingkan ketika aturan itu pertama kali dibuat,” jelasnya.

Nabiyla menilai momentum revisi regulasi ketenagakerjaan perlu dimanfaatkan untuk memperbarui definisi hubungan kerja yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut dunia kerja telah berubah drastis dibandingkan saat regulasi ketenagakerjaan disusun puluhan tahun lalu. Menurutnya, banyak pekerja kini bekerja secara fleksibel tanpa pola kerja tetap seperti konsep hubungan kerja lama. Karena itu, perlindungan pekerja seharusnya tidak lagi hanya bergantung pada status formalitas hubungan kerja. “Yang perlu dipertanyakan sekarang sebenarnya sederhana, apa yang dimaksud sebagai hubungan kerja di tengah perubahan dunia kerja hari ini. Karena kalau aturan yang ada justru tidak mampu melindungi pekerja yang jumlahnya semakin besar, berarti memang ada hal mendasar yang perlu diperbaiki,” pungkas Nabiyla.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Firsto

Artikel Perlindungan Sosial Pekerja Informal Dinilai Belum Adaptif terhadap Perubahan Dunia Kerja pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka dalam Diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk Menguji Narasi Optimisme Negara di Balik Gejolak Ekonomi Nasional yang berlangsung pada Selasa (19/5) di selasar barat Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada. Diskusi kali ini menghadirkan dua akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Dosen Departemen Manajemen Kebijakan Publik Media Wahyudi Askar, Ph.D dan Dosen Ilmu Komunikasi Gilang Desti Parahita, Ph.D.

Media Wahyudi Askar menilai pemerintah saat ini terlalu fokus menjaga stabilitas narasi ekonomi dibanding membaca kondisi riil masyarakat di lapangan. Menurutnya, masyarakat saat ini semakin kritis dan memiliki akses informasi yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Ia menjelaskan masyarakat dapat merasakan langsung tekanan ekonomi melalui sulitnya mencari pekerjaan, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja, hingga menurunnya daya beli. Dalam kondisi tersebut, publik mulai mempertanyakan kesesuaian antara data pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah dengan pengalaman hidup yang mereka rasakan sehari-hari. “Problem terbesar hari ini adalah terlalu jauh antara angka yang dinarasikan oleh pemerintah dengan realita di lapangan. Apa yang dipaparkan pemerintah tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Menurut Media, pertumbuhan ekonomi yang terus diklaim pemerintah belum tentu mencerminkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara luas. Ia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi saat ini dinilai lebih banyak dinikmati kelompok elite yang memiliki akses terhadap modal, aset, dan proyek-proyek strategis negara. Sementara itu, masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan justru menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai ketimpangan tersebut membuat publik semakin sulit mempercayai narasi optimisme ekonomi yang terus disampaikan pemerintah. “Ekonomi itu memang tumbuh, tapi ekonomi itu hanya dinikmati oleh kelas atas, oleh orang superkaya,” ungkapnya.

Media juga mengkritik arah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berbasis pada riset dan kebutuhan nyata masyarakat. Ia mencontohkan sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya perlu dievaluasi kembali karena berpotensi membebani fiskal negara. Menurutnya, kebijakan publik seharusnya disusun berdasarkan kajian akademik, data lapangan, dan mitigasi risiko yang matang, bukan sekadar dorongan politik jangka pendek. Media menilai pemerintah perlu lebih terbuka terhadap masukan akademisi dan menghentikan pola komunikasi yang justru memunculkan ketidakpastian di ruang publik. “Solusinya sebetulnya cuma dua. Satu, hentikan MBG dan Kopdes Merah Putih, moratorium dan redesign ulang program itu. Kedua, untuk satu sampai tiga bulan ke depan, jauhkan presiden dari microphone,” tegasnya.

Sementara itu, Gilang Desti Parahita menilai persoalan utama komunikasi pemerintah saat ini terletak pada absennya empati terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, komunikasi publik pemerintah cenderung dipenuhi jargon optimisme tanpa disertai pengakuan atas keresahan yang benar-benar dirasakan rakyat. Ia menjelaskan masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu menunjukkan empati dan memahami pengalaman sosial ekonomi yang sedang mereka hadapi. Dalam situasi krisis, publik dinilai tidak cukup hanya diberikan narasi bahwa kondisi negara masih baik-baik saja. “Yang tidak ada dalam banyak pidato Bapak Presiden adalah penyebutan apa yang dirasakan rakyat. Misalnya keadaan negara memang sedang tidak terlalu baik, harga kebutuhan pokok naik, itu harus direkognisi terlebih dahulu. Itu menunjukkan empati terhadap apa yang terjadi pada rakyat,” katanya.

Gilang mengungkapkan narasi optimisme yang terus diulang tanpa empati justru berpotensi menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai banyak pernyataan pejabat publik terasa normatif dan tidak menyentuh pengalaman hidup masyarakat sehari-hari. Berdasarkan riset yang ia lakukan di sejumlah wilayah, tekanan ekonomi juga dirasakan kelompok masyarakat desa dan kelompok termarginalkan. Menurutnya, masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, menurunnya daya beli, hingga berkurangnya berbagai program sosial di tingkat desa akibat keterbatasan anggaran. “Yang pertama akan terasa seperti delusional, yang kedua akan seperti instruksional, karena dua-duanya tidak ditemani empati dan pengakuan terhadap apa yang dirasakan publik. Jadi masyarakat merasa apa yang mereka alami seperti tidak benar-benar didengar,” ujarnya.

Lebih jauh, Gilang menilai kritik yang disampaikan akademisi dan masyarakat sipil seharusnya dipandang sebagai bagian penting dalam demokrasi. Ia menjelaskan kampus memiliki peran untuk menjaga nalar kritis dan menghadirkan perspektif alternatif terhadap kebijakan negara. Menurutnya, kritik yang muncul dari akademisi bukan bentuk pesimisme terhadap bangsa, melainkan upaya menjaga agar kebijakan publik tetap berpihak pada masyarakat luas. Ia juga mengingatkan pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih sehat agar narasi publik tidak hanya didominasi negara dan kelompok elite. “Kita tidak bisa membiarkan narasi itu hanya dipegang oleh satu pihak, yaitu negara. Kalau suara kritis dianggap ancaman, demokrasi justru kehilangan ruang dialognya,” pungkasnya.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Firsto

Artikel Pakar UGM Soroti Jarak Narasi Optimisme Pemerintah dan Realitas Publik pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.