Riset tersebut dipimpin Prof. Drs. Gede Bayu Suparta, M.Si., Ph.D. dari FMIPA UGM dan dikembangkan melalui sinergi dengan PT Madeena Karya Indonesia, CV Prestige Furniture, serta RSKIA Permata Bunda Yogyakarta. Rumah Skrining dirancang untuk membawa hasil pengembangan teknologi radiografi ke dalam layanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Model ini juga diarahkan untuk memperluas akses pemeriksaan kesehatan, khususnya layanan yang membutuhkan pemeriksaan radiologi. “Rumah Skrining adalah start-up yang bertujuan untuk menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan radiologi berbasis masyarakat,” ujar Bayu, Sabtu (29/8).

Dalam pengembangannya, Rumah Skrining tidak berdiri sebagai fasilitas radiologi yang terpisah dari sistem pelayanan kesehatan. Layanan ini dipandu oleh fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik atau rumah sakit, sekaligus memanfaatkan perangkat radiologi yang dikelola melalui Madeena Health Care System (MHCS) atau Madeena Solution. Platform tersebut mencakup tata kelola data DICOM, PACS, teleradiologi, dan pembacaan citra radiologi dengan bantuan AI. “Kehadiran Rumah Skrining diharapkan dapat membantu Pemerintah mempercepat capaian Program Eliminasi TB 2030 dan memperluas keterjangkauan masyarakat pada layanan Cek Kesehatan plus Radiografi Sinar-x,” ujar Bayu.

Bayu menjelaskan teknologi radiografi yang digunakan memiliki fitur untuk pemeriksaan badan dan dada dengan dosis radiasi rendah. Citra yang dihasilkan kemudian dapat dianalisis dengan dukungan perangkat lunak AI, sementara proses pemeriksaan hingga pembacaan hasil disebut dapat dilakukan dalam waktu sekitar 15 menit untuk setiap pasien. Informasi mengenai status kesehatan pasien juga dapat disimpan ke dalam platform SatuSehat yang dikelola pemerintah.

Pengembangan layanan selanjutnya diarahkan agar Rumah Skrining dapat hadir di berbagai lingkungan, mulai dari perguruan tinggi, kawasan industri, pesantren, sekolah, rumah sakit pratama, hingga puskesmas. Bayu berujar perluasan titik layanan diharapkan dapat membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam pengembangan fasilitas skrining kesehatan. Di sisi lain, teknologi radiografi juga terus berkembang dengan perangkat yang semakin ringan, hemat energi, dan dapat menggunakan baterai isi ulang. “Teknologi pesawat sinar-x cenderung semakin maju, canggih, aman, ringan, hemat energi, dan rechargeable,” ungkapnya.

Direktur Operasional Rumah Skrining Annisa Fitriana, S.Ant., menjelaskan bahwa pengelolaan layanan dilakukan dengan memanfaatkan ekosistem teknologi yang telah disiapkan untuk mendukung pemeriksaan radiologi. Rumah Skrining dapat mengelola perangkat radiologi produk PT Madeena Karya Indonesia maupun alat radiologi impor yang telah terpasang di rumah sakit di Indonesia. Sistem tersebut memungkinkan proses tata kelola data dan layanan radiologi terhubung dalam satu platform. “MHCS juga disebut Madeena Solution, telah dilengkapi sistem tata kelola data DICOM, PACS, Teleradiologi, dan pembacaan citra radiologi menggunakan bantuan Kecerdasan Buatan AI,” jelas Annisa.

Implementasi perdana dilakukan di lingkungan CV Prestige Furniture yang merupakan mitra produksi alat radiografi DDR Madeena. Pimpinan CV Prestige Furniture Wahyudi Ganda Wijaya menyampaikan komitmen perusahaan untuk memeriksa dan menjaga kesehatan 40 karyawannya melalui fasilitas Rumah Skrining. Kehadiran fasilitas tersebut juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh keluarga karyawan dan masyarakat di sekitar pabrik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan radiografi di lingkungan yang sebelumnya dinilai masih sulit memperoleh akses layanan formal yang terjangkau.

Layanan perdana Rumah Skrining berlangsung selama dua hari dengan pemeriksaan berupa radiografi thorax. Pada Kamis (27/8), sebanyak 35 orang mengikuti pemeriksaan, sedangkan pada Jumat (28/8) tercatat 42 peserta. Pelaksanaan tersebut menjadi tahap awal penerapan model layanan radiologi berbasis masyarakat yang dikembangkan melalui kolaborasi perguruan tinggi, industri, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penerapan awal ini sekaligus menjadi pengalaman lapangan dalam pengembangan layanan Rumah Skrining berikutnya.

Selain layanan berbasis lokasi, pengembangan Rumah Skrining diarahkan pada penggunaan radiografi keliling yang ditempatkan di atas truk niaga ringan. Kendaraan tersebut dirancang untuk menjangkau lingkungan permukiman yang sempit maupun wilayah dengan medan yang lebih berat, sehingga pemeriksaan tidak harus selalu dilakukan di fasilitas kesehatan. Konsep ini menggabungkan layanan radiografi keliling dengan teleradiologi dan pembacaan AI melalui platform Madeena Health Care System untuk mendukung program Active Case Finding TBC bersama fasyankes tingkat pratama maupun puskesmas. Pendekatan tersebut dirangkum melalui konsep “Serve at everywhere, Read from Anywhere”.

Bayu berharap pengembangan teknologi tersebut dapat didukung oleh terbentuknya ekosistem radiografi sinar-X digital yang melibatkan pemerintah, fasilitas kesehatan, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat. Ia juga mendorong adanya regulasi yang mampu memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi radiografi untuk kebutuhan pelayanan kesehatan. Baginya perluasan akses terhadap informasi kesehatan merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat yang sehat sekaligus mendukung kekuatan ekonomi dan industri nasional.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Dokumentasi Peneliti

Artikel Dukung Eliminasi TB, Dosen UGM Hadirkan Rumah Skrining dan Layanan Radiografi Keliling pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dalam pelatihan, mahasiswa mengenalkan budidaya ayam petelur menggunakan sistem kandang baterai yang dinilai memudahkan pemeliharaan pada skala rumah tangga. Materi mencakup pemilihan bibit, desain kandang, pemberian pakan dan air minum, pengendalian kesehatan ternak, hingga teknik pemanenan telur. Peserta juga mendapatkan pengenalan mengenai budidaya maggot BSF mulai dari penetasan telur hingga menjadi lalat BSF. Penanggung jawab program, Nafi’atush Sholikhah, mahasiswa Fakultas Peternakan UGM angkatan 2023, menjelaskan bahwa praktik langsung menjadi bagian penting dalam pelatihan agar peserta memperoleh gambaran penerapan sistem secara nyata. “Kami menghadirkan percontohan budidaya ayam petelur skala rumah tangga dengan sistem baterai beserta budidaya maggot BSF yang lengkap dengan kandang maggot agar ibu-ibu PKK dapat melihat langsung bagaimana sistem integrasi ini diterapkan serta dapat memperoleh gambaran jelas terkait budidaya di pekarangan rumah masing-masing,” ujar Nafi’.

Integrasi ayam petelur dan maggot BSF menjadi bagian penting dari konsep pemanfaatan kembali limbah di tingkat rumah tangga. Sampah organik dari sisa makanan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan maggot BSF, sedangkan maggot yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pakan tambahan bagi ayam petelur. Dari budidaya ayam, telur yang dihasilkan dapat dikonsumsi keluarga maupun dijual sehingga memberikan nilai tambah bagi rumah tangga. Rangkaian tersebut membentuk siklus pemanfaatan sumber daya yang dapat membantu menekan biaya produksi sekaligus mengurangi limbah organik rumah tangga.

Antusiasme peserta terlihat selama pelatihan melalui berbagai pertanyaan dan diskusi mengenai pemeliharaan ayam maupun budidaya maggot. Ketua PKK sekaligus Ibu Kepala Desa Sumber Sari, Wantini, menyambut baik kegiatan yang diberikan mahasiswa KKN-PPM UGM. Menurutnya, pengetahuan dan praktik yang diperoleh dapat menjadi bekal bagi ibu-ibu PKK untuk mencoba budidaya ayam petelur di lingkungan rumah masing-masing. “Kami sangat senang ada KKN mahasiswa UGM yang dapat memberikan pelatihan budidaya ayam petelur sehingga harapannya ibu-ibu dapat mempraktikkannya di rumah,” tuturnya.

Pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan, khususnya sumber protein hewani dari telur. Pemanfaatan pekarangan untuk budidaya ayam petelur juga membuka peluang bagi keluarga untuk mengembangkan kegiatan produktif dari lingkungan rumah. Di sisi lain, pemanfaatan sampah organik untuk budidaya maggot dapat membantu mengurangi limbah sekaligus menyediakan pakan tambahan bagi ayam. Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai pengelolaan usaha peternakan skala rumah tangga yang menghubungkan aspek pangan, lingkungan, dan ekonomi.

Melalui program tersebut, mahasiswa KKN-PPM UGM berharap keterampilan yang diperoleh peserta dapat diterapkan setelah pelatihan selesai. Budidaya ayam petelur dan maggot BSF diharapkan dapat dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kondisi pekarangan dan kemampuan masing-masing keluarga. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga maupun dikembangkan sebagai peluang usaha yang memberikan nilai ekonomi. Dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di sekitar rumah, program ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus mendorong kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Reportase : Nafi’atush Sholikhah/Tim KKN

Penulis      : Triya Andriyani

Artikel KKN UGM Inisiasi Budidaya Ayam Petelur Pakan Maggot pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., mengatakan perhatian terhadap pertanian dan generasi muda menjadi salah satu gagasan yang dibahas dalam audiensi tersebut. UGM telah menyiapkan konsep bersama sejumlah pihak di lingkungan universitas untuk merespons gagasan tersebut. Konsep itu kemudian dilaporkan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai bagian dari pembahasan pengembangan program. “Beliau punya keinginan untuk pertanian, untuk generasi muda, itu beliau konsepnya di situ,” ujar Ova.

Ova menjelaskan, pengembangan program tersebut juga menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai unsur. Selain pemerintah daerah dan universitas, UGM melibatkan alumni, komunitas masyarakat, serta korporasi dalam mendukung pelaksanaan program di lapangan. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat ekosistem program sekaligus membuka peluang pengembangan yang lebih luas. “Jadi ini saya kira salah satu bukti kerjasama yang real ya, di lapangan antara pemerintah daerah dengan universitas, bahkan dengan alumni, kemudian juga dengan komunitas masyarakat dan korporat,” kata Ova.

Dekan Fakultas Filsafat UGM, Prof. Dr. Rr. Siti Murtiningsih, S.S., M.Hum., mengatakan program tersebut berangkat dari keinginan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengubah cara pandang generasi muda terhadap pertanian. UGM bersama Pemda DIY kemudian merancang program yang tidak hanya mendorong minat anak muda, tetapi juga memperkuat proses regenerasi di sektor pertanian. Desain tersebut diarahkan untuk menghidupkan kembali semangat generasi muda agar melihat pertanian sebagai bidang yang layak dikembangkan. “Sultan HB X ini menghendaki untuk bagaimana merubah mindset para pemuda-pemuda di Yogyakarta untuk mencintai kembali ke pertanian,” tutur Siti.

Dekan Fakultas Pertanian UGM, Prof. Ir. Jaka Widada, M.P., Ph.D., mengatakan dukungan bagi petani muda juga disiapkan melalui aspek pendanaan dan kepastian pasar. Pendanaan dapat bersumber dari pemerintah daerah maupun dana keistimewaan, sedangkan jejaring alumni melalui Kagama diharapkan dapat berperan sebagai offtaker bagi hasil pertanian. Skema tersebut diharapkan memberi kepastian kepada petani muda untuk terus mengembangkan kegiatan pertaniannya. “Dan mudah-mudahan ini nanti terus bergilir dan juga menular ke yang lain, sehingga regenerasi petani juga bisa berhasil,” kata Jaka.

Pengembangan petani muda juga diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berangkat dari desa. Dengan berkembangnya aktivitas ekonomi di tingkat desa, generasi muda diharapkan memiliki peluang untuk bekerja dan mengembangkan usaha tanpa harus berpindah ke kota. Pendekatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mempertahankan generasi muda agar tetap memiliki keterikatan ekonomi dengan wilayah perdesaan. “Harapan Sultan adalah ekonomi desa itu berkembang dari desa, bukan di kota,” tegas Jaka.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan program, UGM akan mengambil peran supervisi terhadap kegiatan yang dijalankan Pemda DIY. Peran tersebut diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memiliki mekanisme pengawasan dalam pelaksanaannya. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat melengkapi pelaksanaan program pemerintah daerah yang sebelumnya belum memiliki pendampingan supervisi dari universitas. “Jadi ini tugas universitas akan menjadi supervisi, bisa memastikan bahwa programnya berjalan, programnya sesuai rencana,” ucap Jaka.

Kini, program Tandur Muda DIY telah melalui tahap pilot dan selanjutnya akan dikembangkan ke skala yang lebih luas. Pengembangan tersebut juga mencakup penyiapan struktur organisasi agar kerja sama antara pemerintah daerah dan UGM memiliki kerangka yang lebih formal. Struktur tersebut diperlukan, antara lain, agar dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program ini nantinya dirancang dengan pendekatan pertanian holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek dalam pengembangan kegiatan pertanian. Jaka menjelaskan pendekatan tersebut memungkinkan berbagai potensi persoalan diperhitungkan sejak awal sehingga risiko kegagalan dapat diantisipasi dalam pelaksanaan program. Keberlanjutan program menjadi salah satu perhatian agar manfaatnya tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. “Nah inilah yang menjadi hal baru, bagaimana Tandur Muda DIY ini bisa berkelanjutan dan mengangkat kesejahteraan di tingkat desa,” katanya.

Pengembangan kapasitas generasi muda juga menjadi bagian dari program Tandur Muda DIY. Pemuda akan mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi sebagai bagian dari penguatan kemampuan dalam bidang pertanian. Dukungan tersebut juga dapat diperluas melalui berbagai kegiatan promosi dan pengembangan jejaring pertanian yang melibatkan pemuda Yogyakarta.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Firsto

Artikel UGM dan Pemda DIY Dorong Regenerasi Petani melalui Tandur Muda pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Wakil Rektor UGM Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama, Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc., mengatakan pertemuan kedua institusi menjadi momentum strategis untuk memperluas dan memperkuat kerja sama yang telah berjalan. Danang berujar kerja sama kedua universitas dalam lima tahun terakhir telah menghasilkan berbagai capaian, baik dalam pendidikan maupun penelitian. Kolaborasi tersebut mencakup mobilitas profesor, mobilitas mahasiswa, serta lebih dari 150 publikasi bersama. Selain itu, saat ini terdapat 17 perjanjian kerja sama aktif antara kedua institusi yang menjadi bagian dari fondasi pengembangan kemitraan. “Kami benar-benar mengapresiasi kehadiran dari University of Melbourne, karena ini menunjukkan bahwa kita memiliki semangat yang sama untuk membangun kerja sama yang semakin kuat di masa depan,” tutur Danang.

Lebih lanjut Danang menyebut pengembangan kerja sama berikutnya perlu diarahkan pada keterlibatan mahasiswa yang lebih luas, peningkatan kolaborasi penelitian, serta penyusunan agenda bersama yang dapat dikembangkan oleh kedua institusi. Ia berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan topik, kegiatan, dan sumber daya bersama yang dapat ditindaklanjuti. Penguatan tersebut juga diharapkan dapat memperluas manfaat kemitraan bagi kedua negara dan wilayah yang terhubung melalui kerja sama UGM dan University of Melbourne.

Dari perspektif University of Melbourne, pengembangan TNE tersebut menjadi bagian dari hubungan yang telah terbangun dalam jangka panjang. Pro-Vice Chancellor Global University of Melbourne, Professor Frank Vetere, menyampaikan bahwa kedua universitas telah bekerja sama selama lebih dari 30 tahun dengan kolaborasi yang mencakup hampir seluruh disiplin ilmu. Hubungan tersebut juga berkembang melalui publikasi bersama, forum akademik, mobilitas mahasiswa, serta berbagai bentuk kolaborasi pendidikan dan penelitian. “Dalam lingkungan yang semakin tidak pasti dan dibentuk oleh kompleksitas geopolitik, peran universitas tidak pernah menjadi lebih penting,” ucapnya.

Vetere menilai peluncuran tiga program double degree, meliputi Master of Agro-industrial Technology UGM dan Master of Agricultural Sciences University of Melbourne, Master of Communication Science UGM dan Master of Global Media Communications University of Melbourne, serta Master of Health Policy and Management UGM dan Master of Public Health University of Melbourne menjadi bagian dari perkembangan bentuk baru pendidikan transnasional dalam hubungan UGM dan University of Melbourne. Ia menekankan pentingnya co-design atau perancangan bersama dalam membangun program sehingga kedua institusi dapat merespons kebutuhan lokal sekaligus menciptakan peluang baru bagi mahasiswa. Menurutnya, kemitraan yang kuat akan menjadi dasar bagi pengembangan program pendidikan yang berkelanjutan dan berdampak. “Melalui kemitraan yang benar-benar dibangun bersama, kita dapat merespons persoalan lokal dengan lebih baik sekaligus menciptakan peluang baru bagi mahasiswa,” ujarnya.

Associate Dean Global Engagement Faculty of Science University of Melbourne, Professor Willa Huston, menjelaskan bahwa TNE tidak semata-mata dipandang sebagai penyelenggaraan pendidikan di dua negara. Bagi University of Melbourne, pengembangan TNE perlu menempatkan mahasiswa sebagai bagian penting dari pengalaman belajar, sekaligus membangun hubungan akademik yang kuat dan kemitraan yang dapat berkembang menjadi kolaborasi lebih luas. Pendekatan tersebut kemudian menjadi dasar dalam pengembangan program bersama mitra.

Huston mengatakan kemitraan pendidikan transnasional juga membuka peluang untuk mempertemukan pendidikan dengan penelitian dan keterlibatan industri. Menurutnya, hubungan yang dibangun melalui program pendidikan dapat berkembang menjadi penelitian yang dirancang bersama dan diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata, baik bagi komunitas lokal maupun mitra industri. Dengan demikian, mahasiswa pascasarjana dapat menjadi bagian dari ekosistem yang menghubungkan pendidikan, penelitian, dan kebutuhan masyarakat. “Bagi kami, pertukaran dua arah menjadi salah satu titik temu antara pendidikan transnasional, penelitian, dan industri,” tutur Huston.

Perspektif serupa terlihat dalam pengalaman kerja sama FISIPOL UGM dan Faculty of Arts University of Melbourne. Prof. Dr. Poppy Sulistyaning Winanti, S.I.P., M.P.P., M.Sc., menjelaskan bahwa kemitraan tersebut juga mencakup pertukaran akademisi, visiting scholars, joint courses, forum akademik, serta berbagai kegiatan pengembangan kapasitas dan pengetahuan. Selama sekitar satu dekade, berbagai kegiatan bersama telah mempertemukan akademisi, mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat untuk membahas isu strategis, mulai dari pandemi, lingkungan, demokrasi, dan keragaman hingga ketegangan geopolitik, pengetahuan masyarakat adat, dan kecerdasan artifisial. Pengalaman tersebut menjadi fondasi bagi kedua institusi untuk membuka babak kolaborasi berikutnya, termasuk melalui pengembangan inisiatif baru di bidang ilmu komunikasi.

Pengalaman kemitraan multidimensi tersebut juga terlihat dalam bidang kesehatan yang telah menghubungkan UGM dan University of Melbourne. Associate Dean International Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences University of Melbourne, Professor Margie Danchin, menyoroti kolaborasi penelitian kesehatan anak yang antara lain menghasilkan pengembangan vaksin rotavirus dan transfer teknologi untuk produksi vaksin di Indonesia. Kolaborasi tersebut menjadi contoh bagaimana kerja sama akademik dapat berkembang dari penelitian bersama menjadi penguatan kapasitas dan menghasilkan manfaat yang lebih luas. “Ini merupakan kisah luar biasa tentang bagaimana sebuah vaksin dikembangkan oleh institusi akademik, bukan oleh perusahaan farmasi,” tuturnya.

Setelah panel diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi informasi bagi calon mahasiswa yang membahas pengenalan program, kurikulum, proses penerimaan, serta jalur mobilitas mahasiswa. Sesi tersebut menjadi ruang bagi calon mahasiswa untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai peluang mengikuti tiga program double degree yang baru diluncurkan. Ke depan, pengembangan TNE juga diharapkan tidak berhenti pada tiga program yang diluncurkan. Kedua universitas melihat peluang untuk memperluas mobilitas mahasiswa non-gelar, joint lectures, kolaborasi penelitian, hingga pengembangan program doktoral sebagai bagian dari kelanjutan kemitraan. Penguatan pendidikan transnasional dengan demikian menjadi salah satu pijakan untuk membawa hubungan UGM dan University of Melbourne menuju bentuk kolaborasi yang semakin luas dan berdampak.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Donnie

Artikel UGM dan University of Melbourne Resmi Buka Tiga Program Double Degree pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Embung Tambakboyo merupakan kawasan perairan yang secara geografis mencakup wilayah Desa Wedomartani, Desa Condongcatur, dan Desa Maguwoharjo, Kabupaten Sleman. Embung tersebut berada dalam kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS Serayu Opak) dan memiliki fungsi ekologis serta sosial bagi masyarakat sekitar. Ketua Departemen Perikanan UGM, Prof. Dr. Ir. Alim Isnansetyo, M.Sc., menyampaikan bahwa menjaga kondisi perairan tawar memerlukan kepedulian bersama dari perguruan tinggi, pengelola, mahasiswa, dan masyarakat. “Embung ini memiliki fungsi ekologis dan sosial bagi masyarakat, sehingga menjaga kebersihannya menjadi tanggung jawab bersama. Harapannya kegiatan ini dapat menumbuhkan kepedulian dan mendorong semakin banyak pihak untuk ikut menjaga ekosistem perairan,” ujarnya.

Aksi bersih embung dilakukan dengan mengumpulkan berbagai jenis sampah yang ditemukan di kawasan tersebut. Para peserta membersihkan sampah plastik maupun sampah organik yang tersebar di sekitar embung. Rangkaian kegiatan juga mencakup pemasangan papan anjuran serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanganan ikan dan pentingnya menjaga ekosistem perairan. Dari kegiatan pembersihan, peserta berhasil mengumpulkan lebih dari 25 trashbag sampah.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari pengelola Embung Tambakboyo. Pengelola Embung Tambakboyo, Sumaryanto, menyampaikan bahwa sampah masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi di kawasan embung sehingga kegiatan pembersihan perlu dilakukan secara rutin. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak agar kebersihan dan kelestarian embung tetap terjaga. “Sampah masih menjadi salah satu persoalan di kawasan embung. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara rutin dan berkelanjutan supaya kebersihan dan kelestarian Embung Tambakboyo tetap terjaga,” ungkapnya.

Bagi mahasiswa, keterlibatan dalam Bersih Embung Tambakboyo menjadi kesempatan untuk belajar mengenai pengelolaan lingkungan perairan melalui pengalaman langsung di lapangan. Kegiatan tersebut mempertemukan proses pembelajaran akademik dengan aksi nyata dalam menjaga ekosistem perairan tawar. Pengalaman ini diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian mahasiswa terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Bersih Embung Tambakboyo menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-63 Departemen Perikanan UGM sekaligus bentuk kontribusi akademisi dalam menjaga lingkungan perairan. Pembersihan kawasan, pemasangan papan anjuran, dan sosialisasi mengenai penanganan ikan menjadi rangkaian kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran bersama. Kolaborasi dengan pengelola embung juga diharapkan dapat menjaga keberlanjutan upaya pemeliharaan kawasan setelah kegiatan selesai. Melalui kegiatan ini, Departemen Perikanan UGM berharap sinergi dengan pengelola embung dan masyarakat dapat terus berkembang untuk mewujudkan ekosistem perairan tawar yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Reportase: Departemen Perikanan UGM

Editor: Triya Andriyani

Artikel Jaga Ekosistem Perairan, Dosen dan Mahasiswa UGM Aksi Bersih Embung Tambakboyo pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka dalam UGM–ACU Human Flourishing Dialogue dan Indonesia–Australia AI Roundtable di Balai Senat UGM, Kamis (20/8). Forum ini membahas pengembangan Human Flourishing Center sekaligus mendiskusikan peluang, risiko, etika, dan tata kelola kecerdasan artifisial yang berorientasi pada manusia. Dialog ini menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan agenda kolaborasi yang berdampak bagi masyarakat.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., menyampaikan Human Flourishing Center menjadi platform yang menghubungkan pendidikan, penelitian, inovasi, pengabdian kepada masyarakat, dan kebijakan publik.Rektor menyinggung soal pengembangan AI dalam memperkuat kapasitas dan kompetensi manusia. Menurutnya, teknologi tidak ditempatkan sebagai pengganti penilaian maupun tanggung jawab manusia, melainkan sebagai instrumen untuk mendukung kehidupan manusia secara lebih baik. Indonesia dan Australia memiliki peluang untuk berkontribusi dalam membangun model pengembangan AI yang bertanggung jawab, etis, dan inklusif di kawasan. “AI yang berpusat pada manusia harus berfungsi untuk meningkatkan kemampuan manusia, bukan menggantikan penilaian manusia dan bukan pula mengurangi tanggung jawab manusia,” tegasnya.

Vice-Chancellor and President ACU, Prof. Zlatko Skrbis, mengajak peserta melihat human flourishing sebagai gagasan yang telah menjadi pertanyaan manusia selama ribuan tahun. Ia mengutip pemikiran filsuf Yunani, Socrates dan Aristoteles, tentang kehidupan yang baik serta pentingnya hubungan manusia dengan orang lain. Kehidupan yang berkembang secara utuh, menurut Zlatko, tidak dapat dilepaskan dari relasi, persahabatan, komunitas, serta kondisi material yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan dengan baik. “Tidak ada satu model global tentang human flourishing yang dapat begitu saja diterapkan. Setiap tradisi dan setiap tempat membawa pemahamannya sendiri,” tuturnya.

Pengalaman Indonesia juga dinilai memberikan perspektif penting dalam memahami human flourishing. Zlatko menyoroti kuatnya relasi sosial dan rasa kebersamaan yang ia temukan ketika berkunjung ke Indonesia, dibandingkan kecenderungan individualisasi yang berkembang di sejumlah masyarakat Barat. Hubungan sosial, kepercayaan, dan koneksi antarmanusia menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang stabil, kreatif, dan tangguh. Kolaborasi UGM dan ACU diharapkan menjadi ruang bagi kedua institusi untuk saling belajar mengenai faktor-faktor yang memungkinkan manusia dan masyarakat berkembang secara utuh.

Pembahasan human flourishing kemudian berlanjut pada pertanyaan mengenai posisi manusia di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Zlatko menilai AI tidak semata-mata merupakan persoalan teknologi, melainkan juga menyentuh cara manusia memahami dirinya sendiri serta bagaimana hubungan sosial dibentuk. Perkembangan AI membawa pertanyaan yang lebih mendasar mengenai tujuan dan peran manusia dalam dunia yang semakin dipengaruhi teknologi. “Yang menjadi inti persoalan bukan teknologinya, melainkan sisi antropologis dari integrasi teknologi,” jelasnya.

Perspektif tersebut diperkuat dalam diskusi akademik yang menghadirkan Prof. Michael Champion dari ACU. Pengembangan AI perlu ditempatkan dalam kerangka yang mempertimbangkan dampaknya terhadap pendidikan, institusi, dan kehidupan masyarakat. Diskusi juga menyoroti pentingnya melihat perubahan yang dibawa AI secara sistemik, termasuk bagaimana teknologi memengaruhi proses pengambilan keputusan dan hubungan manusia dengan institusi. Dalam forum tersebut, pengembangan AI ditempatkan sebagai bagian dari agenda yang lebih luas untuk memastikan teknologi memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc., Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama UGM, dalam penutupannya, menegaskan kembali pentingnya menempatkan manusia sebagai pusat pengembangan teknologi. AI dan teknologi perlu digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia serta memperkuat kualitas hidup dan kesempatan yang setara. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kompas moral dalam memastikan perkembangan AI tetap memperhatikan martabat manusia, tanggung jawab, partisipasi, dan keadilan sosial. “AI dan teknologi seharusnya membuat kehidupan manusia lebih mudah, bukan bersaing dengan atau menggantikan kemanusiaan,” ujarnya.

Forum tersebut selanjutnya mengarahkan pembahasan pada sejumlah agenda kolaborasi yang dapat dikembangkan UGM dan ACU. Beberapa bidang yang disebut dalam penutupan kegiatan meliputi kesehatan mental, smart farming, digital agriculture, serta pengembangan human-centred AI. Agenda tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan keahlian akademik dengan berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat. “Area-area ini memberikan kesempatan untuk menggabungkan keahlian akademik dengan tantangan sosial yang nyata dan menguji apakah kolaborasi kita dapat menghasilkan perubahan publik yang terukur,” kata Danang.

UGM–ACU Human Flourishing Dialogue dan Indonesia–Australia AI Roundtable menjadi bagian dari upaya memperkuat Human Flourishing Center sebagai platform kolaborasi lintas disiplin dan lintas sektor. Hasil forum diarahkan untuk ditindaklanjuti melalui pengembangan agenda pendidikan dan penelitian bersama, penguatan jejaring, serta identifikasi prioritas kolaborasi yang memiliki dampak nyata. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempertemukan perspektif akademik, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan organisasi keagamaan dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi dan pembangunan manusia.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Donnie

Artikel UGM dan ACU Sepakat Bangun Riset Kesejahteraan Manusia dan Etika AI pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menurut Wisnu, masyarakat umumnya menilai kondisi ekonominya berdasarkan pendapatan yang diterima setiap bulan, besarnya pengeluaran, serta kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, penilaian kesejahteraan dalam DTSEN menggunakan sejumlah indikator yang menggambarkan kondisi rumah tangga, seperti aset, kondisi dan kepemilikan rumah, kendaraan bermotor, serta karakteristik rumah tangga lainnya. Perbedaan pendekatan tersebut dapat membuat hasil penilaian masyarakat dan posisi desil tidak selalu bertemu. “Seseorang bisa masuk desil 9 atau 10, tetapi bisa jadi hidup memang pas-pasan dan dua-duanya tetap benar,” ujarnya, Kamis (20/8).

Posisi Kesejahteraan

Wisnu menjelaskan, desil perlu dipahami sebagai posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan ukuran kekayaan secara absolut. Apabila desil yang ditampilkan merupakan peringkat secara nasional, ambang untuk masuk kelompok 10 persen teratas tidak selalu setinggi yang dibayangkan masyarakat. Kondisi distribusi kesejahteraan Indonesia membuat seseorang dapat berada di desil 9 atau 10 meskipun kehidupan sehari-harinya masih memiliki keterbatasan. Karena status desil dapat berimplikasi pada akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah, Wisnu menilai wajar apabila masyarakat mempertanyakan hasil pendataan. Ia menyebut masyarakat perlu memiliki ruang untuk mengetahui sekaligus memeriksa dasar penetapan posisi desilnya.

Meski demikian, perbedaan antara kondisi yang dirasakan masyarakat dan hasil kategorisasi desil tidak otomatis menunjukkan kesalahan data secara keseluruhan. Wisnu menjelaskan, pendekatan Proxy Means Test (PMT) yang digunakan untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan berdasarkan sejumlah indikator, pada dasarnya merupakan metode prediksi sehingga tetap memiliki kemungkinan kesalahan. Selain itu, kualitas data dapat dipengaruhi oleh informasi rumah tangga yang belum diperbarui, seperti perubahan jumlah anggota keluarga. Kondisi tersebut dapat membuat perhitungan kesejahteraan per kapita tidak lagi menggambarkan keadaan rumah tangga terkini.

Menurutnya, terdapat dua hal yang menurut Wisnu penting dilakukan pemerintah. Pertama, meningkatkan transparansi dengan menjelaskan variabel yang membentuk desil serta alasan indikator tertentu digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan. Kedua, menyediakan mekanisme sanggah yang jelas agar masyarakat dapat menyampaikan aduan, melakukan pembaruan data, dan memperoleh kepastian atas hasil pendataan. “Masyarakat bisa melakukan respons, aduan, sehingga masyarakat bisa percaya dan kemudian puas dengan hasil yang didapatkan, bukan sekadar hanya di atas kertas lalu kemudian menerima saja penentuan dari pemerintah tersebut,” katanya.

Kualitas data menjadi semakin penting ketika desil digunakan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Jika pemerintah telah yakin bahwa metodologi dan pendataan yang digunakan mampu merefleksikan daya beli serta tingkat kesejahteraan masyarakat secara mutakhir, desil dapat digunakan dengan catatan dasar dan cara penggunaannya dikomunikasikan secara terbuka. Sebaliknya, apabila masih terdapat persoalan pada kualitas, pembaruan, maupun integrasi data, pemerintah perlu memperbaikinya terlebih dahulu sebelum menjadikan data tunggal sebagai dasar eksekusi kebijakan yang membatasi hak masyarakat. “Semakin besar konsekuensi dari sebuah garis batas yang diterapkan oleh pemerintah, semakin tinggi standar akurasi yang harus dipenuhi sebelum garis itu digunakan,” tegasnya.

Risiko tersebut menjadi penting diperhatikan ketika desil digunakan untuk menentukan penerima atau nonpenerima subsidi. Wisnu menyebut setidaknya terdapat dua risiko, yaitu exclusion error ketika rumah tangga yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru dikeluarkan dari kelompok penerima, serta cliff effect ketika dua rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang hampir sama mendapatkan perlakuan kebijakan yang berbeda karena berada di sisi batas desil yang berbeda. “Dua rumah tangga yang kondisi ekonominya hampir sama persis bisa mendapatkan perlakuan kebijakan yang sangat berbeda karena yang satu di ujung desil 8, yang satunya lagi di awal mula desil 9,” jelasnya.

Desil dan Risiko Salah Sasaran Kebijakan

Untuk mengurangi risiko tersebut, Wisnu menilai pembagian kesejahteraan dapat dipertimbangkan dengan tingkat granularitas yang lebih halus. Desil tidak perlu ditinggalkan, tetapi pemerintah dapat melihat posisi rumah tangga secara lebih rinci dan mempertimbangkan zona transisi di sekitar batas kelompok. Pada saat yang sama, mekanisme sanggah dan pembaruan data perlu dibuat cepat sehingga masyarakat yang merasa mengalami kesalahan klasifikasi memiliki jalan keluar tanpa harus menunggu pendataan berikutnya. “Mungkin membuat granularitas yang lebih halus, lebih jelas, misalkan pembagiannya dalam bentuk persentil,” katanya.

Wisnu juga mengingatkan agar desil 9 dan 10 tidak diperlakukan sebagai kelompok ekonomi yang homogen. Rentang kondisi ekonomi di dalam dua desil teratas dapat sangat lebar. Rumah tangga dengan pendapatan Rp10 juta per bulan, misalnya, dapat berada dalam kelompok yang sama dengan rumah tangga berpenghasilan Rp100 juta, meskipun ketahanan ekonomi keduanya berbeda jauh. Perbedaan tersebut semakin terlihat ketika mempertimbangkan jumlah anggota rumah tangga dan berbagai beban pengeluaran struktural, seperti cicilan rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan jumlah tanggungan. “Menyamaratakan seluruh anggota desil 9 dan 10 itu sebagai kelompok yang sama adalah asumsi yang sangat keliru dan cukup fatal,” tegasnya.

Dalam hal ini, Wisnu menyoroti pentingnya melihat sisi kewajiban rumah tangga. Data kesejahteraan dapat menggambarkan kepemilikan aset, tetapi kondisi ekonomi keluarga juga dipengaruhi oleh beban pengeluaran yang harus ditanggung. Pencabutan subsidi secara mendadak pada kelompok yang berada dalam kondisi rentan berisiko mendorong sebagian rumah tangga turun kelas ketika menghadapi guncangan ekonomi. “Desil membaca sisi aset, tetapi tidak membaca sisi kewajiban,” kata Wisnu.

Karena itu, Wisnu menilai data desil sebaiknya berfungsi sebagai alat penyaring awal, bukan menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan hak masyarakat. Pemerintah dapat mengombinasikannya dengan data lain, seperti data perpajakan, kepemilikan dan spesifikasi kendaraan, konsumsi listrik, serta jumlah tanggungan riil dalam rumah tangga. Data kendaraan, misalnya, perlu mempertimbangkan karakteristik kendaraan karena kepemilikan kendaraan yang sama belum tentu menunjukkan kondisi ekonomi yang sama. “Data desil sebaiknya tidak berjalan sendirian. Jadi dia alat penyaring awal, screening tools, bukan semacam vonis tunggal bahwa ini adalah hitam dan putih,” jelas Wisnu.

Selain itu, data konsumsi listrik dinilai dapat menjadi salah satu sumber informasi yang membantu menggambarkan pola konsumsi rumah tangga. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi rumah tangga yang tidak selalu tercermin hanya dari data administrasi keluarga, karena dalam praktiknya satu rumah dapat dihuni oleh orang tua, saudara, atau anggota keluarga lain yang turut menjadi bagian dari beban ekonomi rumah tangga. Dengan memadukan berbagai indikator tersebut, penargetan kebijakan diharapkan dapat lebih mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata.

Dalam konteks subsidi BBM, Wisnu mengatakan pemerintah juga memiliki pilihan kebijakan yang lebih bertahap dibandingkan sekadar membuat batas hitam-putih berdasarkan desil. Pembatasan volume BBM berdasarkan kebutuhan kendaraan atau rumah tangga dapat menjadi salah satu alternatif, disertai periode transisi dan mekanisme pembaruan data. “Harusnya kebijakan itu bukan langsung seperti menyalakan lampu, on-off, lalu kemudian selesai,” ujarnya.

Wisnu berpandangan, pendekatan tersebut penting agar kebijakan subsidi dapat tetap tepat sasaran sekaligus responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat. Data sosial dan ekonomi pada dasarnya bersifat dinamis sehingga kebijakan yang menggunakannya juga perlu memiliki ruang untuk pembaruan dan koreksi. “Kebijakan subsidi itu lebih presisi, responsif terhadap perubahan kondisi warga dan tidak sekadar mengorbankan kelas menengah yang saat ini memang sudah cukup rentan hanya demi mengedepankan efisiensi administrasi,” pungkasnya.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Dok FEB UGM dan Antara

Artikel Pendataan Kesejahteraan, Pemerintah Perlu Buka Variabel Desil dan Sediakan Kanal Sanggah pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Salah satu gagasan yang diusung mahasiswa KKN adalah pengembangan kawasan agroedukasi dengan memadukan potensi pertanian, lingkungan, dan keterampilan masyarakat. Mahasiswa Filsafat UGM, Michael Cosmas Hamonangan Silalahi, menggagas konsep tersebut dengan melihat Desa Dawung telah memiliki sumber daya alam dan kemampuan masyarakat yang dapat menjadi fondasi pengembangan wisata. Kawasan agroedukasi diarahkan menjadi ruang belajar langsung bagi pengunjung, terutama generasi muda, mengenai produksi pangan berkelanjutan dan keterampilan kerajinan lokal. “Kami melihat Desa Dawung sebenarnya sudah memiliki banyak modal untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Karena itu, kami ingin mengemas potensi yang sudah ada menjadi pengalaman wisata yang juga memberi ruang belajar bagi pengunjung,” ujar Michael, Selasa (18/8).

Konsep tersebut kemudian didukung dengan upaya memperkenalkan potensi Desa Dawung melalui media digital. Mahasiswa KKN memproduksi delapan konten video visual yang dipublikasikan melalui akun Instagram Pemerintah Desa Dawung untuk memperkenalkan lanskap, potensi, dan aktivitas masyarakat kepada khalayak yang lebih luas. Perangkat desa menyambut positif inisiatif tersebut dan berharap konsep kawasan agroedukasi dapat mulai diterapkan ketika dukungan pendanaan tersedia. Publikasi digital diharapkan menjadi salah satu modal awal bagi desa untuk mengenalkan potensinya secara lebih luas.

Selain publikasi digital, mahasiswa KKN menyusun Peta Potensi Desa untuk mengidentifikasi berbagai kekayaan Desa Dawung secara spasial. Peta tersebut dirancang agar dapat membantu pemerintah desa melihat persebaran potensi wilayah sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengelolaan pariwisata. Proses pemetaan dilakukan oleh mahasiswa Teknik Sipil UGM, Yudhistira Zhafran Hamid, melalui survei lapangan untuk mengumpulkan titik-titik potensi desa. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan lembar kerja digital dan divisualisasikan dengan QGIS hingga menghasilkan peta tata letak yang siap dicetak.

Bagi Yudhistira, proses pemetaan menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung potensi yang tersebar di Desa Dawung sekaligus menerjemahkannya ke dalam informasi yang dapat dimanfaatkan pemerintah desa. Pemetaan dilakukan dengan turun ke lapangan untuk mengumpulkan data sebelum diolah dan divisualisasikan dalam bentuk peta. Hasilnya kemudian diserahkan secara resmi kepada perangkat Desa Dawung pada 5 Agustus 2026. “Kami ingin peta ini bisa menjadi gambaran yang lebih jelas mengenai potensi yang dimiliki Desa Dawung. Harapannya, data yang sudah dikumpulkan dapat membantu desa menentukan potensi mana yang bisa dikembangkan dan menjadi dasar untuk merencanakan pengembangan wisata ke depan,” ujarnya.

Pengembangan Desa Dawung sebagai desa wisata diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal yang telah dimiliki masyarakat. Konsep agroedukasi memberikan alternatif pengembangan wisata dengan memadukan aktivitas pertanian dan pengalaman belajar mengenai produksi pangan berkelanjutan serta keterampilan masyarakat. Peta Potensi Desa juga menjadi instrumen pendukung agar pengembangan tersebut memiliki dasar informasi mengenai kondisi dan persebaran potensi wilayah. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan wisata diharapkan dapat berjalan secara bertahap sambil tetap mempertahankan karakter alam, aktivitas pertanian, dan keterampilan lokal Desa Dawung.

Reportase: Jovita M.

Penulis: Triya Andriyani

Artikel KKN UGM Petakan Potensi Desa Dawung sebagai Tujuan Wisata Agroedukasi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Kemerdekaan, menurut Rektor, merupakan gerbang baru bagi perjalanan bangsa yang perlu diisi dengan pembangunan yang berdaulat dan berkeadilan. Pembangunan tersebut perlu dilandasi semangat persatuan, gotong royong, dan toleransi sebagai bagian dari kehidupan kebangsaan. Kedaulatan juga menjadi fondasi bagi bangsa untuk mengoptimalkan kekuatan dan potensi yang dimiliki secara mandiri. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk terus menghadirkan ilmu pengetahuan dan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kemerdekaan merupakan pintu gerbang baru perjalanan bangsa yang wajib diisi dengan pembangunan berdaulat, berkeadilan dan dijiwai semangat persatuan, gotong-royong, serta toleransi kebangsaan,” ujar Rektor.

Rektor  menyampaikan bahwa UGM terus mengambil peran sebagai lokomotif perubahan dan transformasi sosial di tengah kompleksitas perkembangan nasional maupun global. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Nilai merakyat, mandiri, dan berkelanjutan menjadi semangat yang terus ditumbuhkembangkan dalam berbagai karya dan kontribusi UGM. Menurutnya, nilai tersebut sekaligus menjadi pijakan UGM dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa. “Kita semua patut bersyukur sebab UGM senantiasa menjadi lokomotif untuk perubahan dan transformasi sosial di tengah kompleksitas perkembangan ekosistem nasional dan global,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, UGM memberikan penghargaan kepada Hermawan Kartajaya atas kontribusinya dalam perumusan dan peneguhan semangat nilai ‘Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan’ yang menjadi pesan penting bagi UGM. Hermawan Kartajaya dikenal sebagai sosok yang turut merumuskan tagline tersebut bagi UGM. Rektor menyampaikan apresiasi atas kecintaan dan kontribusinya terhadap UGM meskipun Hermawan bukan merupakan alumni UGM. Kontribusi tersebut dipandang menjadi bagian dari upaya memperkuat pesan bahwa UGM hadir untuk memberikan solusi dan dampak nyata bagi masyarakat. “Terkhusus kepada Bapak Hermawan Kartajaya, kami mengucapkan terima kasih,” tutur Rektor.

Penghargaan juga diberikan kepada para dosen dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil UGM yang menerima Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan kepada mereka yang telah menunjukkan kesetiaan, kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan pengabdian di lingkungan UGM. Sebanyak 53 orang menerima penghargaan tersebut, terdiri atas 18 penerima Satya Lancana Karya Satya 30 tahun, 15 penerima 20 tahun, dan 20 penerima 10 tahun. Rektor menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kesungguhan sivitas akademika dalam menjalankan peran bagi universitas.

Penghargaan berikutnya diberikan kepada para penggagas Wanagama Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Wawan Mas’udi, Ph.D., Dekan Fakultas Kehutanan UGM Ir. Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D., IPU., serta Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama Fakultas Kehutanan UGM Prof. Ir. Widiyatno, S.Hut., M.Sc., Ph.D., IPM. Wanagama Nusantara dikembangkan sebagai pusat riset, inovasi, dan pengembangan berkelanjutan yang dipelopori UGM. Pengembangan kawasan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung konsep Forest City sekaligus merespons tantangan perubahan iklim global. Inisiatif tersebut juga mencerminkan kontribusi UGM dalam mendorong kemandirian, kedaulatan, dan pembangunan berkelanjutan.

Wanagama Nusantara dikembangkan dari Hutan Pendidikan Wanagama dengan luasan 621 hektare sebagai living laboratory masa depan. Kawasan tersebut diarahkan menjadi ruang riset lintas disiplin yang mencakup berbagai bidang, antara lain lingkungan dan biodiversitas, green blue economy, future government, serta digital society, health and longevity. Pengembangan ini memperluas peran UGM dalam menghadirkan ekosistem riset dan inovasi yang relevan dengan tantangan masa depan. Bagi UGM, kontribusi tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi dalam menjaga keberlanjutan dan menghadirkan ilmu pengetahuan yang berdampak. “UGM terus mengembangkan isu-isu yang relevan di bidang pangan, energi, kesehatan, maupun bidang sains dan teknologi,” tutur Rektor.

Upacara peringatan HUT ke-81 RI tersebut sekaligus membuka rangkaian Dies Natalis ke-77 UGM yang mengusung tema ‘Tumbuh Bersama Berdampak Bersama’. Tema tersebut merefleksikan semangat sinergi dan kolaborasi dalam mengembangkan UGM melalui karya dan inovasi di bidang tridarma perguruan tinggi. Pembukaan rangkaian Dies Natalis menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan seluruh sivitas universitas dan pemangku kepentingan UGM. Rektor berharap seluruh rangkaian kegiatan Dies Natalis nantinya dapat menjadi ruang untuk memperkuat kontribusi universitas dalam menjawab tantangan bangsa. “Momentum pembukaan rangkaian kegiatan Dies Natalis hari ini sekaligus menjadi perwujudan doa dan pengharapan bersama untuk kelancaran seluruh agenda dan menjadi pemantik semangat baru bagi kita semua, untuk terus berkarya serta berinovasi dengan penuh keteguhan sebagai bagian dari perjuangan misi kemerdekaan,” pungkas Rektor.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Firsto dan Donnie

Artikel Peringati HUT ke-81 RI, UGM Teguhkan Semangat Merakyat, Mandiri, dan Berkelanjutan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Kepala Biro Manajemen Strategis UGM, Dr. Wirastuti Widyatmanti, S.Si., Ph.D., mengatakan lokakarya tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan PUAPT yang telah dilaksanakan sejak 2024. Menurutnya, aspek administratif maupun operasional tidak semestinya menghambat upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan sivitas dalam mengikuti perkembangan isu strategis. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan peta jalan penelitian UGM, khususnya dalam bidang food security. “Harapannya setelah ada pelatihan ini kita bisa menggunakan pengetahuan yang kita dapatkan sebagai dasar semua kebijakan dan juga peta jalan penelitian kita, terutama dari aspek food security,” tuturnya.

Harapan tersebut kemudian diterjemahkan melalui pemaparan mengenai pendekatan sistem pangan yang disampaikan Dr. Ir. Ageng Setiawan Herianto, M.Sc., Assistant FAO Representative – Programme in Indonesia. Ia mengajak peserta melihat pangan melalui pendekatan sistem, bukan semata-mata dari sisi produksi. Menurutnya, food security merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai, sedangkan pendekatan food system diperlukan untuk memastikan pangan tersedia dan dapat diakses masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, akses fisik dan daya beli hingga konsumsi, food loss, dan food waste. “Food security ini itu ultimate objective. Apa yang kita inginkan itu food system, karena harusnya semua itu tersedia bagi setiap orang,” papar Ageng.

Ageng menjelaskan, transformasi sistem pangan diperlukan karena persoalan pangan berkaitan dengan berbagai faktor yang saling terhubung, mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, kebijakan, teknologi, hingga demografi. Menurutnya, pendekatan yang hanya berfokus pada satu sektor berisiko mengabaikan keterkaitan persoalan pada sektor lain. Karena itu, sistem pangan perlu dipahami secara menyeluruh dengan melihat hubungan antara produksi, distribusi, konsumsi, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Ia juga menekankan pentingnya perubahan orientasi dari sekadar memenuhi kuantitas pangan menuju penyediaan pangan yang bergizi dan mendukung pola konsumsi seimbang.

Paparan tersebut kemudian berkembang melalui sejumlah pertanyaan dan tanggapan peserta yang muncul di tengah sesi. Salah satunya menyoroti kompleksitas persoalan sistem pangan Indonesia ketika dilihat dalam skala makro. Peserta meminta contoh negara yang dinilai berhasil menerapkan program pangan secara individual sekaligus mengintegrasikannya dengan berbagai program lain. Menanggapi hal tersebut, Ageng menyebut Singapura sebagai salah satu contoh negara yang mampu membangun sistem pangan secara efisien meskipun memiliki keterbatasan lahan. Menurutnya, keberhasilan sistem pangan perlu dilihat dari kemampuan menyediakan pangan yang bergizi bagi masyarakat.

Pertanyaan lain mengemuka mengenai konektivitas dan distribusi pangan dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan. Peserta membagikan pengalaman penelitian mengenai konektivitas dan distribusi di sejumlah wilayah serta potensi kehilangan pangan dalam proses tersebut. Ageng kemudian menegaskan bahwa konektivitas merupakan salah satu faktor penting dalam sistem pangan. Kompleksitas konektivitas di Indonesia perlu menjadi perhatian karena sistem pangan tidak berhenti pada proses produksi, melainkan mencakup keterhubungan antardaerah hingga pangan dapat diakses oleh masyarakat. “Di dalam food system itu salah satu faktor terpentingnya adalah satu konektivitas, dan itu memang menjadi ukuran dari bagaimana food system itu sudah diterapkan atau belum,” jelas Ageng.

Ageng juga menyoroti persoalan food loss dan food waste sebagai bagian penting dalam transformasi sistem pangan. Ia menjelaskan bahwa kehilangan dan pemborosan pangan perlu dilihat sebagai persoalan sistem karena berkaitan dengan proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa pengurangan food loss dan food waste memiliki potensi besar dalam meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Karena itu, upaya mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi transformasi sistem pangan, bukan sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

Persoalan lain yang dibahas adalah kecenderungan pengelolaan pangan yang masih berjalan secara sektoral ketika masing-masing sektor atau lembaga bekerja berdasarkan kepentingannya sendiri. Ageng menjelaskan bahwa pendekatan tersebut membuat penyelesaian persoalan pangan cenderung parsial dan baru direspons ketika masalah telah muncul. Ia mencontohkan koordinasi antarlembaga dalam pengembangan sistem pangan yang dapat terhambat oleh perbedaan kepentingan, pendekatan, hingga mekanisme pembiayaan. Menurutnya, transformasi sistem pangan membutuhkan tata kelola yang mampu menjembatani berbagai kepentingan dan mendorong kerja sama lintas sektor sejak awal. “Kita tidak ingin seperti itu lagi. Harusnya kita kemudian looking beyond market dan identify inter-connection,” ujarnya.

Dalam konteks tata kelola, Ageng menekankan bahwa transformasi sistem pangan juga perlu mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah. Ia mengatakan pendekatan sistem pangan tidak cukup berhenti pada tingkat nasional, melainkan perlu diregionalisasi hingga menjangkau pelaku dan konsumen yang terdampak. Setiap provinsi memiliki karakter produksi, konsumsi, ketahanan, dan kebutuhan kesehatan yang berbeda sehingga kebijakan pangan perlu mengakomodasi keragaman tersebut. Pendekatan regional diperlukan agar intervensi yang dilakukan lebih sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat setempat. “Harus ada regionalisasi, harus sampai kepada pelaku atau konsumen terdampak,” pesan Ageng.

Selain pemaparan materi dan diskusi, lokakarya juga dilengkapi dengan dua sesi studi kasus yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menerapkan pendekatan agri-food systems dalam menganalisis persoalan pangan. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan presentasi kelompok sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas peserta dalam mengidentifikasi tantangan, peluang, dan strategi pengembangan sistem pangan berkelanjutan.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Donnie

Artikel UGM Dorong Transformasi Sistem Pangan melalui Pendekatan Lintas Sektor pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.