Riset tersebut dipimpin Prof. Drs. Gede Bayu Suparta, M.Si., Ph.D. dari FMIPA UGM dan dikembangkan melalui sinergi dengan PT Madeena Karya Indonesia, CV Prestige Furniture, serta RSKIA Permata Bunda Yogyakarta. Rumah Skrining dirancang untuk membawa hasil pengembangan teknologi radiografi ke dalam layanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Model ini juga diarahkan untuk memperluas akses pemeriksaan kesehatan, khususnya layanan yang membutuhkan pemeriksaan radiologi. “Rumah Skrining adalah start-up yang bertujuan untuk menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan radiologi berbasis masyarakat,” ujar Bayu, Sabtu (29/8).

Dalam pengembangannya, Rumah Skrining tidak berdiri sebagai fasilitas radiologi yang terpisah dari sistem pelayanan kesehatan. Layanan ini dipandu oleh fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik atau rumah sakit, sekaligus memanfaatkan perangkat radiologi yang dikelola melalui Madeena Health Care System (MHCS) atau Madeena Solution. Platform tersebut mencakup tata kelola data DICOM, PACS, teleradiologi, dan pembacaan citra radiologi dengan bantuan AI. “Kehadiran Rumah Skrining diharapkan dapat membantu Pemerintah mempercepat capaian Program Eliminasi TB 2030 dan memperluas keterjangkauan masyarakat pada layanan Cek Kesehatan plus Radiografi Sinar-x,” ujar Bayu.

Bayu menjelaskan teknologi radiografi yang digunakan memiliki fitur untuk pemeriksaan badan dan dada dengan dosis radiasi rendah. Citra yang dihasilkan kemudian dapat dianalisis dengan dukungan perangkat lunak AI, sementara proses pemeriksaan hingga pembacaan hasil disebut dapat dilakukan dalam waktu sekitar 15 menit untuk setiap pasien. Informasi mengenai status kesehatan pasien juga dapat disimpan ke dalam platform SatuSehat yang dikelola pemerintah.

Pengembangan layanan selanjutnya diarahkan agar Rumah Skrining dapat hadir di berbagai lingkungan, mulai dari perguruan tinggi, kawasan industri, pesantren, sekolah, rumah sakit pratama, hingga puskesmas. Bayu berujar perluasan titik layanan diharapkan dapat membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam pengembangan fasilitas skrining kesehatan. Di sisi lain, teknologi radiografi juga terus berkembang dengan perangkat yang semakin ringan, hemat energi, dan dapat menggunakan baterai isi ulang. “Teknologi pesawat sinar-x cenderung semakin maju, canggih, aman, ringan, hemat energi, dan rechargeable,” ungkapnya.

Direktur Operasional Rumah Skrining Annisa Fitriana, S.Ant., menjelaskan bahwa pengelolaan layanan dilakukan dengan memanfaatkan ekosistem teknologi yang telah disiapkan untuk mendukung pemeriksaan radiologi. Rumah Skrining dapat mengelola perangkat radiologi produk PT Madeena Karya Indonesia maupun alat radiologi impor yang telah terpasang di rumah sakit di Indonesia. Sistem tersebut memungkinkan proses tata kelola data dan layanan radiologi terhubung dalam satu platform. “MHCS juga disebut Madeena Solution, telah dilengkapi sistem tata kelola data DICOM, PACS, Teleradiologi, dan pembacaan citra radiologi menggunakan bantuan Kecerdasan Buatan AI,” jelas Annisa.

Implementasi perdana dilakukan di lingkungan CV Prestige Furniture yang merupakan mitra produksi alat radiografi DDR Madeena. Pimpinan CV Prestige Furniture Wahyudi Ganda Wijaya menyampaikan komitmen perusahaan untuk memeriksa dan menjaga kesehatan 40 karyawannya melalui fasilitas Rumah Skrining. Kehadiran fasilitas tersebut juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh keluarga karyawan dan masyarakat di sekitar pabrik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan radiografi di lingkungan yang sebelumnya dinilai masih sulit memperoleh akses layanan formal yang terjangkau.

Layanan perdana Rumah Skrining berlangsung selama dua hari dengan pemeriksaan berupa radiografi thorax. Pada Kamis (27/8), sebanyak 35 orang mengikuti pemeriksaan, sedangkan pada Jumat (28/8) tercatat 42 peserta. Pelaksanaan tersebut menjadi tahap awal penerapan model layanan radiologi berbasis masyarakat yang dikembangkan melalui kolaborasi perguruan tinggi, industri, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penerapan awal ini sekaligus menjadi pengalaman lapangan dalam pengembangan layanan Rumah Skrining berikutnya.

Selain layanan berbasis lokasi, pengembangan Rumah Skrining diarahkan pada penggunaan radiografi keliling yang ditempatkan di atas truk niaga ringan. Kendaraan tersebut dirancang untuk menjangkau lingkungan permukiman yang sempit maupun wilayah dengan medan yang lebih berat, sehingga pemeriksaan tidak harus selalu dilakukan di fasilitas kesehatan. Konsep ini menggabungkan layanan radiografi keliling dengan teleradiologi dan pembacaan AI melalui platform Madeena Health Care System untuk mendukung program Active Case Finding TBC bersama fasyankes tingkat pratama maupun puskesmas. Pendekatan tersebut dirangkum melalui konsep “Serve at everywhere, Read from Anywhere”.

Bayu berharap pengembangan teknologi tersebut dapat didukung oleh terbentuknya ekosistem radiografi sinar-X digital yang melibatkan pemerintah, fasilitas kesehatan, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat. Ia juga mendorong adanya regulasi yang mampu memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi radiografi untuk kebutuhan pelayanan kesehatan. Baginya perluasan akses terhadap informasi kesehatan merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat yang sehat sekaligus mendukung kekuatan ekonomi dan industri nasional.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Dokumentasi Peneliti

Artikel Dukung Eliminasi TB, Dosen UGM Hadirkan Rumah Skrining dan Layanan Radiografi Keliling pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FTP UGM, Prof. Dr. Yudi Pranoto, S.T.P., M.P., menuturkan bahwa program ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk belajar dari keberagaman budaya sekaligus membangun jejaring internasional. Menurutnya, pengalaman berinteraksi dengan mahasiswa dari negara lain menjadi bekal penting untuk menghadapi dunia yang semakin terhubung. “ASEAN dibangun atas keberagaman dan saling menghormati. Melalui program seperti ini, mahasiswa dapat saling belajar, memahami budaya yang berbeda, serta mengembangkan kompetensi lintas budaya yang dibutuhkan di era global,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Selama mengikuti program, mahasiswa UPM memperoleh kesempatan mengenal lingkungan akademik di FTP UGM melalui sesi pengenalan fakultas, presentasi aktivitas kemahasiswaan, serta kunjungan ke laboratorium. Kegiatan tersebut memberikan gambaran mengenai fasilitas pendidikan dan penelitian yang dimiliki FTP UGM sekaligus membuka ruang diskusi mengenai pengalaman belajar di kedua perguruan tinggi. Interaksi yang terjalin diharapkan menjadi awal terbentuknya kolaborasi yang lebih luas, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pertukaran mahasiswa.

Pengalaman lintas budaya kemudian dilanjutkan melalui kunjungan ke Desa Wisata Pentingsari, Sleman. Di lokasi tersebut, mahasiswa UPM dan FTP UGM belajar memainkan gamelan, membatik, serta mempelajari tari klasik Yogyakarta sesuai pakem yang berlaku. Berbagai aktivitas tersebut memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya Indonesia sekaligus mempererat interaksi antarmahasiswa dari kedua negara.

Mahasiswa UPM, Norhaikal Bin Norhaizad, mengaku program tersebut memberikan pengalaman yang berkesan karena dapat mengenal mahasiswa UGM secara lebih dekat. “Program kolaborasi antara UPM dan UGM ini sangat menyenangkan. Kami bisa menjalin persahabatan dengan mahasiswa UGM. Jika harus menggambarkannya dalam satu kata, saya akan mengatakan program ini luar biasa,” tuturnya.

Senada dengan itu, Nor Syameel Azraie Bin Nor Ezlie Azram mengatakan dirinya belajar banyak mengenai budaya Indonesia, mulai dari gamelan, kuliner, hingga keramahan masyarakatnya. Sementara itu, Nur Irdina Rauqah Binti Nasrun mengaku kunjungan pertamanya ke Yogyakarta memberikan pengalaman yang melampaui ekspektasinya. “Semua hal tentang Yogyakarta sangat mengesankan, mulai dari makanan, lingkungan, hingga masyarakatnya. Saya benar-benar menikmati program ini,” ungkapnya.

Melalui UPM ASEAN Cultural Exchange–Indonesia Programme, FTP UGM terus memperkuat komitmennya dalam mendukung internasionalisasi pendidikan tinggi melalui pengalaman belajar yang memadukan aspek akademik dan budaya. Program ini diharapkan menjadi awal kolaborasi yang lebih luas antara FTP UGM dan UPM dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun mobilitas mahasiswa. Dengan semakin kuatnya jejaring antarperguruan tinggi di kawasan ASEAN, mahasiswa diharapkan memiliki perspektif global sekaligus apresiasi terhadap keberagaman budaya.

Reportase: Humas FTP UGM

Penulis: Triya Andriyani

Artikel UGM dan UPM Perkuat Kolaborasi Akademik melalui Pertukaran Budaya pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA., mengatakan proses seleksi dilakukan secara objektif dan menyeluruh untuk menjaring calon mahasiswa yang memiliki kesiapan akademik serta potensi terbaik. Menurutnya, tingginya jumlah peserta menunjukkan kepercayaan masyarakat yang besar terhadap UGM sebagai institusi pendidikan tinggi. Namun demikian, universitas tetap menjaga jumlah penerimaan sesuai kapasitas yang dimiliki agar kualitas pendidikan dapat dipertahankan. Karena itu, proses seleksi dilakukan secara ketat berdasarkan capaian peserta pada seluruh komponen ujian yang telah ditetapkan. “Tingginya minat masyarakat untuk masuk UGM tentu kami syukuri sebagai bentuk kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan yang kami kembangkan. Namun, kami tetap harus menjaga keseimbangan antara jumlah mahasiswa yang diterima dan kapasitas yang kami miliki agar proses pembelajaran dapat berlangsung optimal,” ujarnya.

Dari 93 program studi sarjana dan sarjana terapan yang ditawarkan melalui jalur UM UGM CBT, sejumlah program studi kembali mencatat tingkat persaingan yang sangat tinggi. Program studi dengan tingkat daya saing tertinggi tahun ini adalah Kedokteran dengan rasio [1:96] , diikuti Kedokteran Gigi, Teknik Industri, Manajemen, dan Manajemen Kebijakan Publik. Tingginya daya saing menunjukkan bahwa minat calon mahasiswa masih terkonsentrasi pada beberapa bidang ilmu tertentu. Meski demikian, hampir seluruh program studi di UGM mencatat jumlah peminat yang jauh melampaui daya tampung yang tersedia. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya animo masyarakat terhadap pendidikan tinggi di UGM.

Selain program studi dengan persaingan tertinggi, beberapa program studi juga mencatat jumlah peminat terbesar pada pelaksanaan UM UGM CBT tahun ini. Program studi tersebut antara lain Kedokteran, Kedokteran Gigi, Hukum, Psikologi, dan Manajemen. Data tersebut menunjukkan bahwa bidang kesehatan, sosial humaniora, dan bisnis masih menjadi pilihan utama sebagian besar peserta. Pada saat yang sama, sejumlah program studi lain juga menunjukkan peningkatan minat dibandingkan tahun sebelumnya. “Bidang kesehatan, hukum, dan bisnis masih menjadi pilihan utama banyak calon mahasiswa. Di sisi lain, kami juga melihat semakin banyak peserta yang mulai melirik program studi lain sesuai minat dan rencana pengembangan diri yang ingin mereka capai,” kata Wening.

Menurut Wening, keberagaman pilihan program studi menunjukkan semakin luasnya minat dan aspirasi calon mahasiswa dalam menentukan bidang pendidikan yang akan ditempuh. UGM terus berupaya menyediakan lingkungan akademik yang mendukung pengembangan potensi mahasiswa di berbagai disiplin ilmu. Melalui proses seleksi yang kredibel dan akuntabel, universitas berharap dapat menjaring calon mahasiswa yang siap berkembang serta memberikan kontribusi bagi masyarakat. Seleksi mahasiswa baru menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kualitas pendidikan yang dikembangkan UGM. “Kami berharap peserta yang diterima dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar, bertumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat. Bagi yang belum berhasil melalui jalur ini, perjalanan untuk meraih pendidikan tinggi masih terbuka melalui banyak kesempatan lainnya,” pungkasnya.

Hasil seleksi UM UGM CBT 2026 dapat diakses melalui laman resmi penerimaan mahasiswa baru UGM di admissions.ugm.ac.id/pengumuman. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi diwajibkan mengikuti tahapan registrasi dan verifikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan universitas. Informasi mengenai registrasi, pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta proses administrasi lainnya dapat diakses melalui laman resmi UGM. Universitas mengimbau seluruh peserta untuk memperhatikan jadwal dan ketentuan yang berlaku agar proses registrasi berjalan lancar. Calon mahasiswa yang diterima juga diharapkan segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Penulis : Triya Andriyani

Foto     : Dok. Humas UGM

Artikel UGM Terima Mahasiswa Baru Lewat Jalur Ujian Masuk CBT pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Ph.D., menyampaikan bahwa pelaksanaan UM UGM CBT terus mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun. Berbagai evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya menjadi dasar bagi universitas untuk memperkuat sistem penyelenggaraan ujian. Salah satu perhatian utama adalah mengantisipasi potensi kecurangan yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi. UGM memperketat berbagai prosedur pengawasan, mulai dari pemeriksaan peserta sebelum memasuki ruang ujian hingga pengaturan barang bawaan selama ujian berlangsung. “Dengan perkembangan teknologi saat ini, potensi kecurangan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Karena itu, kami terus memperkuat mitigasi dan pengawasan agar proses seleksi tetap berjalan secara adil dan kredibel,” ujar Rektor dalam kegiatan monitoring dan evaluasi UM UGM CBT, Kamis (4/6).

Ova menambahkan bahwa peningkatan jumlah peserta tahun ini turut menjadi perhatian dalam pelaksanaan UM UGM CBT. Karena itu, berbagai aspek penyelenggaraan terus dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, perbaikan tidak hanya dilakukan pada aspek pengawasan, tetapi juga pada sistem pendukung pelaksanaan ujian secara keseluruhan. Langkah tersebut dilakukan agar proses seleksi dapat berjalan lancar sekaligus memberikan pengalaman yang baik bagi peserta. “Setiap tahun kami belajar dari pelaksanaan sebelumnya sehingga berbagai potensi kendala dapat diantisipasi lebih awal dan kualitas penyelenggaraan terus meningkat,” tuturnya.

Direktur Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. dr. Gandes Retno Rahayu, M.Med.Ed., Ph.D., menjelaskan bahwa UM UGM CBT tahun ini mencakup 93 program studi sarjana dan sarjana terapan. Menurutnya, tingginya jumlah peserta tidak berpengaruh terhadap kuota penerimaan mahasiswa baru yang tetap mengikuti daya tampung yang telah ditetapkan universitas. Dari total peserta yang mengikuti seleksi, hanya sekitar 3.729 peserta yang nantinya akan diterima melalui jalur mandiri. Kondisi tersebut membuat persaingan pada sejumlah program studi menjadi sangat ketat. “Ini kan ada 93 prodi ya, jadi dari 44.972 itu nanti yang akan diterima sekitar 3.729 orang. Pada prodi tertentu, daya saingnya bahkan lebih dari satu banding tiga belas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gandes menyebutkan bahwa program studi Kedokteran, Manajemen, dan Hukum masih menjadi pilihan utama peserta UM UGM CBT tahun ini. Selain itu, beberapa program studi juga mengalami peningkatan jumlah peminat dibandingkan tahun sebelumnya, di antaranya Kedokteran Gigi dan Hukum. Menurutnya, tren tersebut menunjukkan bahwa calon mahasiswa semakin mempertimbangkan prospek dan minat akademik dalam menentukan pilihan studi. Sementara itu, materi yang diujikan dalam UM UGM CBT tahun ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. “Mata ujinya tetap sama seperti tahun lalu, meskipun soal yang digunakan tentu berbeda pada setiap pelaksanaan seleksi,” jelasnya.

Selain memastikan kualitas pelaksanaan seleksi, UGM juga memberikan perhatian khusus kepada peserta disabilitas yang mengikuti UM UGM CBT 2026. Kepala Unit Layanan Disabilitas UGM, Wuri Handayani, S.E., Ak., M.Si., M.A., Ph.D., menjelaskan bahwa peserta disabilitas netra ditempatkan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) agar dapat memperoleh pendampingan yang lebih optimal selama ujian berlangsung. UGM telah menyiapkan komputer yang dilengkapi aplikasi pembaca layar untuk membantu peserta membaca soal berbasis teks. Namun, untuk soal yang masih memuat gambar atau ilustrasi visual, peserta tetap memerlukan bantuan pendamping untuk membacakan informasi yang tidak dapat diakses melalui aplikasi tersebut. “Karena masih ada beberapa soal berbentuk gambar, setiap peserta netra didampingi satu orang pendamping yang membantu menarasikan informasi visual yang tidak dapat dibaca oleh screen reader,” terangnya.

Sementara itu, peserta dengan disabilitas fisik, tuli, dan disabilitas mental ditempatkan di lokasi ujian lain yang telah disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Menurut Wuri, pengaturan lokasi tersebut dilakukan untuk memastikan setiap peserta memperoleh dukungan yang sesuai tanpa mengurangi kemandirian mereka dalam mengerjakan ujian. Persiapan layanan dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan seleksi, termasuk pemasangan aplikasi pembaca layar dan penyiapan ruang ujian yang aksesibel. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen UGM dalam menghadirkan proses seleksi yang inklusif bagi seluruh calon mahasiswa. “Prinsipnya, kami ingin memastikan setiap peserta memiliki kesempatan yang setara untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam mengikuti seleksi,” pungkasnya.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Donnie

Artikel 44.972 Peserta Ikut Ujian Masuk UGM CBT pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama UGM, Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc., menyampaikan jamu memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan sudah lekat dengan pengalaman keseharian sejak lama. Ia mengenang masa kecilnya yang akrab dengan kebiasaan minum jamu dari orang tuanya. Menurutnya, pengalaman sederhana semacam itu menunjukkan jamu tumbuh sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat Indonesia. “Saya masih ingat waktu kecil saya tidak doyan makan dan orang tua saya memberi jamu. Dari situ saya mengenal jamu. Pengalaman itu sederhana, tetapi memperlihatkan bahwa jamu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita sejak lama,” ungkapnya.

Danang menjelaskan UGM memiliki kekuatan besar untuk mengembangkan riset jamu karena didukung keberagaman disiplin ilmu dari 18 fakultas, dua sekolah, dan berbagai pusat studi. Ia mengatakan pengembangan jamu tidak dapat dilihat hanya dari aspek medis, melainkan juga dari sisi budaya, lingkungan, hingga keberlanjutan bahan baku. “Jamu bukan sekadar urusan laboratorium atau penelitian medis. Jamu adalah warisan budaya yang hidup di masyarakat. Indonesia punya kekayaan biodiversitas, geodiversitas, dan cultural diversity yang luar biasa. Kombinasi ketiganya menjadi fondasi penting bagi perkembangan budaya jamu di Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan berbagai fakultas di UGM telah berkontribusi dalam pengembangan jamu, mulai dari Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Fakultas Ilmu Budaya, hingga Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknologi Pertanian. Menurutnya, kolaborasi lintas bidang menjadi langkah penting untuk membangun industri jamu yang lebih kuat dan berkelanjutan di Indonesia. “Tantangan kita sekarang adalah bagaimana jamu semakin diterima sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat. Karena itu diperlukan riset yang kuat, standardisasi, sampai advokasi kebijakan agar jamu dapat semakin dipercaya dan dimanfaatkan secara luas,” tutur Danang.

Ketua Dewan Jamu Indonesia DIY, Prof. Dr. dr. Nyoman Kertia, Sp.PD-KR, FINASIM, menyoroti pentingnya jamu sebagai upaya pencegahan penyakit di masyarakat. Ia menyebut berbagai penyakit seperti diabetes, asam urat, hipertensi, hingga kanker sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat yang salah satunya didukung konsumsi jamu. Menurut Nyoman, budaya minum jamu perlu terus dihidupkan kembali agar masyarakat tidak bergantung sepenuhnya pada pengobatan ketika sudah sakit. “Jangan menunggu sakit dulu baru datang ke rumah sakit. Yang paling penting adalah pencegahan di masyarakat. Jamu memiliki posisi untuk menjaga kebugaran dan membantu mencegah penyakit. Karena itu budaya minum jamu perlu terus diperkuat,” katanya.

Nyoman juga mengungkapkan Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas yang sangat besar, tetapi masih bergantung pada impor bahan baku obat. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bersama untuk mengembangkan potensi tanaman herbal lokal. Menurutnya, pengembangan jamu akan berdampak pada kesehatan masyarakat sekaligus mendorong ekonomi dan kelestarian lingkungan. “Kita punya kekayaan hayati luar biasa, tetapi masih banyak mengimpor bahan obat. Padahal tanaman di sekitar kita menyimpan potensi besar untuk kesehatan masyarakat. Kalau pengembangan jamu berjalan baik, manfaatnya bisa dirasakan untuk kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan,” ujarnya.

Usai kegiatan sambutan, peserta bersama-sama mengikuti kegiatan minum jamu di Lapangan Pancasila GSP UGM. Suasana berlangsung hangat dan penuh antusiasme dengan peserta mengenakan pakaian adat tradisional sesuai tema acara. Gerakan Minum Jamu Serentak menjadi ajakan bersama untuk kembali membiasakan konsumsi jamu sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus menjaga warisan budaya Indonesia agar tetap hidup di tengah masyarakat modern.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Donnie

Artikel UGM dan Dewan Jamu DIY Kampanyekan Budaya Minum Jamu pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ova Emilia menjelaskan bahwa pembangunan co-working space tersebut telah direncanakan sejak dua tahun terakhir. Menurutnya, keberadaan ruang kolaborasi di lingkungan kampus kini menjadi kebutuhan penting seiring perubahan pola belajar mahasiswa. Ia menilai perpustakaan saat ini tidak lagi dipandang sebagai ruang sunyi, melainkan ruang interaksi yang mendukung proses pembelajaran bersama. Ova mengatakan co-working space dapat menjadi hub yang mempertemukan mahasiswa untuk mengembangkan gagasan dan jejaring kolaborasi lintas bidang. “Tapi sekarang co-working space bukan tempat yang sunyi ya, tetapi tempat orang justru berinteraksi dan juga melakukan proses pembelajaran,” ujarnya.

Ova menambahkan, UGM sebelumnya telah memiliki beberapa co-working space yang tersebar di lingkungan kampus. Menurutnya, fasilitas baru di Perpustakaan dan Arsip UGM ini juga dirancang agar nyaman digunakan untuk belajar maupun bekerja. Ia menjelaskan bahwa area tersebut nantinya dilengkapi fasilitas pendukung seperti area makan dan minum bagi pengunjung. “Semoga co-working space BNI di perpustakaan UGM ini bisa meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sebagai ruang belajar dan kolaborasi yang nyaman dan modern,” katanya.

Direktur Kelembagaan BNI, Eko Setyo Nugroho, menyampaikan bahwa peresmian fasilitas tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara BNI dan UGM. Menurutnya, kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan bagian dari komitmen BNI dalam mendukung kemajuan pendidikan nasional. Eko bertutur perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi unggul yang adaptif terhadap perkembangan zaman. “Bagi kami, kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi bukan sekadar hubungan kelembagaan melainkan juga wujud nyata komitmen BNI sebagai bank kampus Indonesia dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Eko mengatakan fasilitas co-working space CSR BNI diharapkan menjadi ruang yang mendorong inovasi dan kreativitas mahasiswa. Menurutnya, ruang kolaborasi tersebut dapat dimanfaatkan sivitas UGM untuk mengembangkan berbagai ide yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia pun mengapresiasi kepercayaan UGM yang telah menjadikan BNI sebagai mitra layanan perbankan kampus. Bagi BNI, kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk terus memberikan layanan terbaik. “Fasilitas ini kami harapkan dapat menjadi ruang kolaborasi, inovasi, dan kreativitas bagi mahasiswa serta sivitas UGM dalam mengembangkan ide-ide terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Firsto

Artikel UGM dan BNI Resmikan Co-Working Space di Lingkungan Perpustakaan dan Arsip pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Sejarawan UGM, Baha’ Uddin, S.S., M.Hum., menjelaskan bahwa akar sejarah Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik pada masa akhir Kerajaan Mataram di pertengahan abad ke-18. Konflik politik dan perebutan kekuasaan di lingkungan kerajaan akhirnya melahirkan sebuah kesepakatan penting yang mengubah peta kekuasaan di Jawa. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Perjanjian Giyanti tahun 1755, yang secara resmi membagi Kerajaan Mataram menjadi dua kekuasaan, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dari peristiwa inilah kemudian berdiri Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono I.

“Sejak Perjanjian Giyanti tahun 1755, Sultan Hamengkubuwono memperoleh hak domain atau penguasaan penuh atas wilayah kesultanan. Artinya, seluruh tanah yang berada di wilayah kesultanan pada dasarnya berada di bawah otoritas Sultan sebagai simbol kedaulatan kerajaan yang otonom,” jelas Baha’, Senin (16/3).

Konsep penguasaan tanah tersebut kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam sistem pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Dalam kerangka kerajaan, tanah tidak hanya dipahami sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol legitimasi kekuasaan sekaligus sarana pengelolaan kehidupan masyarakat.

Memasuki masa kolonial, sistem pengelolaan tanah di wilayah Yogyakarta mengalami penyesuaian. Pemerintah Kesultanan Yogyakarta mengeluarkan sejumlah regulasi untuk mengatur status dan pemanfaatan tanah di wilayahnya. Salah satunya adalah penerbitan Rijksblad tahun 1918 yang membedakan antara tanah yang berada di bawah otoritas pemerintah kolonial Belanda dengan tanah yang berada dalam kewenangan kesultanan.

Aturan tersebut juga menetapkan pembatasan kepemilikan tanah bagi kelompok nonpribumi di wilayah kesultanan. Kebijakan ini, pada dasarnya, menjadi bentuk perlindungan terhadap struktur kepemilikan tanah masyarakat lokal agar tidak sepenuhnya dikuasai oleh kepentingan kolonial. Selain itu, regulasi lain yang diterbitkan pada dekade berikutnya mengatur berbagai bentuk hak pemanfaatan tanah bagi masyarakat pribumi, termasuk hak yang dikenal sebagai andarbeni, yakni hak kepemilikan bagi masyarakat di kawasan perkotaan.

Perkembangan politik di Yogyakarta juga tidak berhenti pada pembagian kekuasaan antara Surakarta dan Yogyakarta. Pada awal abad ke-19, wilayah kekuasaan di Yogyakarta kembali mengalami perubahan ketika didirikan Kadipaten Pakualaman. Sejak saat itu, Yogyakarta memiliki dua entitas kekuasaan tradisional yang berjalan berdampingan, yakni Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, yang masing-masing memiliki kewenangan dalam mengelola wilayahnya.

Meski mengalami berbagai perubahan politik, struktur sosial dan pemerintahan di Yogyakarta kemudian mengalami transformasi besar setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Yogyakarta secara resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia, meskipun tetap mempertahankan sejumlah karakteristik pemerintahan yang berbeda dibandingkan daerah lain. “Setelah kemerdekaan, wilayah otonom kerajaan memang dihapus untuk menghindari dualisme pemerintahan. Namun negara tetap mengakui keistimewaan Yogyakarta melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, termasuk dalam hal penguasaan tanah,” ujar Baha’.

Pengakuan tersebut menjadikan Yogyakarta sebagai daerah dengan status keistimewaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam praktiknya, hal ini juga memengaruhi pengelolaan tanah di wilayah Yogyakarta yang memiliki karakter berbeda dibandingkan daerah lain.

Di Yogyakarta dikenal beberapa kategori tanah yang memiliki status khusus, yaitu Sultan Ground, Pakualaman Ground, serta tanah milik negara. Tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground merupakan tanah yang berada di bawah otoritas Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.

Dalam praktik keseharian, masyarakat tetap dapat memanfaatkan tanah tersebut melalui berbagai bentuk hak penggunaan yang diberikan oleh keraton. Beberapa di antaranya adalah hak magersari, yang biasanya diberikan kepada abdi dalem atau masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan keraton, hak anggaduh untuk pengelolaan wilayah desa, serta hak ngindung atau nganggo yang memberikan hak pakai bagi individu maupun lembaga masyarakat.

Namun, pemanfaatan tersebut memiliki batasan tertentu karena tanah tersebut secara hukum tetap berada di bawah otoritas kesultanan dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas. “Pada dasarnya masyarakat bisa menggunakan tanah kesultanan melalui izin dari keraton. Namun tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan dan penggunaannya tetap berada di bawah otoritas kesultanan,” terangnya.

Menurut Baha’, sistem pengelolaan tanah tersebut merupakan bentuk keberlanjutan dari praktik hukum adat yang telah berlangsung sejak masa kerajaan. Keberadaan sistem tersebut bahkan tetap diakui dalam sistem hukum nasional melalui berbagai regulasi yang berlaku. “Ini adalah warisan dari masa lalu yang masih dijalankan sampai sekarang. Kita bisa memaknainya sebagai bentuk hukum adat yang diakui oleh negara dalam kerangka NKRI,” katanya.

Pengakuan tersebut semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, yang menegaskan keberadaan tanah kesultanan dan Pakualaman sebagai bagian dari sistem pemerintahan dan kebudayaan daerah.

Di luar persoalan sejarah politik dan sistem pengelolaan tanah, Yogyakarta juga mengalami perubahan sosial yang cukup drastis setelah masa kemerdekaan. Perubahan tersebut terutama terlihat dalam dinamika masyarakat yang berkembang pesat sejak berdirinya Universitas Gadjah Mada (UGM) pada akhir 1940-an. Pada masa sebelum berdirinya perguruan tinggi tersebut, struktur masyarakat Yogyakarta relatif homogen dan didominasi oleh masyarakat bersuku Jawa. Kehidupan sosial masyarakat pun cenderung berlangsung dalam lingkup budaya yang relatif seragam, yakni budaya Jawa.

Namun, kehadiran UGM membuka ruang baru bagi pertemuan berbagai latar belakang sosial, budaya, dan daerah di satu kota yang sama. “Setelah UGM berdiri, masyarakat Yogyakarta yang sebelumnya relatif homogen berubah menjadi heterogen karena datangnya mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia,” ungkap Baha’.

Keberadaan UGM kemudian memicu lahirnya berbagai institusi pendidikan tinggi lainnya, baik negeri maupun swasta. Perkembangan tersebut perlahan mengubah wajah Yogyakarta menjadi kota pendidikan yang tidak hanya menampung mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia, tetapi juga menjadi ruang pertemuan beragam gagasan, budaya, dan identitas sosial.

Dalam kurun waktu relatif singkat pada akhir 1940-an hingga awal 1950-an, Yogyakarta pun berkembang menjadi kota yang jauh lebih terbuka dan kosmopolitan dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, di tengah arus perubahan sosial yang terus berlangsung, peran Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman tetap menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan budaya Jawa. Berbagai tradisi, upacara adat, dan seremoni budaya masih terus dilestarikan hingga kini sebagai bagian dari identitas Yogyakarta. “Keraton dan Pakualaman menjadi dua entitas yang menjaga dan melestarikan kebudayaan Jawa. Tradisi dan upacara adat masih dijalankan sebagai bagian dari identitas budaya Yogyakarta,” ujarnya.

Menariknya, keberagaman masyarakat yang datang ke Yogyakarta justru sering kali tidak menghilangkan karakter budaya kota ini. Sebaliknya, banyak orang yang datang untuk belajar dan tinggal di Yogyakarta justru membawa pulang nilai-nilai budaya yang mereka temui selama berada di kota tersebut. “Banyak orang yang kuliah di Yogyakarta justru membawa kultur Jogja ke daerah mereka, bukan sebaliknya,” kata Baha’.

Bagi Baha’, peringatan Hari Jadi Yogyakarta tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai perayaan historis semata. Lebih dari itu, momentum ini juga dapat menjadi ruang refleksi bagi masyarakat untuk melihat kembali perjalanan kota ini sekaligus membayangkan masa depannya. “Meskipun ini bukan hari jadi pemerintah daerah, kita tetap perlu memaknainya secara lebih kritis. Generasi muda perlu berpartisipasi dalam kebijakan publik dengan memberikan masukan yang konstruktif, misalnya terkait pemanfaatan dana keistimewaan agar benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis : Zabrina Kumara

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Shutterstock

Artikel Menjaga Yogyakarta sebagai Ruang Arena Gagasan, Budaya, dan Identitas Sosial pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.