Universitas Gadjah Mada dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI membahas penguatan ketahanan energi nasional, termasuk peluang pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan listrik Indonesia. Dalam audiensi yang berlangsung di UGM, Senin (10/8), Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung bersama jajaran Kementerian ESDM menyampaikan sejumlah tantangan dalam penyediaan energi dan kelistrikan nasional serta peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi.
Wakil Menteri ESDM mengatakan penguatan ketahanan energi menjadi kebutuhan penting bagi Indonesia seiring meningkatnya kebutuhan listrik dan aktivitas industri. Ia mencontohkan kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah yang masih menghadapi gangguan pasokan, termasuk Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Menurutnya, kapasitas pembangkit terpasang yang besar belum sepenuhnya mencerminkan daya mampu yang tersedia sehingga diperlukan perencanaan energi yang lebih terintegrasi. “Kita harus memperkuat pertahanan energi. Tidak ada negara yang kuat tanpa didukung oleh pertahanan energinya,” kata Yuliot.
Yuliot menjelaskan tantangan tersebut semakin penting karena kebutuhan listrik di Pulau Jawa terus tumbuh sekitar 4–6 persen. Keterbatasan pasokan listrik bahkan disebut telah menjadi salah satu pertimbangan bagi sejumlah industri untuk memindahkan investasinya ke negara lain seperti Vietnam dan Malaysia. Kondisi ini, menurutnya, membutuhkan penambahan pembangkit dengan kapasitas besar sekaligus perencanaan sistem kelistrikan yang mampu mengikuti pertumbuhan kebutuhan. “Kalau kita tidak bangun cepat sekarang, dengan pertumbuhan sekitar enam persen di Pulau Jawa, tahun depan kita akan menghadapi krisis kelistrikan,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Yuliot menyampaikan bahwa pemerintah mulai mempertimbangkan pengembangan nuklir sebagai bagian dari bauran energi nasional. Pemerintah telah memasukkan pengembangan small modular reactor (SMR) dalam RUPTL 2025–2034 dan melakukan kajian terhadap pilihan teknologi serta kebutuhan investasinya. Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan pembangkit nuklir berskala besar karena kapasitas listrik yang dihasilkan dinilai lebih besar dengan kebutuhan investasi yang tidak jauh berbeda. “Kalau kita mengembangkan large scale, dengan selisih biaya yang sedikit, kita mendapatkan kapasitas listrik sekitar lima kali lipat,” jelasnya.
Yuliot mengatakan pengembangan PLTN tidak dapat dilepaskan dari kesiapan tapak. Sebelum menentukan lokasi pembangunan, diperlukan kajian geologi untuk mengetahui karakteristik struktur dan kondisi tapak, sebagaimana kajian geologi diperlukan dalam pengembangan berbagai sumber energi lainnya. Namun, keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia di pemerintah membuat kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi penting.
Pemerintah, lanjut Yuliot, telah memiliki sejumlah kandidat lokasi yang perlu dikaji lebih lanjut. Ia menyebut terdapat 29 subtapak yang telah dikaji dan pemerintah ingin mempercepat penentuan lokasi prioritas, terutama di wilayah barat Indonesia. Beberapa lokasi juga telah memperoleh persetujuan studi tapak, termasuk di Bangka Belitung. Pemerintah menargetkan pengembangan pembangkit nuklir dapat mulai diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi pada 2032.
Dalam pembahasan tersebut, Yuliot juga menekankan bahwa pengembangan nuklir perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknologi, lingkungan, regulasi, keselamatan, dan penerimaan masyarakat. Menurutnya, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa pemanfaatan nuklir membutuhkan kesiapan lintas sektor dan komunikasi publik yang memadai. Pemerintah karena itu berharap perguruan tinggi dapat berperan dalam mengintegrasikan berbagai aspek tersebut dalam satu ekosistem kajian.
Menanggapi paparan tersebut, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UGM Prof. Tumiran menyampaikan bahwa tantangan energi perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan ekonomi yang lebih luas. Menurutnya, ketersediaan listrik tidak cukup hanya dipandang sebagai persoalan penyediaan energi, melainkan harus mampu menjadi penggerak pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ketahanan nasional. Ia menilai kebutuhan energi juga perlu disusun berdasarkan arah pembangunan ekonomi dan kebutuhan industri yang realistis. “Kalau listrik kita tidak baik-baik, saya setuju, tetapi yang bertanggung jawab memanfaatkan energi itu supaya menjadi gerakan ekonomi juga harus ada,” ujar Tumiran.
Tumiran mengatakan UGM memiliki kekuatan multidisiplin yang dapat mendukung pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan energi. Ia menilai tantangan pembangunan lima hingga sepuluh tahun ke depan perlu diterjemahkan menjadi peluang bagi sumber daya manusia yang disiapkan perguruan tinggi. Karena itu, kedekatan perguruan tinggi dengan pemerintah penting agar pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional. “UGM itu multi disiplin yang sangat kuat. Bisa tidak membuat suatu konsep, ke mana sebaiknya arah pembangunan lima sampai sepuluh tahun yang akan datang, supaya anak-anak Indonesia yang muda-muda ini bisa terkapitalisasi setelah lulus?” katanya.
Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Tumiran menyampaikan UGM akan melakukan pembahasan internal untuk merumuskan bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada Kementerian ESDM. Pembahasan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan UGM dalam menjawab tantangan energi nasional, termasuk kebutuhan kajian dan pengembangan energi nuklir.
Penulis: Triya Andriyani
Foto: Donnie