Padukuhan Sangurejo, Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terpilihnya sebagai bagian dari 32 nominasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Lestari 2026 yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup. Program kampung iklim Lestari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dalam memitigasi dampak dari perubahan iklim dan efek gas rumah kaca.
Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Ir. Atus Syahbudin, S.Hut., M.Agr., Ph.D., IPU, atau kerap disapa sebagai Atus, terlibat secara langsung dalam pengembangan program kampung iklim di padukuhan Sangurejo. Pasalnya, padukuhan ini sebelumnya dikenal sebagai kawasan kumuh namun kemudian memulai perjalanan panjangnya sebagai salah satu kampung ProKlim melalui berbagai upaya pembenahan lingkungan.
Menurut Atus, pembenahan dilakukan melalui berbagai aspek, mulai dari pengelolaan lingkungan, konservasi air, pengembangan desa wisata, dan pengelolaan sampah hingga kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. “Berbagai pembenahan melalui pengelolaan lingkungan, konservasi air, pengembangan desa wisata, pengelolaan sampah, serta kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilakukan oleh Sangurejo,” katanya, Sekasa (18/8).
Maka dari itu, pendampingan ProKlim Sangurejo difokuskan oleh Atus pada penguatan kolaborasi akademik, penelitian, pemberdayaan masyarakat, pembekalan mahasiswa KKN, serta praktikum kurator keanekaragaman hayati di kampung iklim. Bagi Atus, perjalanan Sangurejo menuju ProKlim Lestari merupakan sebuah bukti jika pengelolaan lingkungan yang dibarengi oleh keterlibatan masyarakat dapat berkembang bila didukung oleh beberapa sektor. Partisipasi pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan, menempatkan kekuatan Sangurejo tak hanya pada program lingkungannya tetapi juga melalui kemahiran dalam berjejaring. “Ini bukan pekerjaan satu orang. Banyak potensi dan banyak pihak yang selama ini sudah bergerak. Energi dan semangat tersebut perlu disatukan agar gerakan lingkungan di Sangurejo semakin kuat dan berkelanjutan,” ujar Atus.
Salah satu pengembangan yang dilakukan UGM untuk Sangurejo adalah pembekalan mahasiswa KKN oleh Atus selaku Dosen Pembimbing Lapangan. Status Sangurejo sebagai ProKlim menjadikan mahasiswa tidak hanya berfokus pada kegiatan pengabdiannya, tetapi belajar untuk mengidentifikasi potensi lokal, mendokumentasikan praktik pengelolaan lingkungan, mengembangkan edukasi masyarakat, serta mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Pendekatan tersebut mempertemukan pengetahuan akademik dengan pengalaman masyarakat. Potensi keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah, konservasi tanah dan air, penghijauan, pengembangan ekonomi berbasis lingkungan, serta penguatan kelembagaan masyarakat menjadi bagian dari proses pembelajaran dan pemberdayaan.
Menurut Atus, keterlibatan mahasiswa dalam ProKlim juga menjadi ruang bagi perguruan tinggi untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dikembangkan di kampus dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.“Program KKN menjadi jembatan antara pengetahuan akademik dan praktik di masyarakat. Mahasiswa dapat belajar dari masyarakat, sementara masyarakat memperoleh dukungan pengetahuan, dokumentasi, dan inovasi yang dapat memperkuat program lingkungan yang sudah berjalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, kiprah Sangurejo sebagai ProKlim kemudian diperkuat dengan pengembangan jejaring mitra binaan. Berdasarkan Surat Keputusan DLH Kabupaten Sleman, Sangurejo memiliki 12 lokasi mitra binaan, yakni Padukuhan Kuwang, Gondangan, Banjeng, Nganggring, Parakan Kulon, Kranggan II, Sedogan, Dayakan, Koroulon Lor, Kloposawit, Krasaan, Sindon, dan Plosorejo. Jejaring tersebut turut menjadi bukti praktik adaptasi perubahan iklim di Sangurejo diperluas ke wilayah lainnya yang juga melibatkan berbagai unsur.
Atus menilai jejaring merupakan modal sosial penting untuk menjaga keberlanjutan ProKlim. “Perguruan tinggi memiliki peran dalam memperkuat basis pengetahuan dan inovasi, sedangkan masyarakat menjadi aktor utama yang menjalankan praktik lingkungan secara berkelanjutan,” tambah Atus.
Tak hanya itu, salah satu inovasi yang dikembangkan di perjalanan menuju ProKlim adalah pemanfaatan limbah kulit salak sebagai bahan ecoprint. Produk yang dikembangkan masyarakat melalui ECSA (Ecoprint & Craft Sangurejo) tersebut telah mengikuti berbagai pameran dan menjadi koleksi Hortus Botanicus Leiden, Belanda.
Pengelolaan sampah juga menjadi bagian penting dari gerakan masyarakat. Berbagai kegiatan dilakukan melalui edukasi, pengurangan dan pemanfaatan sampah, serta penguatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan dari tingkat rumah tangga.
Tak hanya pendekatan teknis, pengembangan ProKlim Sangurejo juga mengintegrasikan pendekatan sosial dan keagamaan. Nilai-nilai ekoteologi atau dakwah ekologi digunakan untuk mendorong kesadaran menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia. Pendekatan tersebut menempatkan prinsip amanah, keseimbangan (mizan), dan larangan melakukan kerusakan (fasad) sebagai landasan moral dalam pengelolaan lingkungan. “Implementasinya dilakukan melalui edukasi, penanaman pohon, pengelolaan sampah, konservasi air, dan berbagai aksi lingkungan berbasis masyarakat,” ujarnya.
Pembina ProKlim Sangurejo, Agus Kurniawan, mengatakan proses menuju ProKlim Lestari merupakan bagian dari perjalanan panjang masyarakat dalam mengembangkan berbagai kegiatan lingkungan. Persiapan verifikasi dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat dan berbagai mitra.
Menurutnya, penguatan keanekaragaman hayati lokal, pengelolaan lingkungan, dokumentasi kegiatan, hingga penataan kawasan menjadi bagian dari persiapan Sangurejo.
Sementara itu, Ketua ProKlim Sangurejo, M. Chairul Huda, mengatakan capaian ProKlim Utama pada 2024 merupakan hasil kerja bersama masyarakat dan pemerintah, seperti yang diketahui jika Sangurejo sebelumnya juga memperoleh penghargaan sebagai Padukuhan Tangguh Iklim tingkat Provinsi DIY.
Atus menegaskan, capaian ProKlim Lestari bukan semata-mata tujuan akhir berupa penghargaan. Lebih dari itu, proses tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat model pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yang dapat dipelajari, dikembangkan, dan direplikasi di wilayah lain. “Yang terpenting bukan hanya predikatnya, tetapi bagaimana pengetahuan, praktik baik, dan jejaring yang sudah dibangun dapat terus tumbuh. Di sinilah perguruan tinggi, mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat dapat bekerja bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan,” pungkas Atus.
Penulis: Zabrina Kumara
Editor: Gusti Grehenson
Foto: Dok. Atus